VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Washington:Kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan bahwa ia akan berusaha membuat kesepakatan nuklir dengan Iran jika terpilih kembali pada November mendatang. "Tentu saja, saya akan melakukannya," kata Trump pada Kamis (26/9) ketika ditanya wartawan apakah ia akan mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan nuklir dengan Iran. Pada 2015, Iran menandatangani perjanjian nuklir yang dikenal dengan nama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) bersama dengan Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris, serta dengan partisipasi Uni Eropa.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran akan mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan atas keringanan sanksi. Namun, Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada 2018 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump saat itu, yang menyebabkan runtuhnya perjanjian tersebut. Pada 2021, Iran secara sukarela mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memasang kembali kamera di fasilitas nuklir di kota Karaj, tetapi menyatakan tidak akan memberikan data dari rekaman kamera tersebut hingga Amerika Serikat mencabut sanksi yang diberlakukan kembali.

Sumber: Sputnik-OANA

VOinews.id, Sentul:Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan ekonomi biru yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tujuan besar dalam mewujudkan Indonesia setara dengan negara-negara maju seperti Kanada, AS, Eropa dan lainnya. Ia menjelaskan, lewat lima kebijakan ekonomi biru, masyarakat nelayan diharapkan senantiasa menerapkannya sehingga sektor kelautan dan perikanan dalam negeri meningkat.

Trenggono menjelaskan, program ekonomi biru yang pertama yakni memperluas kawasan konservasi laut yang ditargetkan pada 2025 perluasan kawasan ini mencapai 30 persen ini memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya perikanan. “Ruang konservasi harus betul-betul dijaga, karena di situlah tempat pemijahan secara alami. Kalau itu dirusak, ditangkap in rumah pemijahan di situ maka otomatis masa depan akan hilang,” kata Trenggono di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Kedua yakni penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang diakuinya banyak menuai protes. Padahal menurutnya, program ini menjadi upaya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan tidak sembarangan mengambil berbagai jenis ikan. “Jadi betul-betul terukur, jenis ikan apa yang boleh diambil, bukan semua jenis ikan yang diambil,” katanya.

Ketiga yakni pengembangan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan serta pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil harus dijaga karena hal tersebut berkaitan dengan ruang ekonomi salah satunya yakni wisata bahari. Kelima yakni kebijakan yang meliputi pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut (BCL) yang digerakkan bersama partisipasi nelayan sehingga ikan yang ditangkap di Indonesia terbebas dari kandungan mikroplastik.

Selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono juga menjelaskan telah menghadirkan sejumlah modeling atau proyek percontohan yang meliputi budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah; modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara; modeling kampung nelayan modern desa Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua dan Pulau Paarn, Provinsi Lampung. Kehadiran modeling ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi pemerintah daerah, hingga swasta dalam menerapkan budi daya sehingga mampu mendongkrak produksi sejumlah komoditas unggulan asal Indonesia.

Antara

VOInews.id, IKN:Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk menyokong kebutuhan pangan di IKN. "Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri," ucap Presiden memberikan keterangan pers usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta. Jokowi mencontohkan kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa disuplai dari daerah sekitar IKN. "Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana," ucapnya.

Jika kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, Presiden mengatakan kebutuhan pangan untuk IKN juga bisa disuplai dari provinsi-provinsi lainnya. Namun, Kepala Negara menyebut seharusnya Provinsi Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus suplai dari provinsi lain. "Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," ujar Presiden.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di IKN. "Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim," kata Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek usai berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa (30/7).

Ia mengatakan, saat ini Kaltim belum mandiri dalam ketahanan pangan, sebab pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi. Donna mendorong ketahanan pangan di Kaltim untuk merespons pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN. "Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," katanya.

Antara

VOinews.id, New York:Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Rabu (25/9) menyatakan bahwa dunia tidak dapat membiarkan Lebanon menjadi Gaza berikutnya, dan menekankan perang besar-besaran "harus dihindari dengan segala cara." "Rakyat Lebanon, begitu juga rakyat Israel dan rakyat dunia, tidak dapat membiarkan Lebanon menjadi Gaza berikutnya," ujar Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi Timur Tengah. Ia menyerukan penghentian segera permusuhan dan mendesak semua pihak untuk mengambil langkah konkret dalam melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 dan 1701. "Sipil harus dilindungi. Infrastruktur sipil tidak boleh menjadi sasaran," tambahnya.

Kepala PBB itu juga menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan semua personel PBB, dengan mengatakan bahwa hukum internasional harus dihormati oleh semua pihak. "Mari kita katakan dengan suara yang jelas: hentikan pembunuhan dan penghancuran, turunkan retorika dan ancaman, mundurlah dari ambang perang. Perang besar-besaran harus dihindari dengan segala cara. Itu pasti akan menjadi bencana besar," ia memperingatkan. Guterres menyoroti bahwa baku tembak antara Lebanon dan Israel yang terjadi baru-baru ini berulang kali melanggar Resolusi Dewan Keamanan 1701, begitu pula penggunaan senjata harian oleh kelompok bersenjata non-negara yang juga melanggar Resolusi 1559 dan 1701. Guterres juga mengungkapkan bahwa kekerasan yang meningkat telah memaksa hampir 200.000 orang di Lebanon dan lebih dari 60.000 orang di Israel utara mengungsi dari rumah mereka sejak Oktober tahun lalu.

"Komunitas di Israel utara dan Lebanon selatan harus bisa kembali ke rumah mereka dan hidup dalam keamanan tanpa rasa takut," katanya, sambil mencatat bahwa banyak nyawa telah hilang. Sekretaris jenderal tersebut menekankan pentingnya menghormati kedaulatan Lebanon dan memberikan negara Lebanon wewenang penuh untuk mengontrol senjata di dalam perbatasannya. Ia menegaskan kembali dukungan PBB untuk memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon guna membantu menstabilkan kawasan tersebut. "Semua ini harus dihentikan," kata Guterres, mengulangi pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Israel telah meluncurkan gelombang serangan udara mematikan di Lebanon sejak Senin (23/9) pagi, menewaskan hampir 610 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lainnya, menurut otoritas kesehatan Lebanon. Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.400 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Komunitas internasional telah memperingatkan serangan di Lebanon, karena hal tersebut meningkatkan kemungkinan menyebarnya konflik Gaza ke tingkat regional.

Sumber: Anadolu