VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Pemerintah Slovenia pada Kamis (30/5) mendukung mosi untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, menurut laporan media lokal. Pemerintah merujuk mosi tersebut ke Majelis Nasional untuk mendapatkan persetujuan akhir, kata Perdana Menteri Slovenia Robert Golob setelah sidang pemerintah, menurut Badan Pers Slovenia. Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai mosi tersebut minggu depan, lapor badan pers tersebut. Kementerian Luar Negeri Slovenia juga mengatakan bahwa proses pengakuan kemerdekaan Palestina "mengirimkan sinyal kuat kepada negara-negara lain" untuk mengikuti contoh Slovenia, Irlandia, Norwegia dan Spanyol.

Kementerian lebih lanjut mengatakan pengakuan atas Palestina menegaskan kembali peran Slovenia di Dewan Keamanan PBB sebagai "promotor perdamaian (dan) keamanan" dan posisi lama negara tersebut bahwa "solusi jangka panjang terhadap konflik Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara." "Saya senang Pemerintah Slovenia mengambil langkah bersejarah. Bangsa Israel dan Palestina mempunyai hak untuk membesarkan anak-anak mereka dengan damai, aman dan sejahtera di negara mereka masing-masing," kata Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon.

"Pengakuan atas Palestina adalah satu-satunya cara bagi kedua negara dan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai," tambahnya. "Jumlah negara-negara Eropa yang berpikiran sama terus bertambah, yang merupakan tanda jelas bahwa UE mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik ini," katanya lagi. Langkah tersebut dilakukan hanya dua hari setelah Irlandia, Norwegia dan Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina. Pada 9 Mei, pemerintah Slovenia meluncurkan prosedur untuk mengakui negara Palestina, menurut badan tersebut.

Israel telah membunuh lebih dari 36.200 warga Palestina di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Kampanye militer telah mengubah sebagian besar wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu menjadi reruntuhan, menyebabkan sebagian besar warga sipil kehilangan tempat tinggal dan berisiko kelaparan. Israel dituduh melakukan “genosida” di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan reformasi Otoritas Palestina untuk memperkuat kemungkinan Paris mengakui negara itu. Pernyataan itu dia sampaikan dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Rabu (29/5), untuk menyampaikan duka cita Prancis menyusul pengeboman sebuah kamp pengungsi Palestina di Kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada akhir pekan lalu.

Menurut pernyataan Istana Elysee, kedua pemimpin juga menyerukan penghentian segera serangan Israel di Gaza. Kepada Abbas, Macron menyatakan tekad Prancis untuk bekerja sama dengan mitra-mitranya di Dewan Keamanan PBB dalam menangani situasi di Rafah. Ia juga berjanji bahwa Prancis akan sepenuhnya memobilisasi dukungan untuk gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Merujuk pada pertemuannya dengan delegasi Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istana Elysee pada 24 Mei lalu, Macron mengatakan Prancis bekerja sama dengan sesama negara Eropa dan mitra-mitranya di Arab untuk mewujudkan visi bersama bagi perdamaian dan jaminan keamanan, baik bagi warga Israel maupun Palestina. Prancis, katanya, siap membangun dinamika yang bermanfaat menuju pengakuan negara Palestina.

Dia pun menegaskan dukungan Prancis terhadap reformasi dan penguatan kepemimpinan Palestina yang dapat memenuhi tanggung jawabnya demi kepentingan rakyat Palestina di seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza. Untuk itu, Macron mendesak Presiden Abbas untuk melakukan reformasi yang diperlukan dalam hal ini. Sebanyak 66 warga Palestina tewas dan lebih dari 300 orang terluka dalam dua serangan terpisah oleh militer Israel pada 26 Mei dan 28 Mei terhadap tenda pengungsi Palestina di sebuah kamp di Rafah. Serangan itu terjadi meskipun telah ada keputusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan Israel menghentikan serangan serupa.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Pemerintah tengah menyiapkan kerja sama untuk pengembangan salah satu teknologi nuklir Small Modular Reactor (SMR) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru hingga pengawetan makanan. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menilai, teknologi nuklir ini penting tidak hanya untuk industri manufaktur, namun juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ekspor lewat iradiasi pangan.

"Penggunaan nuklir tentu tidak hanya untuk hal yang destruktif, tapi juga bisa digunakan untuk energi, juga saat ini banyak juga teknologi digunakan untuk iradiasi, menjaga makanan itu lebih awet sehingga ekspor kita bisa diandalkan, seperti ikan agar lebih awet," kata Edi saat media briefing "Peran Kepemimpinan Indonesia Dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional" di Jakarta, Kamis.

Edi menjelaskan, teknologi SMR juga dapat menghasilkan energi baru guna menunjang industri semikonduktor yang akan menjadi fokus industri Indonesia ke depan. SMR dinilai mempunyai teknologi yang berbeda dengan reaktor nuklir lainnya. Teknologi SMR akan dibangun di Pantai Gosong, Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Indonesia mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa Indonesia akan menjajaki kerja sama untuk pengembangan SMR dengan Korea Selatan.

"Korea Selatan, next Korea Selatan kita kan menjajaki karena Korea punya teknologi SMR yang sekarang dikembangkan yang digunakan untuk industri," kata Edi. Dalam pengembangan teknologi tersebut, SMR bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST). Program FIRST bertujuan memperdalam pemahaman Indonesia mengenai masalah keamanan, proliferasi dan keselamatan teknologi nuklir sebagai energi ramah lingkungan.

Pada tanggal 28 Februari 2023 telah ditandatangani Contract fo Technical Assistance antara PLN Indonesia Power dan US Trade and Development Agency. Kajian pembangunan SMR akan berisikan 18 bab yang membahas di antaranya evaluasi lokasi, soil test, sumber bahan bakar, grid impact, biaya-baya, komunikasi stakeholder, serta kajian dan mitigasi risiko. Pembiayaan Grant Agreement dari USTDA sebesar 2,3 juta dolar AS atau Rp34 miliar.

Antara

VOInews.id- Angka kelahiran di Korea Selatan terus menurun pada Maret, memicu kekhawatiran tentang populasi negara Asia tersebut yang terus mencatatkan penurunan, tunjuk data dari Statistics Korea pada Rabu (29/5). Jumlah bayi baru lahir turun 7,3 persen dari setahun sebelumnya menjadi 19.669 pada Maret, menandai angka terendah pada bulan Maret sejak data terkait mulai dihimpun pada 1981, menurut kantor statistik Korea Selatan. Jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan mengalami penurunan sejak Oktober 2022 seiring para pasangan muda menunda atau berhenti berusaha untuk memiliki anak akibat kesulitan ekonomi seperti tingginya harga rumah dan masalah pengangguran yang tak kunjung mereda.

Rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan memicu kekhawatiran mengenai apa yang disebut sebagai jurang demografi (demographic cliff), yaitu penurunan tajam dalam jumlah kepala rumah tangga yang pada akhirnya mengarah pada jurang konsumsi. Angka pernikahan merosot 5,5 persen menjadi 17.198 pada Maret dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, sementara angka perceraian menurun 9,8 persen menjadi 7.450. Angka kematian meningkat 7,6 persen menjadi 31.160 pada Maret. Terdampak oleh tingginya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran, populasi di Korea Selatan terus menurun sejak November 2019.

Antara