VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.idMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan transportasi massal berbasis listrik (electric vehicle) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai beroperasi pada Agustus 2024. "Kita pikir penerapan electric vehicle di IKN relatif sudah bisa terlaksana dalam bulan Agustus nanti," kata Menhub Budi saat peninjauan transportasi massal Transjakarta di Jakarta, Minggu. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal. Selain kendaraan bus listrik, terdapat juga kereta otonom tanpa rel atau Autonomous-rail Rapid Transit (ART) untuk melayani transportasi massal.

"ART itu semacam trem tapi yang istimewa tanpa rel dan listrik, dia pakai baterai, Agustus mulai berjalan," ujarnya. Para menteri dan pejabat eselon I diminta untuk menggunakan kendaraan listrik. "Swasta apakah itu blue bird, gojek, grab sudah mau beroperasi di sana," tuturnya. Sementara untuk taksi terbang atau drone yang mengangkut penumpang, Menhub Budi menuturkan pihaknya belum bisa menemukan regulasi yang sesuai.

"Regulasi ini kan kita mengacu pada negara-negara maju, Amerika pun belum memberikan suatu izin yang formal," ujarnya. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum akan memberikan izin untuk taksi terbang sebagai moda transportasi di IKN. "Kota menggunakan drone, ada risikonya. Oleh karenanya, kita belum memberikan izin untuk taksi terbang, untuk exhibition boleh, untuk angkutan umum belum," tuturnya.

Sebelumnya, terkait layanan bus listrik, Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute trayek. Ketiga trayek tersebut yakni rute Park & Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium; rute Park & ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium; dan rute Park & ride 1 sampai Park & ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada. Sementara itu, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga berencana bekerja sama dengan Bluebird untuk melayani rute di dalam IKN atau KIPP tahap 1, dalam hal ini terkait pengadaan bus listrik dan rencana operasionalnya.

Kemudian, untuk 2025 telah diusulkan anggaran Buy the Service (BTS) untuk melayani rute IKN. Terkait rencana rute akan menyesuaikan dengan persil tanah yang sudah terbangun, sedangkan jumlah kebutuhan armadanya masih menunggu kajian dan review dari tim OIKN. Kemenhub akan memberikan dukungan terkait transportasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

Antara

VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta negara-negara untuk mengakhiri keterlibatan mereka dalam kejahatan yang berbentuk serangan mematikan selama berbulan-bulan di Jalur Gaza dengan berhenti memasok senjata kepada Israel. “Negara-negara yang memberikan dukungan amunisi dan senjata terhadap pembantaian Israel sekarang harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam kejahatan ini,” kata Presiden Turki Erdogan dalam konferensi pers di Ankara, seperti dilaporkan Anadolu, Jumat.

Selain mendorong komunitas internasional yang menurutnya belum berbuat cukup untuk mengakhiri “pembantaian” di Gaza, Presiden Erdogan mendesak semua pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan secara cermat guna membantu mencapai gencatan senjata segera di Gaza.

Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meskipun ada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera. Otoritas kesehatan setempat mencatat sekitar 36.600 warga Palestina telah terbunuh di Gaza yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Kemudian lebih dari 83.000 warga Palestina lainnya terluka.

Delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

Sumber : Anadolu

VOInews.id, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan (Tabungan Perumahan Rakyat) Tapera berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR - MPR RI. "Jadi kalo misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Menteri Keuangan juga kita akan ikut," ujar Basuki di Jakarta, Kamis. Dirinya menyesal dan tidak menyangka atas timbulnya kemarahan dari masyarakat dan berbagai pihak terhadap Tapera ini. "Dengan adanya kemarahan (terhadap Tapera) ini, saya pikir menyesal betul.

Saya tidak nglegéwa (menyangka)," katanya. Sebagai Ketua Komite Tapera, Basuki mengatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sudah ada sejak tahun 2016 dan penerapannya diundur hingga tahun 2027 dalam rangka membangun kredibilitas Tapera. Kendati demikian, terlepas apakah peluang Tapera diundur dari tahun 2027 jika ada usulan dari DPR - MPR RI, Basuki memastikan kebijakan Tapera tetap diberlakukan untuk masyarakat.

"Tetap jadi (diberlakukan), ya nanti tergantung putusannya wong itu undang-undang. Kenapa kita harus saling berbenturan begitu, enggalah, Insya Allah engga," katanya. Sebagai informasi, berdasarkan Penjelasan atas UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan pelaksanaan amanat pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pokok-pokok substansi yang berkaitan dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi asas dan tujuan, pengelolaan Tapera yang mencakup pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera, Komite Tapera, BP Tapera, pembinaan dan pengelolaan Tapera, pengelolaan aset Tapera, hak dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas, pengawasan, dan sanksi administratif. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera diatur juga peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga yang ada saat ini yaitu Badan Pertimbangan Tabungan perumahan pegawai Negeri sipil ke dalam BP Tapera menurut Undang-Undang ini.

Antara

VOInews.id- Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Kamis mengumumkan bahwa aliansi militer itu tidak berencana mengirimkan pasukan ke Ukraina dan menyatakan Moskow bukan ancaman segera bagi negara-negara Barat. "NATO tidak berencana mengerahkan pasukan ke Ukraina," kata Stoltenberg saat jumpa pers bersama Presiden Finlandia Alexander Stubb di Finlandia.

“Kami tidak melihat adanya ancaman militer terhadap sekutu NATO mana pun. Dan sekarang, tentu saja, Rusia disibukkan dengan perang di Ukraina,” ujar Stoltenberg sambil menyarankan bahwa “ketika pertempuran berakhir di Ukraina, mereka dapat membangun kembali kekuatan-kekuatan tersebut.” NATO memiliki aliansi paling kuat di dunia dan tujuan mereka berdiri bersama adalah "satu untuk semua, semua untuk satu," tambah Stoltenberg, menekankan bahwa tujuan aliansi itu untuk "mencegah serangan".

"Jadi, ide bahwa ada semacam hitung mundur ke perang berikutnya adalah salah. Kami di sana untuk mencegah sesuatu terjadi. Kami telah melakukan hal itu selama 75 tahun," kata dia kepada wartawan saat konferensi di Helsinki. Presiden Finlandia juga memastikan negaranya tidak berencana mengerahkan pasukan ke Ukraina, tetapi mereka menjajaki berbagai pilihan lain, termasuk dukungan “finansial, militer atau amunisi”.

Stubb setuju dengan sekjen NATO tersebut dan mengatakan kecil kemungkinannya Moskow akan “menyimpang” dari serangannya saat ini terhadap Ukraina. “Gagasan bahwa negara seperti Rusia akan menyerang aliansi militer terbesar di dunia, menurut saya agak tidak masuk akal,” ucap Stubb. Presiden Finlandia itu juga menekankan bahwa cara terbaik untuk “mencegah” perang adalah dengan “mempersiapkannya.”

Kami mencari skenario berbeda setiap hari, pekan, bulan. Kami memiliki perencanaan operasional, yang didasarkan pada kenyataan, yang didasarkan pada pengetahuan tentang apa yang dilakukan Rusia dan apa yang bisa mereka lakukan.” Stubb mengakhiri dengan mengatakan bahwa saat ini tidak ada ancaman militer dari Moskow terhadap Finlandia, Swedia, Norwegia ataupun negara-negara Baltik. Pada Mei, Stoltenberg mendesak Amerika Serikat dan negara-negara NATO di Uni Eropa untuk membolehkan Ukraina menggunakan rudal pasokan Barat untuk menyerang di dalam Rusia.

Sementara itu, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell berpendapat bahwa para pemimpin Barat harus menghindari “risiko eskalasi” dengan mengizinkan pasukan Ukraina menggunakan senjata di wilayah Rusia. Namun, ia juga menekankan dalam pertemuan di Brussel yang diadakan bulan lalu bahwa serangan pertahanan diri terhadap sasaran militer di wilayah Rusia “merupakan tindakan yang sah menurut hukum internasional jika dilakukan secara proporsional.” Borrell menekankan bahwa setiap anggota Uni Eropa harus memutuskan secara tersendiri mengenai permasalahan ini. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Mei mengancam Barat dengan “konsekuensi serius” jika Ukraina diizinkan menggunakan senjata jarak jauh mereka di wilayah Rusia, menurut surat kabar nasional The Moscow Times. Putin memperingatkan bahwa serangan Kiev di wilayah Rusia dapat memicu konflik global.

Sumber: Anadolu