VOinews.id, Batam:Indonesia siap menjadi produsen elektronik rumah tangga terbesar kedua setelah Tiongkok jika rencana Hamilton Beach untuk memindahkan pusat produknya ke tanah air segara terwujud. "Kementerian Perdagangan mendukung rencana Hamilton Beach untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi produk elektronik rumah tangga terbesar setelah Tiongkok," ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bara Krishna Hasibuan melalui keterangan yang diterima di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.
Pertemuan antara Kementerian Perdagangan dengan Presiden Hamilton Beach Brand Scott Tidey pada gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di ICE BSD, Tangerang, merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan Presiden Hamilton Beach pada 25 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat. Pada pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Hamilton Beach dengan PT Borine Technology Indonesia senilai 50 juta dolar AS. Bara mengatakan Hamilton Beach merasa puas dengan kualitas produk elektronik Indonesia. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut akan meningkatkan komitmen pembelian produk Indonesia menjadi100 juta dolar per tahun.
"Ini sejalan dengan strategi diversifikasi yang dilakukan Hamilton Beach dalam rangkamempertahankan pangsa pasarnya sebagai merek terbesar di kawasan Amerika Utara," kata Bara. Sementara itu, Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Chicago Dhonny Yudho Kusuma mengatakan, saat ini Hamilton Beach mulai mengalihkan negara pemasok produk elektroniknya dari Tiongkok ke negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang akan menjadi salah satu tempat produksi utama. Proses pengalihan tersebut telah berlangsung sejak 2023. Keputusan pengalihan pusat produksi ke Indonesia ini juga diikuti beberapa perusahaan pesaing Hamilton Beach.
Salah satu faktor yang mendukung pengalihan tersebut, di antaranya infrastruktur Indonesia yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapat bahan baku dan melakukan ekspor. Selain itu, Indonesia masih mendapat fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dengan lebih dari 3500 produk mendapatkan tarif 0 persen di bawah GSP. "Ini menjadi daya saing produk Indonesia, khususnya untuk ekspor tujuan kawasan Amerika Utara," ucap Dhonny.
Antara
VOinews.id, Batam:Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pemanfaatan pasir hasil sedimentasi laut tidak akan mengganggu ekosistem laut. Sakti menyampaikan pengelolaan hasil sedimentasi diatur dalam Permen KP Nomor 26 tahun 2023, dalam regulasi itu disebutkan tata kelola dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut.
"Kan sudah ada PP-nya yang mengatur soal itu, justru kalau itu nggak diambil, padahal itu kan punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukan negara," ujar Trenggono ditemui usai Peresmian Modeling Budi Daya Lobster di Batam, Kepulauan Riau, Kamis. Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, pasir hasil sedimentasi laut yang tidak diambil justru dapat merusak lingkungan lantaran dapat menciptakan pulau-pulau baru. "Kalau itu nggak diambil, dia akan rusak, akan terjadi pulau-pulau baru nanti. Kalau terjadi pulau-pulau baru, kan masyarakat nggak bisa berbudi daya, tidak bisa melaut," katanya.
Dampak awal, kata Trenggono, pasti akan terlihat. Namun demikian, hal tersebut hanya berlangsung sementara. "Ujungnya kan jadi bagus," ucap Trenggono. Trenggono menyebut, baru saja melakukan penangkapan kapal asing yang sedang mengeruk pasir laut di wilayah Kepulauan Riau, Rabu (9/10). "Kemarin saya nangkap lho nggak sengaja. Sedimentasi, pasir kita disedotin di situ, kapalnya besar. Nih sebentar lagi kita mau konferensi press," ujar Trenggono. Diketahui, Trenggono menegaskan, hingga kini belum ada ekspor pasir hasil sedimentasi di laut. "Ekspor belum ada kemanapun. Permintaan dari berbagai kalangan, seperti perusahaan-perusahaan yang berminat untuk menjual sedimentasi pasir ini banyak.
Tapi tentu ada persyaratan dan persyaratan sangat ketat di situ," ujar Trenggono (24/9). Mengenai ekspor, ia memastikan ekspor hasil sedimentasi baru bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Pemanfaatan pasir laut selain untuk reklamasi, juga dapat dimanfaatkan mendukung proyek pembangunan jalan tol hingga rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam hilang.
Antara
VOinews.id, Laos:Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan perwakilan Myanmar di KTT ASEAN tidak akan memengaruhi keputusan ASEAN untuk mendorong Junta Militer melaksanakan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan penyelesaian krisis tersebut. Dalam KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Junta Militer Myanmar mengirimkan perwakilan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, untuk pertama kalinya dalam tiga tahun sejak kudeta tahun 2021.
"Walaupun Myanmar hadir pada tingkat KTT dan juga pertemuan para menteri luar negeri, namun apabila ada proses pengambilan keputusan, maka Myanmar tidak boleh mem-block proses pengambilan keputusan," kata Menlu Retno dalam keterangan pers di sela-sela KTT Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (9/10). Menlu Retno mengatakan bahwa sejak krisis di Myanmar terjadi pada 2021, para pemimpin ASEAN memutuskan tidak mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan. Namun, Myanmar tidak diperbolehkan mengirim perwakilan politisnya. Hal itu dilakukan agar Myanmar tidak menghambat kerja ASEAN secara keseluruhan, dan tidak diperkenankan untuk mengambil maupun menolak keputusan yang ditetapkan para pemimpin ASEAN. Sejak Keketuaan Brunei Darussalam Tahun 2021, Kamboja Tahun 2022 dan Indonesia Tahun 2023, Myanmar memutuskan tidak mengirimkan perwakilan pada pertemuan tingkat tinggi tahunan itu. "Aturannya sama, tetapi Myanmar mensikapinya berbeda.
Kalau di bawah keketuaan Brunei, Kamboja dan Indonesia, Myanmar memutuskan untuk tidak mengirim (perwakilan non politis). Tetapi di tahun ini dia memutuskan untuk mengirim. Tetapi tetap tidak mengubah keputusan ASEAN. Bahwa yang hadir di situ adalah (perwakilan) non political level," kata Menlu. Di sisi lain, ada atau tidaknya perwakilan non politis yang dikirim Myanmar tidak mengubah keputusan bahwa Konsensus Lima Poin (Five Point Consensus/5PC) harus tetap dijalankan. Konsensus Lima Poin itu, kata Retno, telah sejalan dan didukung oleh dunia internasional, dengan ditunjuknya Mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sebagai utusan khusus PBB untuk Myanmar. "Saya tidak tahu pertimbangan mereka apa. Tetapi yang dapat saya sampaikan, ini (Konsensus Lima Poin) harus dijalankan," kata Retno.
Antara
VOInews.id, Jakarta:Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menegaskan pentingnya langkah cepat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pemberlakuan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur di Indonesia. Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan penunjukan Pertamina untuk memproduksi bahan bakar berstandar Euro 4 (kandungan sulfur 50 ppm) akan menjadi solusi krusial dalam menanggulangi pencemaran udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. "Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus memerintahkan langsung ke Pertamina bahwa Pertamina hanya boleh memproduksi BBM yang memenuhi standar Euro 4," ujar Safrudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Safrudin mengatakan Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018 untuk bensin dan April 2022 untuk solar. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih lambat. "Itu kewajiban pemerintah terutama Menteri ESDM, yang harus memastikan tersedianya pasokan BBM di seluruh Indonesia yang memiliki standar Euro 4 tadi. Yang kedua, Pertamina tidak ada opsi lain, kecuali mematuhi ketentuan regulasi," katanya. Menurut Safrudin, kualitas BBM di Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Dengan masih dipasoknya BBM yang tidak sesuai standar Euro 4, maka teknologi kendaraan bermotor yang sudah menggunakan standar tersebut menjadi tidak efektif sehingga emisi yang dihasilkan tetap tinggi. "Harusnya kan sudah terstandar Euro 4 kendaraan bermotor kita, baik solar atau diesel maupun bensin," tuturnya. Safrudin menambahkan keputusan Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada Oktober 2022 juga dapat menjadi dorongan hukum bagi pemerintah untuk mempercepat kebijakan tersebut. Diketahui, saat itu warga memenangkan upaya hukum banding yang dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo beserta menteri-menterinya atas gugatan polusi udara di DKI Jakarta.
"Putusan tersebut menyampaikan bahwa Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, wajib melakukan upaya-upaya untuk kebijakan pengendalian pencemaran udara sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan," kata dia. Sementara itu, melalui keterangan terpisah, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y. Nasroen menyampaikan pemerintah telah menetapkan batasan sulfur maksimum 50 ppm untuk BBM jenis solar dan bensin melalui SK Dirjen Migas No. 447.K/2023 dan No. 110.K/2022, dengan target berlaku pada 1 Desember 2027 untuk solar dan 1 Januari 2028 untuk bensin.
"Saat ini, produk KPI yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm adalah Pertamax Turbo dan Pertamina Dex," ucapnya. Untuk memenuhi target tersebut, Hermansyah mengatakan KPI telah dan akan melaksanakan beberapa proyek, di antaranya proyek refinery development master plan (RDMP) Balikpapan direncanakan selesai pada 2025 yang akan menghasilkan produk BBM dengan kualitas setara Euro 5. Selanjutnya, proyek pembangunan unit diesel hydrotretaed (DHT) untuk memproduksi solar dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Cilacap dan Kilang Dumai serta proyek pembangunan unit gasoline sulfur hydrotreater (GSH) untuk memproduksi bensin dengan sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Plaju dan Balongan. "Proyek-proyek ini merupakan kontribusi KPI untuk mengurangi emisi dan bagian dari implementasi ESG (environmental, social, and governance) dalam upaya menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata kelola yang baik," kata Hermansyah.
Antara