VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Mekah: Arab Saudi berencana membuka pintu bagi 1.000 orang lagi keluarga dari korban yang terbunuh atau terluka di Palestina untuk menunaikan ibadah haji, menurut laporan media setempat. Inisiatif ini diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Islam Saudi di bawah arahan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud sebagai bagian dari Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci, menurut Saudi Press Agency (SPA) Program tersebut akan mencakup semua pengaturan logistik, mulai dari kedatangan mereka di Arab Saudi hingga kepulangan mereka ke Palestina.

Arahan Raja mengikuti arahan serupa yang dikeluarkan pada Mei, menjadikan jumlah total jamaah haji dari Palestina untuk tahun ini menjadi 2.000 jamaah, menurut laporan Arab News. Menteri Urusan Islam Saudi Abdullatif bin Abdulaziz Al-Sheikh mengatakan tindakan Raja Salman tersebut menegaskan komitmen Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung para keluarga Palestina, dan perjuangan Palestina yang lebih luas.

Sumber: Anadolu-OANA

VOInews.id-- Gerakan perjuangan Palestina Hamas pada Senin menyambut keputusan Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi resolusi mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pernyataan yang dikeluarkan beberapa saat setelah resolusi tersebut diadopsi, Hamas mengatakan pihaknya "menyambut apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan yang memastikan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan (tentara) seluruhnya, pertukaran tahanan dan rekonstruksi." Hamas juga menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan mediator untuk terlibat dalam negosiasi tak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip resolusi yang mereka sebut konsisten dengan tuntutan dan perlawanan rakyat mereka.

Sebelumnya DK PBB mengadopsi resolusi yang mendukung usulan gencatan senjata di Gaza oleh Presiden AS Joe Biden, dengan 14 suara mendukung dan hanya Rusia yang abstain. Resolusi yang diadopsi tersebut menyoroti upaya diplomatik yang dipimpin oleh Mesir, AS, dan Qatar, dan menyambut baik proposal tiga fase Biden yang diajukan pada 31 Mei.Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 37.100 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan hampir 84.700 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pembubaran Majelis Nasional pada Minggu (9/6) malam waktu setempat, menyusul kekalahan partainya dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, ungkap siaran langsung BFMTV, salah satu media setempat. "Saya telah memutuskan untuk mengembalikan pilihan masa depan parlemen kepada Anda melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, saya membubarkan Majelis Nasional pada malam ini," ujar Macron dalam sebuah pidato singkat.

"Ini adalah keputusan yang serius dan berat. Namun yang terpenting, ini merupakan sebuah tindakan yang didasarkan pada kepercayaan," tambahnya. Partai Renaissance yang didirikan oleh Macron memperoleh 15,2 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, jauh tertinggal dari partai sayap kanan National Rally yang mengantongi 31,8 persen suara.

Antara

VOInews.id- Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengatakan bahwa mengizinkan Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia dengan menggunakan senjata sumbangan Barat melewati batas.

"Batas telah dilewati. Itu sebabnya saya sangat senang dengan klarifikasi dari Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bahwa NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina," kata Tanner dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Austria Die Presse, Sabtu (8/6). Komentar tersebut muncul setelah keputusan baru-baru ini oleh AS dan beberapa sekutunya yang mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dipasok AS atau Eropa untuk menyerang sasaran di perbatasan Rusia yang diakui secara internasional untuk tujuan kontra-tembakan.

Negara-negara Barat juga telah mendiskusikan pengiriman pasukan atau infrastruktur militer ke Ukraina. Negara-negara Barat itu telah memberikan bantuan militer dan keuangan besar-besaran ke Kiev sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022. Istana Kepresidenan Rusia, Kremlin, secara konsisten memperingatkan agar tidak melanjutkan pengiriman senjata ke Kiev, dengan mengatakan hal itu akan menyebabkan eskalasi konflik.

Sumber: SPUTNIK