VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembangunan jaringan gas (jargas) diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional. "Jargas ini harus kita buat, kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," kata Bahlil dalam kegiatan Repnas National Conference & Awarding Night, di Jakarta, Senin. Dia menyampaikan, LPG dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi nasional mencapai 8 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton. Dengan kebutuhan sebesar 8 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,7 juta ton, sehingga harus mengimpor sekitar 6-7 juta ton setiap tahunnya. "Menyangkut gas, gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6-7 juta ton," ujar Bahlil.

Dengan kondisi itu, Bahlil mengungkapkan bahwa program ke depan yang akan dilakukan adalah segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C3 atau propanan dan C4 atau butana. Ia mengaku bahwa pihaknya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina, dimana kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton yang bisa diproduksi. Sedangkan sisanya akan dipasok melalui Jargas.

"Nah saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus kita lakukan, berdiri di kaki sendiri untuk mengelola sumber daya alam kita. Itu mazhab saya," tegas Bahlil. Dia menyebutkan bahwa saat ini jaringan gas telah ada di beberapa daerah. Namun, jaringan gas tersebut belum optimal. Salah satunya Jargas di wilayah Jawa Timur yang saat ini baru mencapai 6 persen; Jawa Barat 4 persen, dan di Jawa Tengah baru mencapai 2 persen. "Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya udah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, ini pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol, ini jalan tol supaya apa? Biaya yang kita berikan kepada rakyat untuk membeli gas itu terjangkau," terangnya.

Antara

VOinews.id, Jakarta:Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menganugerahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana atas peran besarnya dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara. Anugerah tersebut diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin, dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Penghargaan kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian NKRI dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa dan negara," demikian petikan pengumuman dalam proses tersebut diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta. Penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik, Loka Praja Samrakshana, digelar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan berbeda, pakar Linguistik dari Universitas Indonesia (UI) Atin Fitriana menjelaskan Loka Praja Samrakshana merupakan bahasa Sanskerta.

Loka Praja Samrakshana, katanya, dapat diartikan perlindungan terhadap masyarakat, bangsa dan negara. "Secara umum kata loka dan praja dapat mengacu pada hal yang sama yaitu negara dan rakyat. Akan tetapi makna tempat hanya dimiliki oleh kata loka. Dalam hal ini loka dapat berarti suatu negara sebagai wilayah, sedangkan praja dapat berarti suatu bangsa atau masyarakat," jelas Atin, dikutip dari keterangan tertulis. Sebelumnya diberitakan, Jokowi menghadiri apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Mako Brimob Depok. Selain itu, Presiden Juga menyematkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja di lingkup instansi Polri atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri dan Pusdokkes Polri.

Antara

VOinews.id, Moskow:Otoritas Zimbabwe mencatat dua kasus pertama infeksi virus mpox (cacar monyet), lapor kantor berita Newsday yang mengutip Menteri Kesehatan dan Anak Douglas Mombeshora pada Ahad (13/10). Kedua kasus tersebut tercatat pada pasien yang memiliki riwayat perjalanan, menurut laporan tersebut. Mereka adalah anak laki-laki berusia 11 tahun yang mengunjungi Afrika Selatan pada Agustus dan pria berusia 24 tahun yang kembali dari Tanzania pada September, kata Newsday. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Agustus menyatakan wabah mpox di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

Badan kesehatan PBB itu telah melakukan prakualifikasi vaksin MVA-BN buatan perusahaan Denmark Bavarian Nordic sebagai vaksin pertama untuk mpox pada September. Mpox adalah penyakit menular langka yang dapat menyebar ke sesama manusia. Penyakit tersebut pada umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan, namun pada beberapa kasus dapat menyebabkan komplikasi. Gejala awal mpox meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, menggigil serta kelelahan. Ruam akibat penyakit mpox sering kali muncul di bagian wajah dan kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya.

Sumber: Sputnik-OANA

VOinews.id, Jakarta:Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa kerja-kerja di tingkat desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. "Ini pekerjaan besar, kegiatan besar, program raksasa, tapi tingkat keberhasilannya tergantung BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), desa, Kadis PMD (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di level lokal.

Jadi ini pekerjaan besar nasional, tapi keberhasilannya tergantung desa dan pemerintah daerah," kata pria yang akrab disapa Ivan itu dalam Webinar BPI bertajuk "BUMDes Pemasok Bahan Pangan Bergizi Nasional", sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin. Hal tersebut, kata Ivan, sejalan pula dengan penetapan BUMDes dan koperasi oleh Badan Gizi Nasional sebagai pemasok bahan-bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Lebih lanjut, Ivan menjelaskan bahwa dalam implementasi program tersebut, terdapat Satuan Pelayanan Gizi.

"Yang kita sering kenal sehari-hari dengan mana dapurnya, itu secara teknis disebut sebagai Satuan Pelayanan Gizi atau untuk ringkasnya SP," ucap dia. Ia mengatakan satuan pelayanan itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita. BUMDes dan koperasi, kata Ivan, mengambil peranan penting dalam memasok bahan-bahan pangan di setiap satuan pelayan itu. Selain itu, menurut Ivan, BUMDes di luar bidang pangan dapat pula mengambil peran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan dalam Program Makan Bergizi Gratis, diperlukan pula pihak pengantar sehingga BUMDes yang bergerak di bidang transportasi dapat mengambil peran.

Lalu, juga ada BUMDes yang bergerak di bidang pengolahan sampah dapat mengambil peran mengolah sampah. "Perlu pula BUMDes yang memiliki unit usaha pengelolaan sampah makanan menjadi pupuk organik," ujar dia. Dengan demikian, kata Ivan melanjutkan, Kemendes PDTT berupaya mempersiapkan BUMDes untuk menjalankan peran tersebut mulai dari sekarang dan menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Antara