VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen siap memperjuangkan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan produksi dan perluasan areal pertanian. “Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan kami siap dan kami yakin mampu,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Amran menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang kembali melanjutkan kepemimpinan di Kementan siap melakukan upaya maksimal demi mencapai swasembada pangan.

Ia menegaskan bahwa hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Pasalnya, Indonesia harus bisa menggapai kedaulatan pangan guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. "Di bawah komando kepemimpinan Presiden, kami berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan," ujarnya. Mentan mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.

“Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” ucapnya. Mentan Amran menjelaskan bahwa swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

“Kita sudah aksi, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun,” jelasnya. Oleh karena itu, Mentan Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi. “Bapak Presiden berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu,” kata Amran.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pembentukan Kementerian HAM merupakan bukti keinginan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa menghargai dan menghormati hak asasi merupakan kewajiban negara. Pigai, saat ditemui usai penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Prabowo merupakan satu di antara sedikit kepala negara yang membentuk Kementerian HAM.

Pasalnya, Kementerian HAM di negara lain digabung dengan bidang tertentu. "Berarti apa? Satu, presiden mau menjalankan amanat konstitusi internasional dan nasional yang menyatakan the government's obligation to respect human rights, kewajiban negara untuk menghargai dan menghormati HAM," kata Pigai. Dia pun mengatakan, pembentukan Kementerian HAM ini menandakan Presiden ingin mengimplementasikan poin bahwa negara harus memastikan dan ikut bertanggung jawab melindungi hak asasi rakyat Indonesia. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemenuhan HAM yang meliputi hak atas sandang, pangan, dan papan merupakan tanggung jawab negara. Melalui kementerian ini, kata dia, negara akan memastikan pemenuhan hak tersebut. "Kementerian HAM tidak hanya sekadar merumuskan kebijakan, tidak hanya sekadar mengawasi kebijakan, tapi juga ikut membangun," ucapnya.

Menurut Pigai, aspek yang akan difokuskan oleh kementerian yang ia pimpin adalah pembangunan HAM. Pembangunan dimaksud meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, serta memastikan adanya proteksi pasti terhadap penetrasi yang mengganggu kenyamanan dan kehidupan sosial dan politik. Kementerian HAM merupakan nomenklatur baru di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto. Kementerian ini perkembangan dari Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai bekerja dengan dibantu Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin. Pada kesempatan tersebut, Mugiyanto mengatakan bahwa ia dan Pigai memiliki latar belakang yang sama, yakni sebagai aktivis HAM. Mugiyanto akan menggunakan pengalaman tersebut untuk berkontribusi dalam kemajuan HAM di pemerintahan Prabowo Subianto. Ia pun mengatakan bahwa pembentukan Kementerian HAM merupakan komitmen Prabowo. "Didirikan atau dibentuknya Kementerian HAM sebagai kementerian yang berdiri diri sendiri, terpisah dari kementerian lain, itu menunjukkan komitmen beliau (Prabowo)," tutur Mugiyanto.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. "Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun. Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN). "Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.

Terkait kapan keputusan presiden (Keppres) mengenai kepala OIKN definitif, Basuki menyampaikan bahwa hal tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg). "Belum tahu, Keppresnya belum ada dan sedang diurus oleh bapak-bapak Sekneg baik yang lama maupun yang baru," katanya. Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono ditunjuk oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri. Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.

Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN. IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden Ke-7 Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.

Antara

VOInews.id, Ankara:Gugurnya pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, pekan lalu seharusnya dilihat sebagai peluang untuk "memulai fase negosiasi baru guna mencapai gencatan senjata di Gaza," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (21/10), menurut pernyataan resmi. Macron mendesak Netanyahu untuk melindungi infrastruktur sipil di Lebanon dan memprioritaskan keselamatan warga sipil sambil mengupayakan gencatan senjata. Ia juga mengecam serangan Israel terhadap UNIFIL, misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang melukai beberapa penjaga perdamaian dalam beberapa minggu terakhir.

Macron menekankan bahwa kematian Sinwar "harus menjadi kesempatan untuk memulai negosiasi baru menuju gencatan senjata di Gaza," tambah pernyataan itu. Sejak 23 September, Israel telah melakukan serangan udara besar-besaran di Lebanon yang diklaim menargetkan posisi-posisi Hizbullah, menandai eskalasi setelah setahun konflik lintas perbatasan dengan kelompok Lebanon tersebut di tengah serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza. Otoritas kesehatan Lebanon melaporkan hampir 2.500 orang tewas dan lebih dari 11.500 terluka akibat serangan Israel sejak tahun lalu. Pada 1 Oktober, Israel memperluas konflik dengan melancarkan serangan darat ke Lebanon selatan. Israel terus melakukan serangan brutal di Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas tahun lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 42.600 orang tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dengan hampir 100.000 lainnya terluka. Operasi militer Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, diperburuk oleh blokade yang sedang berlangsung, yang menyebabkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan. Israel saat ini menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait tindakannya di Gaza.

Sumber: Anadolu