VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran senilai Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis. Anggaran untuk PDN termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024. Adapun belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.

“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” ujar Menkeu. Sebelumnya pada Kamis (20/6), terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian. Pemerintah menyebutkan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan langkah penanganan serangan siber yang telah dilakukan pihaknya di PDNS 2 ialah dengan melakukan isolasi data. Pemerintah juga terus berupaya memulihkan berbagai layanan publik yang terimbas dari gangguan yang dialami oleh PDNS 2 dan saat ini migrasi data terus dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak. Pada sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria memastikan PDN yang tengah dibangun di Cikarang, Jawa Barat, saat ini bakal memiliki arsitektur keamanan siber lebih diperkuat dengan berkaca dari insiden serangan siber PDNS 2.

Antara

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan pengoperasian smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Jawa Timur. Smelter PTFI merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia berkapasitas pemurnian mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

“Kita beri applause kepada manajemen yang extraordinary. Dan yang dibangun pun pabrik yang extraordinary, luar biasa. Jadi ini sangat tepat waktu, karena saat sekarang renewable energy menjadi tren. Dan tren renewable energy butuh critical mineral. Dan salah satunya adalah copper,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Airlangga menjelaskan, proyek yang menempati lahan seluas 100 hektar itu memiliki nilai investasi kumulatif mencapai 3,7 miliar dolar AS atau Rp58 triliun.

Investasi tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perusahaan konstruksi dalam negeri, tetapi juga akan menciptakan efek berganda (multiplier effects) kepada masyarakat di Kabupaten Gresik. Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 600.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.

Dengan beroperasinya smelter ini, seluruh kosentrat tembaga yang diproduksi oleh PTFI dapat semuanya diproses dan dimurnikan di dalam negeri, demikian juga lumpur anoda dari PT Smelting. “Dan ini yang pertama integrasi tambang sampai dengan produk akhir. Dan dengan integrasi ini, maka produksi emas nanti yang 50 ton bayar royalti. Karena ini terintegrasi dari tambang sampai ke hilir.

Demikian pula untuk perak juga bayar royalti. Jadi tentu banyak pendapatan yang didapatkan pemerintah,” ujarnya. Kehadiran PTFI di KEK Gresik diharapkan dapat menjadi salah satu penarik dalam membentuk kawasan dengan ekosistem yang mendukung hilirisasi, khususnya kendaraan listrik (EV). Hingga Maret 2024, KEK Gresik telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp75,2 triliun dan menyerap lebih dari 35.000 orang tenaga kerja. “Tentu ke depan Indonesia akan mampu untuk meningkatkan ekspornya. Kalau ekspor kita kuat, maka rupiah kita bisa stabil. Sebagai contoh, dari nikel itu dan dari kelapa sawit ekspor kita 55 miliar dolar AS.

Nah impor minyaknya 40 miliar dolar AS. Jadi sebetulnya natural hedging itu terjadi,” terang Airlangga. Selain melakukan prosesi peresmian operasional smelter PTFI, Airlangga beserta rombongan juga berkesempatan meninjau kawasan smelter PTFI dengan mengunjungi area jetty, anode casting, dan central control building. Airlangga juga menyampaikan kepada awak media terkait peran operasional smelter PTFI dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Adapun, pemerintah menggagas kebijakan hilirisasi industri yang diharapkan mampu mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian nasional sekaligus menjadi salah satu kunci dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional. Untuk mendukung kebijakan hilirisasi tersebut, peran off-takers domestik menjadi sangat penting termasuk pengguna bahan baku tembaga. Lebih lanjut, pasokan produk hilirisasi tembaga yang dibutuhkan Indonesia saat ini masih mengandalkan produk impor seperti copper tube, copper tape, evaporator tembaga, serta komponen-komponen yang dibutuhkan dalam produksi EV seperti kabel, inverter, hingga baterai. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah terus mendorong industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk melakukan hilirisasi.

Antara

Voinews.id- Ukraina berencana mengambil langkah pertama pada 2025 untuk bergabung dengan Uni Eropa (EU), kata Wakil Perdana Menteri Ukraina untuk Integrasi Eropa dan Euro-Atlantik Olga Stefanishyna pada Selasa (25/6). Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib mengumumkan bahwa EU telah secara resmi meluncurkan perundingan aksesi dengan Ukraina.

"Kami akan memulai proses penyaringan secara bilateral, dan setidaknya sampai akhir tahun ini, sehingga kami siap untuk mengidentifikasi langkah berikutnya yang akan kami buka, dan pada 2025 kami akan siap mengambil keputusan pertama," papar Stefanishyna. Pernyataan itu ia sampaikan kepada para wartawan menjelang konferensi antarpemerintah EU-Ukraina di Luksemburg.

Sebelum proses aksesi dimulai, Ukraina akan menyusun peta jalan reformasi yang perlu dilakukan, termasuk di bidang-bidang penting seperti energi, transportasi, logistik, dan pergerakan bebas masyarakat, kata pejabat itu. Status negara kandidat menandakan dimulainya perundingan, meski tidak berarti bahwa negara yang bersangkutan kemudian akan bergabung dengan EU. Blok Eropa itu tidak punya kewajiban apa pun terhadap negara tersebut.

Turki telah menunggu untuk bergabung dengan Uni Eropa sejak 1999, Makedonia Utara sejak 2005, Montenegro sejak 2010, dan Serbia sejak 2012. Kroasia adalah negara terakhir yang bergabung dengan blok tersebut pada 2013. Proses untuk menjadi anggota Uni Eropa biasanya memakan waktu selama 10 tahun.

Sumber: Sputnik

VOInews.id- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pulau-pulau kecil di Indonesia perlu didorong untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. “Kita perlu mengembangkan paradigma archipelago. Jadi, bagaimana menjadikan kawasan kita sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang riil untuk pertumbuhan nasional,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda dalam National Workshop: Small Islands and Blue Economy Development Context yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan terdapat empat pokok penting strategi pengelolaan pulau-pulau kecil. Pertama, implementasi konsep ekonomi biru dalam kebijakan nasional dan lokal. Konsep tersebut perlu berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kepulauan. Kedua, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, dan peningkatan layanan dasar. Hal itu mencakup pembangunan yang terintegrasi, peningkatan transportasi dan komunikasi antarpulau, serta penyediaan layanan dasar berkualitas. Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan berbasis masyarakat lokal kepulauan. Upaya ini perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Terakhir, peningkatan keamanan dan kedaulatan maritim dan penegakan illegal fishing. Menurut Rahmat, langkah ini dilakukan dengan meningkatkan teknologi pengawasan, kerja sama internasional, pelatihan aparat, dan penerapan sanksi tegas untuk melindungi sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, implementasi Ekonomi Biru dapat turut menggerakkan berbagai industri, khususnya di bidang kelautan. Indonesia mempunyai modalitas yang besar di sektor maritim yang menjadi salah satu bagian dari Ekonomi Biru. Berdasarkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia atau Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045, Pemerintah menetapkan target kontribusi maritim sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2045.

ANtara