VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Kairo:Liga Arab pada Kamis (31/10) menyerukan pengesahan resolusi PBB yang menentang langkah Israel untuk melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di negara tersebut. Inisiatif ini muncul selama sidang luar biasa Dewan Liga Arab di tingkat perwakilan tetap di Kairo atas permintaan Yordania untuk membahas respons Arab terhadap keputusan terbaru dari Knesset Israel, atau parlemen, yang melarang operasi UNRWA di Israel. Pertemuan tersebut meminta "para perwakilan negara-negara Arab di New York untuk berkoordinasi dengan duta besar dan perwakilan negara sahabat serta Sekretariat PBB guna meminta sesi khusus Majelis Umum PBB, karena majelis inilah yang mengeluarkan keputusan mendirikan UNRWA, guna membahas dampak undang-undang Israel yang serius ini dan mengeluarkan resolusi PBB yang menolak tindakan ilegal Israel tersebut.

” Pertemuan itu juga menyerukan "Parlemen Arab, parlemen negara-negara Arab, dan Uni Antar-Parlemen untuk bertindak menekan Knesset Israel agar mencabut keputusan penghentian operasi UNRWA, karena keputusan ini merupakan pelanggaran yang jelas dan langsung terhadap norma serta kesepakatan internasional, dan mempelajari langkah-langkah untuk menangguhkan keanggotaan Knesset dalam Uni Antar-Parlemen.

" Liga Arab menekankan pentingnya "melanjutkan dukungan politik dan keuangan yang diperlukan untuk UNRWA agar badan ini dapat terus menjalankan perannya sesuai mandat PBB di lima wilayah operasinya," yaitu Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Pada Selasa (29/10), Yordania secara resmi meminta blok Pan-Arab untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas respons kolektif terhadap legislasi Knesset. Knesset mengesahkan rancangan undang-undang pada Senin (28/10) yang melarang UNRWA beroperasi di Israel, yang pada akhirnya akan memengaruhi kegiatannya di Gaza, wilayah pendudukan Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Legislasi ini akan berlaku dalam 90 hari.

Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyebut larangan Israel itu "belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya" serta melanggar Piagam PBB. Israel menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina, Hamas, dengan menuding bahwa program pendidikan badan tersebut “mempromosikan terorisme dan kebencian.” UNRWA, yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tetap netral dan hanya berfokus pada dukungan bagi para pengungsi. UNRWA dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949 dengan fokus tugas menyediakan bantuan serta perlindungan bagi pengungsi Palestina di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza.

Tentara Israel telah melanjutkan serangan yang menghancurkan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 43.160 orang telah tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 101.500 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Serangan Israel itu telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang berkelanjutan, yang menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang brutalnya di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id, Hamilton:UNICEF mengecam keputusan Israel untuk melarang aktivitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah Palestina yang diduduki, dan memperingatkan dampak "mematikan" terhadap anak-anak Palestina. "Dengan anak-anak Gaza yang sudah menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah, jika larangan ini diterapkan sepenuhnya, dampaknya akan mematikan," menurut pernyataan Dana Anak-anak PBB tersebut. "UNRWA adalah badan utama PBB yang menyediakan layanan penting dan perlindungan bagi warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan merupakan tulang punggung respons kemanusiaan di Gaza," lanjut pernyataan itu.

Menekankan bahwa "tidak ada alternatif" untuk badan ini, UNICEF menyatakan bahwa "UNRWA sangat diperlukan dalam memberikan bantuan mendesak yang menyelamatkan nyawa bagi 2,2 juta orang yang sangat membutuhkan bantuan di Gaza." UNICEF juga menyoroti jangkauan luas layanan UNRWA, yang beroperasi dengan lebih dari 18.000 pegawai di Gaza dan Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur, serta menyatakan bahwa "tidak ada badan PBB lain yang dapat mengambil alih tanggung jawab ini." Parlemen Israel, Knesset, telah mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi, yang nantinya akan berdampak pada kerja badan tersebut di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Legislasi ini akan berlaku dalam 90 hari. Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut larangan ini sebagai "langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya," serta melanggar Piagam PBB.

Israel menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dengan mengeklaim bahwa program pendidikan badan ini "mendorong terorisme dan kebencian." UNRWA, yang berkantor pusat di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka bersikap netral serta fokus mendukung para pengungsi. Didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949, UNRWA menyediakan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Palestina di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza. Pasukan Israel terus melancarkan serangan dahsyat di Gaza sejak serangan Hamas, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 43.160 orang telah tewas, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 101.500 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Serangan tersebut menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang berkelanjutan, yang telah menyebabkan kelangkaan pangan, air bersih, dan obat-obatan. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang brutalnya di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id, Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bertemu membahas kolaborasi untuk pengembangan sektor pariwisata guna memperkuat daya tarik wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tim dari Kementerian Pariwisata dipimpin langsung oleh Ibu Menteri (Pariwisata), Ibu Widi dan tentu Ibu Wamen (Pariwisata) Ibu Ni Luh.

Tadi saya didampingi oleh Pak Wamen (BUMN) Pak Dony (Oskaria) beserta seluruh jajaran," kata Erick seusai pertemuan dengan Menpar Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, Kamis. Dalam pertemuan itu, Erick dan Widiyanti sepakat membentuk tim Project Management Officer (PMO) bersama guna memastikan kelanjutan kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata secara optimal dan berkelanjutan.

Erick menambahkan, kesepakatan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pariwisata sebagai sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Dia juga mengakui perlunya kerja keras untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara Asia Tenggara dalam pariwisata, dengan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Pariwisata yang sedang dijalankan. "Sudah terlalu lama juga kita tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara, karena itu, kita penting mendukung Menteri Pariwisata untuk menyukseskan program dari pada Bapak Presiden," ujarnya.

Erick juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN turut mengintegrasikan berbagai komponen penting, termasuk transportasi, infrastruktur, serta fasilitas pendukung lainnya, mulai dari bandara, pesawat, hingga hotel, dalam mendukung kesuksesan sektor pariwisata. Dia menyebutkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata seperti Borobudur yang kini berfungsi sebagai tujuan religi dan spiritual menjadi salah satu contoh komitmen Kementerian BUMN dalam sektor ini.

Menteri BUMN juga menuturkan bawa pihaknya juga telah sukses mendorong Mandalika yang telah berkembang menjadi sport tourism, serta upaya peningkatan infrastruktur di Bali melalui proyek ekonomi khusus di kawasan Benoa sebagai langkah konkret sinergi antar-kementerian. "Alhamdulillah kita terus jaga komitmen ini dan insya Allah hubungan kami dengan Kementerian Pariwisata memang selama ini baik-baik saja," imbuh Erick.

Antara

VOInews.id, Washington:Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (30/10) berjanji akan mengakhiri “penderitaan dan kehancuran” di Lebanon jika terpilih kembali sebagai Presiden AS. “Selama masa pemerintahan saya, kita memiliki perdamaian di Timur Tengah, dan kita akan mendapatkannya kembali segera!” “Saya akan memperbaiki masalah yang disebabkan oleh Kamala Harris dan Joe Biden serta menghentikan penderitaan dan kehancuran di Lebanon,” kata Trump di X.

Calon presiden dari Partai Republik ini mengatakan bahwa ia ingin Timur Tengah kembali pada “perdamaian sejati, perdamaian yang bertahan lama, dan kita akan melakukannya dengan benar agar tidak berulang setiap 5 atau 10 tahun!” Trump menekankan bahwa ia akan menjaga kemitraan yang setara di antara semua komunitas di Lebanon, dan mengatakan bahwa masyarakat Lebanon berhak hidup dalam damai, sejahtera, dan rukun dengan tetangga mereka, yang hanya dapat terwujud dengan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Trump juga menyatakan kesiapan bekerja sama dengan komunitas Lebanon di AS untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat Lebanon. Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon sejak September, dengan dalih menargetkan sasaran Hizbullah, yang merupakan eskalasi setelah setahun konflik lintas perbatasan antara Israel dan kelompok tersebut. Lebih dari 2.700 orang tewas dan hampir 12.500 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Lebanon. Israel memperluas konflik dengan meluncurkan invasi ke Lebanon selatan pada 1 Oktober.

Sumber: Anadolu