VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:- Kementerian Perindustrian mengatakan peta jalan (roadmap) sawit Indonesia emas 2045 yang kini tengah disusun pihaknya, berfokus pada keberlanjutan, sehingga bisa memacu sektor ini dalam pemajuan ekonomi nasional. "Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan/sustainable dan mampu tertelusur/ treaceable sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya konsisten dalam mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Itu karena sektor ini tercatat menjadi tumpuan pekerjaan bagi 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, serta menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. "Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 triliun per tahun, setara dengan 3,5 persen Produk Domestik Bruto/PDB nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 triliun,” katanya. Lebih lanjut, menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.

74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Upaya pemajuan hilirisasi sawit terlihat dalam 10 tahun terakhir dengan cara memfasilitasi investasi baru atau perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal maupun non-fiskal, serta memberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar yang diperuntukkan untuk penumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri. Putu Juli menyampaikan dalam perjalanan penyusunan roadmap itu juga Kemenperin telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

"Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan memdukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif," kata dia.

Antara

VOInews.id, Mosocw: Rusia mengatakan bahwa setidaknya tiga orang tewas dan lebih dari 120 orang terluka akibat serangan rudal Ukraina di kota Sevastopol di Krimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada tahun 2014. "Menurut data operasional, akibat penembakan di Sevastopol, ... 124 orang, termasuk 27 anak-anak, terluka dalam berbagai tingkat keparahan," kata Wakil Menteri Kesehatan Rusia Alexei Kuznetsov kepada wartawan di Moskow, Minggu.

Dalam pernyataan sebelumnya, Gubernur Sevastopol yang dilantik Rusia, Mikhail Razvozhayev, mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan itu meningkat dari dua menjadi tiga. Sementara penduduk yang terluka, yang mencapai hampir 100 orang, diberikan semua perawatan medis yang diperlukan. Mengklaim lima rudal ditembak jatuh, Razvozhayev lebih lanjut mengatakan pecahan rudal jatuh di wilayah pesisir kota, yaitu Uchkuyevka dan Lyubimivka.

Ia juga mengatakan kebakaran terjadi di sebuah bangunan pemukiman dan kawasan hutan di kota tersebut akibat pecahan rudal. Komite Investigasi Rusia mengumumkan bahwa pihaknya membuka kasus pidana untuk menetapkan keadaan insiden dan orang-orang yang terlibat dalam serangan teroris yang tindakannya akan diadili secara hukum. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pertahanan udara menjatuhkan empat rudal ATACMS yang dilengkapi dengan hulu ledak cluster.

Mengindikasikan bahwa rudal lain menyimpang dari jalur penerbangannya dan meledak di atas Sevastopol, pernyataan itu lebih lanjut menyatakan bahwa semua misi penerbangan untuk rudal taktis operasional ATACMS Amerika dimasukkan oleh spesialis Amerika berdasarkan data pengintaian satelit AS.

“Oleh karena itu, tanggung jawab atas serangan rudal yang disengaja terhadap warga sipil di Sevastopol terutama terletak pada Washington yang memasok senjata-senjata ini ke Ukraina. Serta rezim Kyiv, yang wilayahnya meluncurkan serangan ini,” katanya. Kendati demikian, pihak berwenang Ukraina belum mengomentari insiden tersebut atau klaim Rusia.

Sumber : Anadolu

VOInews.id, Jakarta: Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi kualitas belanja negara. "Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama," kata ekonom senior di Bank Dunia Wael Mansour terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin.

Penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan akan mendukung upaya tersebut. Namun, mengingat kesenjangan pajak sebesar 6 persen dari produk domestik bruto (PDB), reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting. Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak terutama yang tidak menguntungkan masyarakat miskin dan kelas menengah, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga.

Dalam jangka menengah, lanjut Wael, pengumpulan pajak juga dapat ditingkatkan melalui data pihak ketiga yang membantu melacak dan memverifikasi pendapatan. Selain kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan kualitas belanja juga merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia.

"Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, seperti subsidi energi, untuk dibelanjakan pada perlindungan sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh siklus hidup mereka. Sistem yang ada seperti asuransi kesehatan nasional juga dapat dimanfaatkan," ujarnya.

Antara

VOinews.id, jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan keamanan transaksi menggunakan QRIS merupakan tanggung jawab bersama. "Keamanan QRIS itu tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita lihat QRIS itu kita buat sudah ada standar nasional. QRIS itu sudah kita lengkapi dengan fitur keamanan yang mengacu pada international best practices," kata Filianingsih dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis. Ia menuturkan BI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan juga pelaku industri, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), sudah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

"Kenapa ini tanggung jawab bersama, artinya dari sisi pedagangnya, dari merchantnya itu harus memastikan bahwa QRIS itu dalam pengawasannya, barcodenya itu ada dalam pengawasannya," ujarnya. Filianingsih menekankan barcode QRIS harus berada dalam jangkauan pengawasan para merchant. Para merchant juga harus memastikan adanya notifikasi transaksi pembayaran berhasil, yang diterima melalui telepon genggam.

"Jangan barcode-nya itu ditaruh di sembarang tempat, jadi dia harus mengawasi kalau pembelinya itu benar-benar men-scan QRIS yang benar-benar ada di depan dia," ujarnya. Selanjutnya, ada tanggung jawab dari pembeli, yakni harus memastikan bahwa QRIS yang dipindai (scan) itu benar sesuai dengan tujuan transaksi.

Ia menekankan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran di Indonesia. Dalam sistem pembayaran, BI menyediakan dua cara, yakni tunai dan nontunai. Sementara itu, BI dan ASPI selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan juga terhadap perlindungan konsumen.

Antara