VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto berharap kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat mendukung iklim usaha yang kondusif di provinsi ini terutama di tengah ketidakpastian global. "Pelaku usaha di provinsi yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah DKI Jakarta ini berharap di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran semakin kondusif," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Adik menjelaskan, kontribusi Jatim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah sangat besar yaitu mencapai sekitar 14,43 persen dan 25,30 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.

Sementara berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jatim pada Triwulan III-2024 mencapai Rp39,69 triliun yakni meliputi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp25,81 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar dua persen secara tahunan (year-on-year) dan 11,6 persen secara triwulanan (Q to Q) dengan total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp111,4 triliun. Realisasi kumulatif tersebut telah mencapai 74,9 persen dari target BKPM sebesar Rp148,8 triliun dan 96,9 persen dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp115 triliun.

Menurut Adik, pencapaian tersebut akan bertambah naik seiring peningkatan investasi yang masuk Jatim. Oleh sebab itu, Jatim membutuhkan dukungan dari Kabinet Merah Putih seperti melalui pemberian kemudahan-kemudahan berusaha sehingga banyak investasi akan datang. Terlebih, Jatim memiliki banyak potensi besar termasuk dalam hilirisasi, industri hijau, industri biru seperti perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Upaya dorongan kepemimpinan Prabowo dan Gibran pada iklim berusaha di Jatim pun pada akhirnya dinilai akan mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen pada 2025. Jatim kini juga semakin menarik bagi investor karena akan menjadi Hub Ibu Kota Nusantara (IKN) atau menjadi center of gravity bagi Indonesia. "Ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan maka kolaborasi pemerintah dan pengusaha harus dipertegas dengan adanya riset sehingga kebijakan yang dihasilkan memacu pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan," kata Adik.

Antara

VOInews.id, Jenewa:Pelapor khusus PBB untuk kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia Ben Saul pada Rabu mengatakan bahwa serangan bertubi-tubi Israel terhadap institusi keuangan di Lebanon adalah ilegal di bawah hukum humaniter internasional. "Hukum humaniter internasional tidak mengizinkan serangan terhadap infrastruktur ekonomi atau keuangan musuh, bahkan jika mereka secara tidak langsung mendukung kegiatan militernya," ujar Saul, dalam sebuah pernyataan.

Memperhatikan peringatan publik Israel sebelum serangannya terhadap kantor-kantor yang terkait dengan lembaga keuangan tertentu, yang menurut Tel Aviv mendanai kelompok Hizbullah, Saul berkata: "Tujuan serangan ini adalah untuk menargetkan kemampuan fungsi ekonomi Hizbullah baik selama perang tetapi juga setelahnya untuk membangun kembali dan mempersenjatai kembali.

" Dia memperingatkan bahwa undang-undang anti terorisme internasional tidak mengizinkan serangan militer untuk mencegah dugaan pendanaan teroris atau pencucian uang. Pengeboman bank menghapuskan perbedaan antara objek sipil dan sasaran militer yang merupakan hal mendasar untuk melindungi warga sipil dari kekerasan. Hal ini membuka pintu bagi 'perang total' terhadap penduduk sipil, di mana pertempuran tidak lagi terbatas pada penyerangan terhadap target militer yang berbahaya," kata pakar tersebut.

"Serangan semacam itu membahayakan hak untuk hidup." "Mengebom bank bukan solusi sesuai hukum atas tantangan kejahatan dan regulasi keuangan," katanya. Dia juga mendesak gencatan senjata segera untuk melindungi warga sipil dan mengembalikan perdamaian.

Sumber: Anadolu

VOInews.id, Jakarta:Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. "Yang jelas, dua tiga bulan pertama itu ‘kan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur. Yang kedua adalah sistem tatanan, rangkaian sistemnya," kata Pigai menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Rabu. Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM. Menurut dia, penempatan personel ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit. "Kalau buat struktur dan sistem itu gampang. Kecillah itu, pekerjaan kecil. Tapi, begitu sudah bicara tentang memasukkan orang, pekerjaan berat karena kita harus hadirkan minimal itu 200 orang. Emang ada 200 orang yang mau pindah sini? Kan susah juga itu," kata dia.

Selain tiga hal pokok itu, Menteri HAM pertama di Indonesia ini juga mengaku akan melakukan pengadaan sarana, prasarana, dan fasilitas mengingat Kementerian HAM merupakan nomenklatur hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Fasilitas itu tergantung budgeting (penganggaran). Kalau budget (anggaran) kita cukup, kita akan bisa mengadakan fasilitas yang cukup," imbuh Pigai. Oleh sebab itu, mantan Komisioner Komisi Nasional HAM ini juga ingin melakukan penguatan anggaran di Kementerian HAM saat 100 hari bekerja sebagai Menteri HAM. "Yang berikut itu adalah kekuatan anggaran," ujar Pigai menegaskan.

Pada acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM. "Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran," ucap Pigai dalam sambutannya. Kementerian HAM berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Pembangunan HAM, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?" ucapnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 adalah sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham. "Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global," kata Nico dalam acara penyambutan itu.

ANtara

VOInews.id,Yaman:Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyelesaikan serangkaian diskusi pada Selasa (22/10) di Kairo yang membahas kondisi politik, keamanan, dan ekonomi negara tersebut di tengah konflik yang telah berlangsung hampir satu dekade. "Grundberg mengakhiri kunjungan dua harinya ke Kairo, di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel-Atty dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit," kata kantor utusan tersebut dalam sebuah pernyataan. "Diskusi tersebut membahas situasi politik, keamanan, dan ekonomi di Yaman." Grundberg menyatakan keprihatinan yang mendalam atas dampak eskalasi regional terhadap prospek perdamaian di Yaman, menegaskan kembali bahwa Yaman yang stabil dan damai sangat penting bagi keamanan kawasan yang lebih luas.

Ia juga menyoroti bahwa eskalasi di Laut Merah merupakan "ancaman besar yang mempengaruhi stabilitas regional dan jalur perdagangan maritim yang penting." Pejabat PBB itu menekankan "pentingnya mempertahankan kemajuan yang telah dicapai melalui komitmen pihak-pihak untuk gencatan senjata nasional." Namun, Grundberg menyampaikan keprihatinan mendalam tentang penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kelompok Houthi yang didukung Iran, terutama terhadap staf PBB dan LSM. Ia kembali menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi mereka yang ditahan, menekankan bahwa tindakan ini mengikis kepercayaan dan semakin mengancam upaya perdamaian. Sejak 2021, Houthi telah menahan beberapa anggota staf dari misi diplomatik dan organisasi internasional dengan tuduhan spionase.

Kasus terbaru terjadi pada 10 Juni, ketika kelompok tersebut merilis rekaman yang menunjukkan pengakuan warga Yaman yang diduga terlibat dalam kegiatan mata-mata. Namun, identitas para tahanan tidak diungkapkan. Pada 2 Juli, pemerintah Houthi, yang tidak diakui secara internasional, mengatakan bahwa staf PBB yang ditahan akan dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah atas tuduhan mata-mata untuk badan intelijen AS dan Israel. Hal itu terjadi setelah tekanan berulang dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang pada 11 Juni mendesak pembebasan tanpa syarat terhadap 17 pegawai PBB yang ditahan oleh otoritas Houthi di Yaman.

Sumber: Anadolu