Akbar
June
VOInews.id, Pekanbaru: Pemerintah sudah menggiatkan gerakan selamatkan pangan pada 16 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. "Keenam belas provinsi itu bergiat mengampanyekan gerakan selamatkan pangan itu penting, dengan payung kebijakan melalui surat edaran gubernur, ditindaklanjuti antara lain dengan aksi gerakan selamatkan pangan melalui berbagai lomba dan pemasangan baliho pencegahan pemborosan pangan," kata Analis Ketahanan Pangan Madya pada Badan Pangan Nasional Febrina Cholida STP MSi dalam keterangannya di Pekanbaru, Riau.
Menurut Febrina, aksi gerakan selamatkan pangan juga dilakukan dengan cara menggiatkan sosialisasi, sinergi dengan instansi pemerintah kabupaten dan kota, swasta, Baznas, serta penyebarluasan media promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, katanya lagi, pihaknya juga menjaring relawan, mahasiswa, anggota masyarakat, keluarga hingga pemanfaatan mobil logistik pangan untuk mendukung upaya penyaluran donasi pangan berlebih dengan proyek percontohan Jabodetabek.
"Gerakan selamatkan pangan ini sudah dimulai pemerintah tahun 2022 sebagai piloting Jabodetabek, tahun 2023 melibatkan 12 provinsi pada dinas yang menangani urusan pangan, dan bahkan pada tahun 2024 dinas yang menangani urusan pangan ada di 15 provinsi," katanya lagi. Berbagai sektor terkait tersebut, katanya pula, dilibatkan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi komitmen Indonesia dalam pencegahan dan pengurangan food loss and waste adalah gerakan stop boros pangan dan food waste lebih sebagai bentuk kepedulian Badan Pangan Nasional dalam menyelamatkan pangan Indonesia.
Untuk itu, Bapanas mendukung penguatan regulasi, mengubah perilaku, peningkatan support sistem, optimalisasi pendanaan, pengembangan kebijakan, pemanfaatan serta pendataan food loss and waste. "Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste, kita memerlukan kolaborasi global dalam menekan food loss and waste mengingat dampaknya terhadap ketahanan pangan dan gizi," katanya lagi. Apalagi di Indonesia setiap tahun 23 juta-48 juta ton makanan terbuang menjadi sampah, kerugian ekonomi mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun (4-5 persen PDB) dan jika hemat pangan akan dapat memberi makan 61 juta-125 juta orang Indonesia.
Antara
June
VOInews.id, Rusia: Rusia siap memperluas kerja sama dengan ASEAN dalam pengembangan energi atom, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transfer teknologi energi nuklir untuk tujuan damai, ujar Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Selasa. Medvedev menegaskan niat perusahaan negaranya tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pasokan hidrokarbon mereka, yang merupakan hal yang penting bagi banyak negara saat ini, tetapi juga mengelola investasi dan proyek teknologi canggih. Khususnya di bidang energi nuklir juga.
"Perusahaan Rosatom kami tertarik dalam memperluas kerja sama dengan negara-negara ASEAN baik dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga atom dan mentransfer teknologi yang diperlukan kepada mitra,” kata politisi tersebut di meja bundar. Menurut dia, Rusia selalu memenuhi kebutuhan mitranya, sehingga berkontribusi terhadap akses mereka terhadap sumber energi penting ini. Pertemuan meja bundar tersebut merupakan bagian dari Forum Antar-Partai Internasional "Mayoritas Dunia untuk Dunia Multipolar" di kota Vladivostok, wilayah Rusia timur jauh.
Sumber: Sputnik-OANA
June
VOInews.id, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih melakukan konsultasi terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih untuk Pilkada 2024. "Saat ini kami sedang konsultasi ke pemerintah dan DPR, ke pemerintah, kami khususnya juga bertanya kapan jadwal pelantikan," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Adapun KPU hingga saat ini masih melakukan harmonisasi Undang-Undang (UU) Pilkada dengan DPR dan Pemerintah. "Belum selesai (harmonisasi), masih menunggu. Kami lagi berkirim surat ke pembentuk undang-undang juga," ujarnya.
Selain itu, saat ditanya lebih lanjut apakah pelantikan kepala daerah bisa ditetapkan tanggal pastinya mengingat pasca-pemilihan besar kemungkinan ada sengketa atau pemungutan suara ulang (PSU), Idham mengatakan semuanya tergantung dari jawaban pemerintah dalam proses harmonisasi UU. "Tergantung pemerintah," jelas dia. Sebelumnya, Kamis (2/5), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan jadwal Pilkada 2024 tak akan dimajukan dari bulan November ke September. Alasan utamanya adalah tahapan Pilkada saat ini telah berjalan dan mengingat waktu penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 pada bulan Februari lalu yang sangat mepet. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih menyidangkan perkara sengketa hasil Pileg 2024.
Pada akhirnya, jadwal Pilkada 2024 sesuai dengan yang telah disepakati, yakni 27 November 2024. Tito mengakui wacana percepatan Pilkada 2024 ke September itu tak lepas dari perhatian pemerintah. Hal tersebut juga sempat disuarakannya secara langsung dalam rapat di DPR tahun lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, wacana tersebut akhirnya pupus di tengah jalan. "Saya sudah tegaskan bahwa Pilkada (2024) tidak berubah tanggalnya, tetap 27 November," tegas Tito.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Antara
June
VOInews.id- Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana rehabilitasi komprehensif untuk Jalur Gaza yang akan diterapkan setelah berakhirnya agresi Israel di daerah tersebut. Dalam peluncuran rapat Platform Investasi Uni Eropa-Palestina keenam, Kamis (13/6), Mustafa juga mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap Gaza seusai gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai. Mustafa mengatakan, pihaknya sudah menjalankan program reformasi yang penting dan menyeluruh di Palestina.
Tahap pertama reformasi tersebut telah dijalankan sejak awal dirinya menjabat sebagai perdana menteri. "Kami akan melanjutkan dengan rencana reformasi berikutnya hingga akhir tahun ini dan reformasi tambahan di tahun depan," kata dia. Perdana menteri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Uni Eropa kepada Palestina, khususnya atas semakin banyaknya negara Eropa yang memutuskan mengakui Palestina. "Kami menghargai tindakan berani yang ditempuh banyak negara anggota Uni Eropa untuk mengakui Negara Palestina, dan kami berharap semakin banyak negara lain mengambil langkah yang sama," ucap PM Palestina.
Ia menjelaskan, pengakuan tersebut menjadi penting di tengah upaya Palestina mengatasi tantangan-tantangan utama yang dihadapinya, seperti agresi Israel ke Jalur Gaza, pemotongan dan pengalihan pemasukan pajak Palestina secara ilegal oleh Israel, serta serangan pemukim Israel di Tepi Barat. Mustafa menyoroti keputusan Israel baru-baru ini untuk menahan pemasukan pajak Palestina, yang dipungutkan pihak Israel untuk Palestina berdasarkan perjanjian tertulis, sebagai pelanggaran atas kesepakatan. "Apabila dana tersebut tidak diserahkan kepada kami, berarti kesepakatan yang ada telah dilanggar," ucap dia.
Oleh karena itu, ia berharap supaya komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, dapat memainkan perannya untuk menekan Israel. "Kami mengandalkan Uni Eropa dan rekanan lain untuk memberi tekanan politik dan ekonomi supaya Israel mematuhi kesepakatan yang ditandatanganinya," kata Mustafa. Selain PM Mustafa, peluncuran rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Lingkungan Eropa dan Negosiasi Perluasan Uni Eropa Gert-Jan Koopman dan Waki Presiden Bank Investasi Eropa Gelsomina Vigliotti.
Sumber: WAFA