VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin, mengatakan bahwa dia "belum siap untuk menghentikan" perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, dan mengklaim bahwa pernyataan Presiden AS Joe Biden tentang usulan gencatan senjata "tidak akurat." "Saya belum siap menghentikan perang," kata Netanyahu dalam diskusi rahasia di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, seperti dikutip stasiun televisi KAN. Dia mengklaim rincian usulan gencatan senjata yang diajukan Biden "tidak akurat."

"Garis besar yang disampaikan Biden hanya parsial. Perang akan dihentikan dengan tujuan mengembalikan sandera dan kemudian kita akan berdiskusi," ujarnya. "Ada detail yang dirahasiakan. Kami dapat berhenti berperang selama 42 hari untuk memfasilitasi kembalinya para sandera, namun kami tidak akan menyerah pada tujuan kami untuk meraih kemenangan penuh."

Perdana Menteri Israel itu menolak membahas jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari usulan kesepakatan pertukaran sandera. "Kami tidak akan setuju untuk mengakhiri perang tanpa mencapai tujuannya," kata Netanyahu. "Jumlah sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan belum ditentukan.

" Baca juga: PMI mendistribusikan air bersih untuk warga Gaza dan Khan Younis Pada Jumat (31/5), Biden mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di wilayah pesisir tersebut. Biden meminta kelompok perjuangan Palestina Hamas untuk menerima usulan tersebut dan mendesak Netanyahu untuk menolak tekanan dari anggota koalisi pemerintahannya untuk menolak rencana tersebut. Namun, kantor Netanyahu menegaskan kembali pada Jumat bahwa pemerintah bermaksud untuk melanjutkan serangan mematikannya di Gaza sampai semua "tujuan" perang Tel Aviv tercapai.

Hamas, mengatakan pihaknya akan "menanggapi secara positif setiap usulan yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza, upaya rekonstruksi, pemulangan pengungsi, dan penyelesaian kesepakatan pertukaran sandera yang komprehensif." Israel terus melanjutkan serangan mematikannya di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 36.400 warga Palestina telah tewas di Gaza, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 82.600 lainnya terluka, menurut otorita kesehatan setempat. Hampir delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade yang melumpuhkan makanan, air bersih dan obat-obatan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Pemerintah Indonesia melakukan tekanan diplomatik lebih keras sebagai upaya yang konsisten mendorong kemerdekaan Palestina. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani dalam diskusi daring diikuti di Jakarta, Senin, menyebut posisi Indonesia sejak awal kemerdekaan masih konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Yang terpenting buat kita saat ini adalah bagaimana kita dapat menjaga konsistensi ini, karena kita juga melihat bangsa Palestina termasuk bangsa yang salah satu yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan kita, menurut saya memiliki kepentingan untuk terus mendorong," ujar Abdul. Abdul mengatakan dalam upaya tersebut, perlu untuk melakukan tekanan diplomatik yang lebih keras, seperti mengimbau dan mendesak agar Israel mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) untuk menghentikan semua operasinya di Rafah. Meski demikian, Pemerintah Indonesia juga menyadari penegakan perintah Mahkamah Internasional seluruhnya sangat bergantung dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Oleh karenanya pada saat yang sama Indonesia bersama negara-negara yang lain akan terus mendesak hewan keamanan agar menegakkan keputusan International Court of Justice tersebut," kata Abdul. Abdul mengatakan dari berbagai komunikasi yang telah dilakukan, pihak Palestina mengharapkan dukungan yang konsisten dari Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan perundingan antara Palestina dan Israel bukan sesuatu yang mudah, di mana pihak ketiga tidak dengan mudahnya dapat melibatkan diri. Jika konflik harus diselesaikan secara bilateral, mediasi akan dilakukan dari pihak Amerika Serikat. Sedangkan dalam beberapa hal, AS tidak selalu menguntungkan kepentingan rakyat Palestina.

"Karena kita ketahui bahwa hampir dari 10 tahun ini perundingan damai sudah tidak pernah terjadi sama sekali, tidak pernah terjadi pembicaraan, dan yang terjadi justru sebaliknya, konflik terutama dalam berapa bulan terakhir," ujar dia. Selain itu, Abdul menegaskan upaya Indonesia lainnya adalah menjadi anggota dalam Grup Kontak Organisasi Kerja Sama Islam (OIC Contact Group). Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan diplomasi di tingkat global, salah satunya pertemuan dengan Uni Eropa.

Perkembangan baiknya, sejumlah negara telah mengakui eksistensi negara Palestina yakni Irlandia, Norwegia dan Spanyol. HIngga kini sudah 144 negara yang telah mengakuinya. "Two state solution (solusi dua negara) tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila negara lain tidak mengakui keberadaan dari eksistensi negara Palestina. Oleh karenanya, kita Indonesia melihat kita perlu terus mendorong negara-negara lain untuk mengakui keberadaan Palestina," ujar Abdul.

Antara

VOinews.id- Korea Utara pada Minggu mengatakan akan menghentikan sementara pengiriman balon-balon berisi sampah melintasi perbatasan ke Korea Selatan sembari mengancam akan melanjutkan operasi semacam itu jika Seoul mengirimkan lebih banyak selebaran anti-Pyongyang. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Kim Kang-il mengklaim Pyongyang telah mengirim 3.500 balon, membawa puing-puing seberat 15 ton yang menuju Korea Selatan antara Selasa malam hingga Minggu pagi. Kim menawarkan untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut karena hal itu semata-mata sebagai respons terhadap selebaran anti-komunis yang diterbangkan ke utara oleh aktivis Korea Selatan.

Kim menambahkan bahwa jika Korea Selatan mengirimkan selebaran seperti itu lagi, Korea Utara akan membalas dengan balon yang membawa sampah yang jumlahnya 100 kali lipat dari jumlah kertas propaganda tersebut. Hingga Minggu malam, Polisi Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah menerima lebih dari 800 laporan terkait balon berisi sampah yang dikirim oleh Korea Utara.

Badan Kepolisian Nasional mengatakan 860 laporan tentang balon telah diajukan antara jam 9 malam pada Selasa lalu dan Minggu pukul 5 sore waktu setempat. Polisi menambahkan bahwa 581 dari laporan tersebut merupakan penampakan nyata balon, sementara 279 laporan diajukan oleh mereka yang menanyakan teks peringatan darurat bencana dari pemerintah. Menurut polisi, sebagian besar panggilan dalam semalam datang dari bagian barat Seoul, meskipun balon Korea Utara telah terlihat di timur hingga Taebaek di Provinsi Gangwon dan Pohang di Provinsi Gyeongsang Utara.

Sumber : Yonhap

VOInews.id- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua pada 3-7 Juni 2024 untuk memastikan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) terlaksana dengan baik. "Kunjungan ini adalah yang keenam kalinya selama Kyai Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wapres, sekaligus melengkapi sisa provinsi di wilayah Papua yang belum sempat dikunjungi pada kunjungan-kunjungan sebelumnya," kata Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Masduki mengungkapkan kunjungan itu juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. "Salah satunya, Wapres ingin memastikan RIPPP dan RAPPP terlaksana dengan baik dan berdampak langsung terhadap Orang Asli Papua (OAP)," katanya. Ia menginformasikan terdapat sejumlah agenda penting yang akan dilakukan Wapres pada lawatannya selama 5 hari di tiga kota di wilayah Papua kali ini.

Mengawali kunjungannya, Wapres akan ke Merauke untuk bertemu dengan para bupati, tokoh adat, dan penggiat HAM/perdamaian di Provinsi Papua Selatan. "Selain itu, Wapres juga akan melakukan pencanangan proyek-proyek strategis di Provinsi Papua Selatan, menandatangani prasasti peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Boven Digoel, dan meresmikan pembukaan pelatihan pendamping desa Provinsi Papua Selatan," ucap Masduki. Selanjutnya dari Merauke, Wapres akan terbang ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Di Wamena, Wapres dijadwalkan akan meletakkan batu pertama pembangunan Gedung VIP Bandara Wamena.

"Dari Wamena, Wapres akan beranjak ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terdapat beberapa agenda yang akan dilakukan Wapres di titik terakhir kunjungannya ini," ungkap Masduki. Pertama, Wapres akan menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, Wapres juga akan meninjau pemukiman nelayan Malawei. Selain itu, di hari terakhir kunjungannya, yakni Jumat (7/6), Wapres akan meresmikan Peluncuran Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, RIPPP, dan RAPPP.

"Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal," ujarnya. Masduki menyatakan bahwa Wapres berkomitmen tinggi untuk terus mendukung dan mempercepat pembangunan di tanah Papua demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kehadiran langsung Wapres di lapangan, sekali lagi sebagai bentuk perwujudan dari prinsip yang sering disampaikan Wapres "menggaruk di tempat yang gatal". Jadi, Wapres ingin benar-benar melihat masalah langsung dari masyarakat Papua sehingga solusi yang dihasilkan nantinya pun efektif," ucap Masduki.

Antara