VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews,id, Jenewa:Para ahli PBB mengatakan mereka khawatir dengan meningkatnya serangan antara Israel dan Lebanon dan mendesak penghentian segera permusuhan di tengah risiko meluasnya konflik ke seluruh wilayah. “Meningkatnya kekerasan menambah ketidakstabilan dan penderitaan warga sipil di wilayah yang lebih luas, termasuk di Palestina,” kata para ahli dalam sebuah pernyataan, Senin (30/9). Mereka menuduh Israel menggunakan kekerasan destruktif yang sama seperti yang terjadi dalam perang yang telah berlangsung hampir setahun di Gaza, tetapi sekarang juga di Lebanon.

"Kami mengutuk keras tindakan Israel yang menggunakan kekerasan destruktif yang sama seperti yang dilakukan di Gaza saat menyerang Lebanon, menyarankan bahwa serangan terhadap warga sipil dibenarkan karena anggota Hizbullah diduga bersembunyi di antara mereka dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia," ucap mereka. Para ahli mengatakan serangan udara Israel di daerah padat penduduk di Lebanon, di mana bangunan tempat tinggal dihancurkan tanpa peringatan evakuasi yang memadai, bisa melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Mereka berargumentasi bahwa serangan tersebut melanggar prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan keharusan, sehingga berpotensi menyebabkan pembunuhan massal karena penghancuran rumah secara massal. “Eskalasi dan perluasan serangan terhadap warga sipil yang sekarang kita lihat di Lebanon, terjadi di samping kampanye genosida terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza yang telah kami kutuk selama berbulan-bulan,” tutur mereka. Mereka juga menyuarakan keprihatinan mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh roket dan rudal yang diluncurkan Hizbullah ke Israel sejak 7 Oktober lalu, hampir setahun yang lalu.

“Kami mendesak penghentian segera permusuhan dan intervensi cepat oleh Dewan Keamanan PBB untuk sepenuhnya menjalankan perannya dan mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut dan pemindahan paksa secara sewenang-wenang, Dewan Keamanan PBB, lanjutnya, harus menjamin perlindungan warga sipil di semua pihak, menyelidiki kejahatan yang dilakukan, dan lebih memperkuat kehadiran perlindungan PBB di kawasan tersebut. Sejak 23 September, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang disebutnya sebagai sasaran Hizbullah di Lebanon, menewaskan lebih dari 960 orang dan melukai lebih dari 2.770 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Beberapa pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan tersebut, termasuk pemimpin kelompok, Hassan Nasrallah.

Sumber : Anadolu

VOInews.id, Jakarta:Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi kembali mengadakan kampanye sosial pencegahan perundungan dan kekerasan melalui Program STPL Goes to School. Dalam rilis yang disiarkan di Jakarta pada Selasa, kampanye tersebut digelar di SDN Sumur Batu II, Kecamatan Sumur Batu, Kota Bekasi. SDN Sumur Batu II menjadi lokasi keempat dilaksanakannya STPL Goes to School. “Ada dua format dalam pelaksanaan kampanye ini. Ada yang pemberian materi di kelas, dan satunya lagi dengan bermain. Di SDN Sumur Batu II ini ada empat kelas,” kata Kepala STPL Bekasi Wahyu Dewanto.

Sejauh ini ia mengatakan kampanye pencegahan perundungan dan kekerasan tersebut telah dilaksanakan di empat lokasi yaitu SMPN 8 Kota Bekasi, SMPN 4 Bekasi, SMPN 1 Sukatani, dan yang terbaru di SDN Sumur Batu II juga dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa dengan Gus Ipul. Wahyu menyebutkan STPL Bekasi rencananya melanjutkan kampanye ke sekolah-sekolah di Karawang pada Oktober 2024. Program STPL Goes to School itu dilatarbelakangi maraknya tingkat kekerasan di sekolah, baik kekerasan seksual ataupun perundungan pada anak. Sebagian diantaranya disebabkan kurangnya pemahaman bagaimana berteman secara sehat. Oleh karena itu, kata dia, kampanye yang dilakukan pihaknya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut pada anak.

Dalam kampanye pencegahan tersebut, tim dari STPL Bekasi yang terdiri dari penyuluh sosial, pekerja sosial, dan psikolog, bersinergi untuk memberikan pemahaman mengenai upaya pencegahan perundungan. STPL, bahkan menggandeng tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan lebih konkrit mengenai dampak kekerasan seksual. Berbagai materi seperti pengenalan bentuk kekerasan seksual dan perundungan disampaikan dalam kampanye agar para pelajar tersebut bisa mengenali berbagai bentuk pelecehan dan perundungan, menghindarinya serta melaporkannya kepada guru atau keluarga jika terjadi. Selain itu, pihaknya juga memberikan pemahaman jika perundungan dan kekerasan seksual bisa menimpa kepada siapa saja, karena itu mereka harus waspada.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Presiden RI Joko Widodo mengingatkan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bahwa nilai kebangsaan bukan hanya warisan, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi melalui sebuah ilustrasi yang diunggah melalui akun resmi Instagram @jokowi pada Selasa. "Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan hanya warisan, tapi amanah yang harus terus dijaga," demikian tertulis dalam keterangan ilustrasi tersebut. Presiden pun mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk merenungkan sejauh mana telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Di tengah tantangan zaman, mari kita renungkan sejauh mana kita telah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," tulis Presiden Jokowi. Ilustrasi tersebut menggambarkan lambang Negara, yakni burung Garuda dengan lima simbol Pancasila berada di tengah. Di kanan dan kiri Garuda, tergambar tujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S, yakni Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T Haryono, Mayjen D.I Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo dan Kapten Pierre Tendean.

Kemudian di bawah ilustrasi Garuda dan tujuh pahlawan revolusi, tergambar Presiden Joko Widodo yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam merayakan Hari Kesaktian Pancasila bersama rakyat Indonesia dari berbagai suku. Adapun Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi hadir sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Antara

VOInews.id, Istambul:Junta militer Myanmar pada Kamis (26/9) meminta kelompok-kelompok oposisi bersenjata agar meninggalkan kekerasan, dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang akan datang. Dewan Administrasi Negara, yang merupakan nama resmi junta, mengumumkan bahwa penyusunan daftar pemilih akan dimulai pada 1 Oktober mendatang Dewan mendesak "semua organisasi etnik bersenjata, kelompok teroris, dan kelompok PDF (People’s Defense Force)" untuk ikut berdialog serta menyelesaikan masalah politik melalui "politik partai atau proses pemilihan.

" Junta mengatakan pihaknya bertujuan mencapai "perdamaian dan pembangunan yang langgeng" dan pada akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang terpilih. Namun, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menolak tawaran tersebut sebagai "tidak layak dipertimbangkan." NUG adalah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh para anggota parlemen yang didepak setelah kudeta militer pada Februari 2021. Begitu pula dengan Tentara Pembebasan Rakyat Bamar (BPLA). Organisasi etnik bersenjata itu menyatakan tidak tertarik dengan proposal tersebut. Sejak kudeta 2021, Myanmar dilanda konflik yang meluas. Junta menghadapi perlawanan signifikan dari kalangan kelompok etnik bersenjata dan kekuatan pro demokrasi, termasuk PDF -- sayap bersenjata NUG.

Sumber: Anadolu