Akbar
March
VOInews.id- Pemerintah Haiti pada Kamis (8/3) mengumumkan bahwa status darurat yang saat ini diberlakukan di wilayah ibu kota diperpanjang hingga awal April menyusul terjadinya serangan geng bersenjata di kota Port-au-Prince. “Keadaan darurat keamanan diumumkan di seluruh Departemen Ouest sampai satu bulan ke depan yang dimulai pada Kamis, 7 Maret sampai Rabu, 3 April 2024,” demikian menurut pernyataan di jurnal resmi Le Moniteur.
Pemerintah sementara negara Karibia itu juga mengatakan pembatasan jam malam yang berlaku selama akhir pekan akan tetap berlaku sampai 11 Maret, mulai pukul 6 sore sampai 5 pagi waktu setempat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan ketertiban sekaligus membantu pemerintah “kembali mengendalikan situasi” di wilayah yang menjadi lokasi geng bersenjata yang kerap menyerang kantor polisi, bandara, dan rumah sakit.
Pimpinan geng tersebut menuntut Perdana Menteri Haiti Ariel Henry untuk mundur. Hendry yang saat ini berada di Puerto Riko, telah memerintah Haiti sejak Juli 2021 ketika Presiden saat itu Jovenel Moise dibunuh di rumahnya. PM Henry dikabarkan mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mundur dan memajukan pemilu, meski juru bicara Gedung Putih pada Rabu membantah kabar tersebut.
Sumber: Sputnik
March
VOInews.id- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengumumkan dalam pidato kenegaraannya (State of the Union) bahwa militer AS akan membangun pelabuhan sementara di Gaza untuk pengiriman bantuan kemanusiaan tambahan kepada warga sipil, demikian disampaikan pejabat senior pemerintah AS pada Kamis (7/3). "Malam ini dalam pidatonya, presiden akan mengumumkan bahwa dia sedang mengarahkan militer AS untuk memimpin misi darurat guna membangun sebuah pelabuhan di Mediterania, di pantai Gaza, yang dapat menerima kapal-kapal besar pembawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat perlindungan sementara," ujar salah satu pejabat saat melakukan pembicaraan telepon dengan wartawan.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa proyek itu, "yang fitur utamanya adalah dermaga sementara," diperkirakan akan mulai beroperasi dalam "beberapa pekan," dan pada saat itu "akan menyediakan kapasitas untuk ratusan truk bantuan tambahan setiap harinya." Pasukan AS yang terlibat dalam misi tersebut "sudah berada di wilayah itu atau akan segera bergerak ke sana," kata pejabat tersebut. Para pejabat itu tidak memberikan banyak rincian tentang rencana tersebut, dengan salah satunya menyatakan bahwa rencana itu tidak memerlukan "kehadiran pasukan AS di lapangan" untuk membangun pelabuhan. Sebaliknya, militer AS akan bekerja "dari jauh", berkolaborasi dengan mitra dan sekutunya, serta "menyelesaikan opsi komersial."
Rencana tersebut merupakan indikasi lain dari meningkatnya rasa frustrasi Biden terhadap cara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam melakukan operasi militer di Gaza untuk membasmi Hamas. Rencana itu menunjukkan pergeseran strategi AS dari hanya mengandalkan kesediaan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, saat krisis kemanusiaan semakin hari menjadi semakin mengerikan bagi warga Palestina di tengah gempuran Israel.
Antara
March
VOInews.id- Turki pada Rabu (6/3) mengecam persetujuan Israel bagi pembangunan 3.500 unit rumah di Tepi Barat yang diduduki, dan mengecam langkah tersebut sebagai " pendudukan yang meluas di wilayah Palestina." "Rencana yang disetujui hari ini (6 Maret) oleh otoritas Israel untuk pembangunan 3.500 unit rumah di Tepi Barat merupakan ekspansi lebih lanjut pendudukan di wilayah Palestina," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oncu Keceli dalam sebuah pernyataan.
"Aksi ini harus segera dihentikan," kata Keceli, sembari menunjukkan perlunya mendefinisikan "kejahatan Israel dalam terminologi yang paling akurat" untuk mencegah pelanggaran hukum internasional lebih lanjut. Dalam hal ini, ujarnya, tidak cukup bagi masyarakat internasional untuk menyebut aktivitas pendudukan di Tepi Barat sebagai 'permukiman ilegal'. "Yang dipertanyakan adalah penyitaan paksa oleh Israel atas tanah yang secara sah adalah milik rakyat Palestina," katanya.
Menurut perhitungan Palestina, sekitar 725 ribu pemukim tinggal di 176 permukiman khusus Yahudi dan 186 permukiman perbatasan di Tepi Barat yang diduduki. Berdasarkan hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah yang diduduki tersebut dianggap ilegal.
Sumber: Anadolu
March
VOinews.id - Meningkatnya eskalasi kekerasan di beberapa wilayah di Port-au-Prince baru-baru ini menyebabkan 15.000 orang mengungsi, yang mayoritas di antaranya sebelumnya telah mengungsi dari tempat tinggal mereka, ungkap badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (5/3). Mereka termasuk dalam 5,5 juta orang, hampir separuh populasi negara tersebut, di Haiti yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, ujar Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA). "Meski ada berbagai kendala keamanan, mitra kemanusiaan kami di lapangan mulai merespons dengan menyediakan makanan, peralatan kebersihan dan kesehatan, kasur, selimut, seprai, dan lampu," urai OCHA.
OCHA memaparkan bahwa Program Pangan Dunia dan mitra-mitranya telah melaporkan penyaluran 5.500 makanan hangat kepada 3.000 orang yang tinggal di tiga lokasi penampungan baru. Di waktu yang sama, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga mulai mendistribusikan sejumlah material hunian darurat kepada lebih dari 300 keluarga. "Komunitas kemanusiaan di Haiti menyerukan kepada semua pihak agar segera menghentikan kekerasan, memberikan akses yang aman kepada warga yang membutuhkan, serta menghormati hak asasi manusia, norma dan standar kemanusiaan," urai OCHA.
Antara