VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat produk hukum untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas berbasis ekonomi biru. "Pelaksanaan kebijakan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan dukungan kerangka hukum yang memadai untuk mempertegas arah kebijakan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam keterangan di Jakarta.

Karenanya, lanjut dia, pihaknya berharap ada masukan, tanggapan serta rumusan yang ideal dari para pemangku kepentingan terhadap dukungan hukum yang tepat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie.

Ia menyampaikan dukungan hukum KKP terhadap kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru harus terus diperkuat untuk menopang efektivitas kebijakan menuju ekonomi secara berkelanjutan. "Produk hukum baik itu regulasi, administrasi, kontrak, putusan pengadilan, konvensi internasional,dan aturan kebijakan harus terpadu, harmonis, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Semua itu harus diperkuat untuk mendukung kebijakan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menyampaikan salah satu tantangan sektor kelautan dan perikanan adalah tumpang tindih beberapa kebijakan. Febry menyampaikan upaya perbaikan kebijakan akan terus dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dhiana Puspitawati menegaskan bahwa masalah kelautan itu tidak bisa di atasi oleh satu kementerian saja. Ada berbagai ketentuan yang perlu menjadi rujukan salah satunya Konvensi Internasional Hukum Laut 1982 atau dikenal sebagai United Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan berbagai konvensi internasional lainnya.

Antara

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama PT Pertamina mengupayakan penggunaan bahan bakar beremisi rendah untuk memenuhi standard Euro 4 hingga Euro 5, yang diperkirakan dapat mengurangi beban subsidi hingga Rp50 triliun. “Kemarin saya dapat, ini lagi dihitung lagi ya, itu akan mengurangi subsidi kita, mungkin bisa Rp20 triliun–Rp50 triliun lagi dari sana,” ujar Luhut dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

Saat ini, kata Luhut melanjutkan, pemerintah sedang mencari titik keseimbangan. Luhut mengatakan bahwa upaya Kemenko Marves bersama Pertamina untuk memenuhi standard Euro 4 hingga Euro 5 bertujuan agar kualitas udara di Indonesia, utamanya di Jakarta, menjadi lebih baik. “Kami sedang pikirkan sekarang, bagaimana bahan bakar ini lari ke Euro 4, Euro 5. Kenapa? Itu sulfurnya supaya rendah,” kata Luhut. Kebijakan lainnya untuk mengurangi polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor, kata Luhut, adalah melalui pengadaan kendaraan listrik.

Terkait pengadaan kendaraan listrik, Luhut mengapresiasi keluarnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Menurut Luhut, peraturan tersebut mempermudah transisi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.

“PMK-nya sudah keluar, sudah jalan, sudah diberikan insentif yang bagus, sehingga (ada) kemudahan,” kata Luhut. Melalui berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, Luhut berharap agar kualitas udara lekas meningkat. Meskipun demikian, Luhut menggarisbawahi bahwa pemerintah menyadari kualitas udara tidak hanya dipengaruhi oleh kendaraan bermotor, tetapi juga oleh asap yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta pembakaran-pembakaran lainnya. “Jangan ngomongnya, bilang pemerintah nggak paham. Kami paham kok semua, hanya kami ingin dapat (solusi) yang terbaik,” ucap Luhut.

Antara

VOInews.id- Dua gerakan Palestina Fatah dan Hamas dijadwalkan melakukan dialog langsung dalam pertemuan antar-Palestina di Moskow, kata anggota kepemimpinan Fatah, Ayman al-Raqab, kepada Sputnik pada Rabu. Kedua faksi Palestina itu pekan lalu memastikan akan bertemu di Moskow pada 28 Februari untuk mengikuti negosiasi antar-Palestina untuk mengatasi perselisihan dan membahas unifikasi.

"Saya mengharapkan dialog langsung (antara Fatah dan Hamas), saat semua faksi hadir dalam pertemuan ini. Semua pihak sepakat (untuk berbicara), oleh karena itu dialog akan terjadi,” kata al-Raqab, mengomentari kemungkinan adanya kontak bilateral di Moskow. Kepemimpinan Fatah berharap faksi-faksi Palestina mengumumkan pembentukan pemerintahan gabungan yang diisi para teknokrat setelah pertemuan Moskow itu, kata al-Raqab.

Sumber: Sputnik

VOInews.id- ASEAN-Jepang siap melanjutkan kemitraan jangka panjang untuk perdamaian dan kemakmuran global setelah 50 tahun menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama. “Kedua pihak ingin menegaskan kembali komitmen penuh untuk meningkatkan kerja sama di bidang-bidang utama ASEAN dan keamanan global,“ kata Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Komunitas Sosial Budaya Ekkaphab Phanthavong dalam acara "Wrap-up Syposium of the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation" di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan hubungan ASEAN-Jepang yang telah terjalin sejak 1977 itu membawa banyak pencapaian, termasuk saling menghormati, komitmen pada perdamaian, kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan itu kini telah berkembang menjadi salah satu hubungan paling dinamis dan substantif dalam tiga hal penting: stabilitas politik, kerja sama ekonomi, dan sosial budaya. Jepang juga memberikan dukungan kuat pada visi komunitas ASEAN. Hubungan ASEAN-Jepang akan terus dilanjutkan sesuai dua dokumen yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Desember lalu. Dokumen pertama adalah Joint Vision Statement, yang ​memuat visi jangka panjang kedua yang didasarkan pada tiga pilar. Pilar pertama, Heart to Heart Partners Across Generations, mencakup pertukaran pemuda, budaya, olahraga, serta sains dan teknologi.

Pilar kedua, Partners for Co-Creation of Economy and Society, memperkuat kerja sama bidang ekonomi, lingkungan, manajemen kebencanaan, ketahanan pangan serta transisi energi. Pilar ketiga, Partners for Peace and Stability, mencapai stabilitas keamanan. Sedangkan dokumen kedua memuat implementasi Plan of The Joint Vision Statement yang terdiri dari 130 kerja sama. “Saya yakin kekuatan ASEAN bergantung pada pertumbuhan berkelanjutan dari komitmen untuk bekerja sama demi hasil KTT yang efektif,” kata Ekkaphab.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Jepang untuk ASEAN Masahiko Kiya mengatakan bahwa Jepang dan ASEAN telah sama-sama berupaya memberikan manfaat kerja sama yang nyata, mulai dari kerja sama digitalisasi, manajemen bencana dan kesehatan, dan iklim, sampai masalah lingkungan dan rantai pasok makanan. Dia berharap adanya kerja sama yang lebih luas melalui Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP), yang menjadi penegasan sikap ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. “Kami akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan manfaat nyata bagi Jepang-ASEAN, khususnya generasi muda yang ingin mempromosikan perdamaian. Nantikan aksi-aksi Jepang, tetapi kuncinya diimplementasikan di sini bersama ASEAN,” kata dia.

Antara