VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan tiga kapal perikanan yang diduga melakukan alih muatan (transhipment) hasil tangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) – 718 Perairan Kepulauan Aru, Maluku. Aksi tersebut berhasil dihentikan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Paus 01 dalam patroli pengawasan di Zona III Penangkapan Ikan Terukur WPPNRI 718.

“Ada tiga kapal perikanan yang kami amankan, satu kapal pengangkut dan dua kapal penangkap. Kapal-kapal ini diduga melakukan alih muatan bukan dengan kapal mitranya atau tidak dalam satu kesatuan usaha”, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adin Nurawaluddin dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ketiga kapal tersebut di antaranya kapal motor (KM) LB 99 (263 GT), KM LB III (56 GT), KM LB 7 (91 GT), pada saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa salah satu kapal penangkap ikan mengantongi perizinan berusaha pra produksi. Sementara itu, lanjut dia, sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023 tentang Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, kapal penangkap ikan hanya diperbolehkan melakukan alih muatan kepada kapal pengangkut ikan yang menjadi mitranya atau yang berada dalam satu kesatuan usaha.

ke depan, pihaknya akan memperketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota. Berkaitan dengan hal tersebut, Adin menekankan bahwa kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sesuai arah tujuan dari kebijakan PIT Berbasis Kuota.

“Tindakan ini termasuk salah satu bentuk unreported fishing, sebab pemindahan muatan hasil tangkapan ikan menjadi tidak terlaporkan atau dapat mengacaukan data tangkapan ikan”, tegas Adin.

antara

VOinews.id- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol pada Jumat menginstruksikan pemerintahannya untuk memberikan dukungan cepat dan memadai bagi orang-orang yang mengalami kerugian akibat Topan Khanun, kata kantornya. Yoon memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min setelah diberi pengarahan tentang skala kerusakan secara keseluruhan akibat topan tersebut, kata juru bicara kepresidenan Lee Do-woon dalam pengarahan tertulis.

"Berikan dukungan cepat dan memadai bagi orang-orang yang mengalami kerusakan akibat topan, dan lakukan langkah-langkah untuk memastikan dukungan menyeluruh bagi para korban sehingga mereka merasa nyaman," kata Yoon.

Presiden Korsel itu menekankan pentingnya melakukan tindakan pencegahan dan evakuasi awal di daerah rawan bencana. Ia mengatakan, Topan Khanun menyebabkan korban manusia yang minimal, meskipun bergerak perlahan saat melintasi Semenanjung Korea karena lebih dari 15 ribu orang dievakuasi lebih awal. Sementara sekitar 2.400 jalan dan fasilitas bawah tanah juga ditutup lebih awal.

Dia berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, pemadam kebakaran dan pekerja pemerintahan daerah atas kerja keras mereka meminimalkan kerusakan akibat topan, serta orang-orang yang secara aktif bekerja sama dengan langkah-langkah pemerintah, kata juru bicara itu.

Topan Khanun mendarat di pantai tenggara Korsel pada Kamis pagi dan bergerak perlahan ke utara selama 16 jam, menghilang setelah mencapai daerah di sekitar ibu kota Korea Utara, Pyonyang, pada sekitar pukul 6 Jumat pagi (waktu setempat), menurut badan cuaca. Topan tersebut menyebabkan banjir, kerusakan fasilitas, tanah longsor, gangguan transportasi, dan penutupan sekolah, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan, kata Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan. Satu orang meninggal dan satu lainnya hilang, keduanya di dekat aliran banjir, di kota bagian tenggara Daegu pada Kamis, tetapi mereka diklasifikasikan mengalami kecelakaan yang tidak terkait dengan topan.

Sumber: Yonhap-OANA

VOinews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya membenahi dua infrastruktur yaitu membangun gudang logistik dan memperpanjang landasan pesawat untuk memudahkan pasokan bahan pangan guna mengatasi kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. "Akan membangun gudang stok pangan di dua tempat yaitu di (Distrik) Agadugume dan di (Distrik) Sinak. Perlu diketahui untuk mengirim bahan makanan ke Agadugume langsung itu sering terhambat," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy setelah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Gudang stok pangan itu, ujar Muhadjir, untuk menjaga ketersediaan bahan pokok. Dengan begitu, diharapkan kondisi sulitnya akses ke berbagai distrik di Papua Tengah ke depannya tidak akan menghambat penyediaan pangan bagi masyarakat.

"Untuk mengirim bahan makanan ke Agadugume langsung itu sering terhambat. Kenapa? Pertama cuaca, ketinggiannya itu 9000 kaki, tidak semua pilot punya sertifikat untuk mendarat di situ," ujarnya, Selain pembangunan gudang, Jokowi meminta agar landasan pacu (runway) di Sinak diperpanjang agar pesawat besar seperti Hercules dapat mendarat untuk menyalurkan logistik dan bahan material bangunan.

"Karena jalan, supaya tidak high cost, karena satu kali penerbangan Rp35 juta, dari Timika ke Agadugume dan Sinak itu Rp35 juta. Lah nanti kalau sudah bisa melalui darat kita harapkan bisa lebih murah," ujarnya. Selain dua upaya itu, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jalan darat Trans Papua untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa. Muhadjir memastikan pembangunan gudang logistik hanya memakan waktu satu bulan, sedangkan perpanjangan landasan pacu pesawat mencapai tiga bulan.

"Sinak ini strategis posisinya bisa menghubungkan beberapa distrik, termasuk yang di wilayah Lani Jaya, itu adalah pegunungan. Kemudian bisa ke Puncak Jaya ke Kabupaten Puncak, yang ini. Kemudian Imtan Jaya, itu bisa terhubung kalau nanti Bandara Sinak ini diperpanjang," ujarnya. Sebelumnya, sebanyak enam warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada beberapa waktu lalu meninggal akibat diare yang dipicu kelaparan.

Masyarakat di distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengalami kelaparan akibat gagal panen. Kondisi tersebut disebabkan umbi-umbian yang menjadi makanan pokok mereka busuk akibat embun beku dan kabut es.

antara

VOinews.id- Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi, Kepala Dewan Ulama Senior, dan Kepala Komite Tetap untuk Riset Islam, Sheikh Abdulaziz bin Abdullah Al Al-Sheikh, menyatakan agenda konferensi di Mekkah adalah bukti pesan Saudi dalam menolak kebencian dan kekerasan.

Dia memuji Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang menyetujui konferensi Islam bertajuk "Komunikasi dengan Departemen Urusan Agama, Fatwa dan Kesyekhan di Dunia", yang akan diadakan di Mekkah pada 26-27 Muharram 1445 Hijiriyah yang bertepatan dengan 13-14 Agustus 2023.

Konferensi yang digelar oleh Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan itu akan dihadiri 150 ulama, termasuk mufti dan kepala asosiasi Islam serta kesyekhan. Al-Sheikh menekankan persetujuan Penjaga Dua Masjid Suci untuk menggelar konferensi ini sebagai bukti Kerajaan Arab Saudi peduli kepada Muslim di seluruh dunia dan ingin menyebarkan pesan damai Islam.

antara