VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi menyambut baik pengumuman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan telah menyelesaikan transfer minyak dari fasilitas lepas pantai (FSO) Safer Tanker, yang diperkirakan berisi 1,14 juta barel minyak mentah. FSO Safer adalah kapal tanker yang merupakan fasilitas penyimpangan dan pengolahan minyak lepas pantai yang terbengkalai di Laut Merah dekat kota Al Hudaydah, Yaman.

Sejak perang saudara di Yaman yang dimulai pada 2015, struktur kapal itu terpapar kelembapan dan korosi serta sedikit atau tidak ada sama sekali tindakan perawatan. Perselisihan terjadi antara kelompok Houthi dan Pemerintahan Yaman yang didukung Saudi mengenai kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kapal tanker tersebut.

Kemenlu Arab Saudi menegaskan kembali penghargaan Kerajaan atas upaya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan tim PBB dalam menyelesaikan masalah Safer Tanker, serta menyuarakan penghargaan atas dukungan keuangan yang murah hati dari negara-negara donor dan kampanye donasi yang mereka luncurkan untuk mengakhiri ancaman yang dibawa oleh kapal tanker minyak tersebut.

Kerajaan Arab Saudi menjadi salah satu negara pertama yang memberikan hibah keuangan melalui Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief) sebagai bagian dari upayanya dengan komunitas internasional dalam menyelesaikan masalah Safer Tanker. Kementerian juga berterima kasih kepada Komando Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman atas dukungannya terhadap rencana operasional transfer minyak dari Safer Tanker dengan sukses dan efisien.

Sumber: Saudi Press Agency

VOinews.id- Presiden Volodymyr Zelenskyy pada Jumat (11/8) meningkatkan upayanya memberantas korupsi dengan memecat seluruh kepala pusat perekrutan tentara daerah Ukraina saat perang dengan Rusia memasuki tahap kritis. Zelenskyy menyatakan penyelidikan negara terhadap berbagai pusat di seluruh Ukraina telah menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat mulai dari memperkaya diri secara ilegal hingga memindahkan pria yang memenuhi syarat wajib militer melintasi perbatasan meskipun ada larangan masa perang bagi mereka untuk pergi keluar negeri.

Ia menyatakan terdapat 112 kasus kriminal yang telah dibuka dengan cakupan penyelidikan yang luas yang diluncurkan setelah skandal gratifikasi pada sebuah kantor rekrutmen di daerah Odesa bulan lalu. Ia menggunakan kata-kata yang keras yang kemungkinan akan disambut baik warga Ukraina yang muak dengan berbagai kasus korupsi pada masa perang.

"Sistem ini seharusnya dijalankan oleh orang-orang yang mengetahui apa perang itu dan mengapa kesinisan serta penyuapan selama perang adalah pengkhianatan," katanya. Zelenskyy menambahkan bahwa mereka yang dipecat akan digantikan dengan veteran terkini serta para serdadu yang terluka di garis depan medan perang.

Ukraina telah membuat pemberantasan korupsi sebagai prioritas saat mereka berupaya menahan invasi skala penuh Rusia dan mencari keanggotaan di Uni Eropa. Selain itu, Ukraina juga telah melakukan pemecatan atau menuntut sejumlah pejabat tinggi yang terlibat di dalam tindakan buruk tersebut. Langkah pada Jumat itu datang khususnya saat waktu sensitif bagi Kiev dengan serangan balik yang telah lama digembar-gemborkan, ternyata terhambat oleh pertahanan Rusia yang berlapis di sepanjang daerah sebelah tenggara Ukraina.

Zelenskyy menyatakan bahwa setiap perwira perekrutan tentara yang tidak sedang diselidiki harus menuju ke garis depan untuk bertempur bagi Ukraina, itu "jika mereka ingin menjaga pangkat dan membuktikan martabat mereka".

"Namun biar saya tekankan; ketentaraan bukan dan tidak akan menjadi pengganti bagi hukuman kriminal. Para pejabat yang mencampurkan pangkat dengan keuntungan pasti akan menghadapi persidangan," sebutnya melalui sebuah pernyataan. Puluhan ribu warga Ukraina telah tewas atau terluka dalam peperangan sejak Rusia menginvasi pada Februari 2022. Ukraina semakin menghadapi tantangan perekrutan karena perang, yang kini memasuki tahap pertikaian yang brutal dan hampir mendekati waktu 18 bulan.

Militer kadang-kadang dilanda skandal yang melibatkan korupsi atau taktik rekrutmen yang kejam. Bulan lalu, kepala pusat perekrutan wilayah Odesa diperintahkan untuk ditahan sebelum persidangan karena dicurigai memperkaya diri secara ilegal. Laporan media Ukraina menemukan keluarganya telah memperoleh properti mewah di Spanyol.

Video yang dimaksudkan untuk menggambarkan perekrut tentara secara agresif mengejar atau melakukan kekerasan dengan calon wajib militer telah menjadi viral di media sosial di negara itu, yang telah berada di bawah darurat militer sejak invasi.

Zelenskiy mengatakan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Zaluzhny akan bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan Jumat tersebut dan kandidat baru untuk jabatan tersebut pertama-tama akan diperiksa oleh dinas keamanan domestik Ukraina, SBU.

Meski telah melaksanakan sejumlah langkah terkini dalam memberantas korupsi, Ukraina masih berada di urutan 116 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International. Survei yang dilakukan Transparency International pada Juni menemukan bahwa 77 persen warga Ukraina percaya bahwa korupsi adalah salah satu di antara berbagai permasalahan paling serius Ukraina. Zelenskyy terpilih pada 2019 dengan janji kampanye untuk memberantas korupsi.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Jumat melakukan panggilan telepon dengan mantan presiden Niger, Mohamed Issoufou. Blinken menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas penahanan berkelanjutan Presiden saat ini, Mohamed Bazoum, dan keluarganya, dengan "kondisi yang kian memburuk".

"Menlu menyampaikan bahwa dia sangat kecewa dengan penolakan orang-orang yang merebut kekuasaan di Niger untuk membebaskan anggota keluarga Bazoum sebagai iktikad baik," tulis juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.

"Menlu meyakinkan mantan presiden tersebut tentang dedikasi terus menerus AS untuk menemukan resolusi damai yang memastikan bahwa Niger bisa tetap menjadi mitra solid dalam keamanan dan pembangunan di kawasan," tambah Miller. Panggilan telepon itu dilakukan sehari setelah Blinken menyuarakan dukungan terhadap upaya yang dilakukan blok Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) menyusul kudeta.

"ECOWAS, sebuah organisasi yang menyatukan negara-negara Afrika Barat, memainkan peran utama dalam memperjelas keharusan untuk kembali ke tatanan konstitusional," kata Blinken kepada wartawan selama konferensi pers dengan mitranya dari Meksiko, Alicia Barcena Ibarra.

"Kami sangat mendukung kepemimpinan dan upaya ECOWAS dalam hal ini," kata dia lebih lanjut. ECOWAS memerintahkan pengaktifan pasukan siaganya pada Kamis untuk "memulihkan tatanan konstitusional" di Niger. Bazoum digulingkan pada 26 Juli dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal kepresidenan Niger, yang telah menyatakan dirinya sebagai kepala pemerintahan transisi. Bazoum sejak itu dilaporkan disandera di istana kepresidenan di ibu kota negara, Niamey.

Sumber: Anadolu

VOInews.id - Presiden Pakistan Arif Alvi menyetujui penunjukan Senator Anwaar-ul-Haq Kakar sebagai perdana menteri (PM) sementara, menurut pernyataan dari Sayap Media Istana Kepresidenan Pakistan. Sang presiden telah memberikan persetujuan terkait Pasal 224 (1A) Konstitusi Pakistan, menurut pernyataan itu. Kakar telah duduk sebagai anggota Senat Pakistan sejak Maret 2018. Dia terpilih menjadi anggota Senat Pakistan sebagai kandidat independen di kursi umum dari Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, dalam pemilihan Senat Pakistan tahun 2018.