VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, saat ini nilai tabungan pelajar Indonesia mencapai total Rp29 triliun. Dengan dana tersebut, lanjut Mahendra, bila dibandingkan dengan pembiayaan pembangunan jalan tol maka dapat membiayai sekitar 600 kilometer (km). "Dana sebesar itu kalau 1 km jalan tol itu biaya pembangunannya di kisaran 50 miliar.

Jadi kalau Rp29 triliun dari satu rekening satu pelajar itu, sudah bisa membiayai 600 km jalan tol," ujar Mahendra saat ditemui di Jakarta, Minggu. Dengan nilai tabungan pelajar sebesar itu, diperkirakan mampu membiayai pembangunan jalan tol sebanyak tujuh atau delapan kali jalan tol Jakarta-Bandung.

Melalui potensi yang sangat besar ini, pihaknya mengajak para pelajar untuk membuka rekening tabungan, sehingga ke depan potensi yang bermanfaat bagi negara dapat tercipta. "Bayangkan kalau mereka ini akan terus menabung saat dewasa punya karir pekerjaan mesti apa yang kita butuhkan untuk pendanaan pembangunan, apakah itu untuk infrastruktur, industri, UMKM itu bisa semakin banyak untuk dipenuhi sendiri," paparnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, pihaknya menargetkan program inklusi keuangan sebanyak 90 persen pada 2024. "Jadi untuk mendukung target kami secara umum 90 persen inklusif keuangan pada 2024," ujarnya. Hingga 30 Juni 2023, jumlah rekening pelajar telah mencapai 52,73 juta rekening atau 83,24 persen dari total pelajar di Indonesia.

Adapun Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) ini merupakan implementasi dari Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM), sekaligus bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung (APIM) yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan.

Antara

VOinews.id- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada Minggu dalam kunjungannya ke pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh, bahwa ia mendesak operator untuk mengutamakan keselamatan menjelang rencana pembuangan air radioaktif olahan yang disimpan di fasilitas itu ke laut.

Mengingat para nelayan tetap khawatir akan dampak tindakan tersebut terhadap bisnis mereka, Kishida juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia berencana bertemu dengan ketua Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan pada Senin. Sementara Kishida menahan diri menentukan waktu pasti dimulainya pembuangan air tersebut saat kunjungan, dia bersiap untuk bertemu dengan menteri Kabinet lainnya pada Selasa untuk membuat keputusan akhir mengenai hal itu, dengan target akhir bulan.

"Masalah ini merupakan tantangan yang tidak dapat ditunda demi melanjutkan penonaktifan (reaktor yang lumpuh) dan kemajuan rekonstruksi Fukushima," katanya. Keputusan terakhir akan dibuat setelah memastikan keamanan dan tindakan akan diambil untuk mengatasi potensi dampak buruk pada bisnis, kata Kishida.

Tomoaki Kobayakawa, presiden operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings Inc, menjelaskan kepada Kishida bahwa perusahaan akan meluncurkan tim proyek untuk mengawasi departemen yang terlibat dalam langkah-langkah mengenai persepsi publik dan masalah kompensasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat di manajemen puncak. Sejumlah besar air terkontaminasi dihasilkan dalam proses pendinginan bahan bakar reaktor yang meleleh di pabrik Fukushima Daiichi sejak hancur akibat gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011.

Air tersebut disimpan di tanki setelah menjalani sistem proses cairan canggih yang menghilangkan sebagian besar radionuklida kecuali tritium, namun wadah penyimpanan mendekati kapasitas maksimum. Tritium diketahui kurang berbahaya dibandingkan bahan radioaktif lainnya, seperti cesium dan strontium. Air yang diolah, yang mengandung sejumlah kecil tritium, akan diencerkan hingga 1/40 dari konsentrasi yang diizinkan menurut standar keselamatan Jepang sebelum dilepaskan melalui terowongan bawah air 1 kilometer dari pembangkit listrik.

Selain nelayan setempat, sejumlah negara tetangga tetap menentang rencana tersebut, dan China memperkenalkan uji selimut radiasi pada impor makanan hasil laut Jepang. Pemerintah Jepang mempertimbangkan kapan akan membuang air itu sejak Badan Energi Atom Internasional mengatakan dalam laporan akhirnya bulan lalu bahwa rencana pembuangan akan mematuhi standar keselamatan global.

Sumber: Kyodo

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Internasional Jomo Kenyatta Nairobi, Kenya pada Minggu sekitar pukul 15.15 waktu setempat atau 19.15 WIB, usai menempuh penerbangan selama delapan jam.

Presiden Jokowi menuruni tangga Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa dirinya dan rombongan, setelah pesawat itu berhenti sempurna dan pintu pesawat dibuka, demikian keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Duta Besar RI untuk Republik Kenya Mohamad Hery Saripudin beserta istri dan Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel Marinir Burhanudin beserta istri.

Dari pihak Kenya, turut menyambut Presiden Jokowi yaitu Menteri Luar Negeri Kenya Alfred Mutua dan Menteri Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Kemaritiman Kenya Salim Mvurya selaku Escort of Honour. Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas berjalan kaki menuju State Pavillion yang masih berada di kawasan bandara untuk menandatangani buku tamu kenegaraan. Dari bandara, Presiden bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Kenya.

Setibanya di sana, tampak menyambut Presiden yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Kanselerai KBRI Nairobi Danny Rahdiansyah. Di Kenya, Presiden Jokowi diagendakan bertemu dengan Presiden Republik Kenya William Ruto untuk menggelar pertemuan bilateral guna meningkatkan hubungan kerja sama antar kedua negara.

Antara

VOInews.id- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan penyelesaian persoalan aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.

"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan resistensi KKB di Papua.

Oleh karena itu, penyelesaian separatisme dan KKB harus dilakukan secara komprehensif. Dia juga meminta Pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana otonomi khusus untuk Papua. "Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegasnya.

antara