VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam KTT BRICS di Afrika Selatan pada Kamis bahwa Moskow ingin memperdalam hubungan dengan negara-negara Afrika, dan Moskow akan tetap menjadi mitra andalan dalam pasokan pangan dan energi. Dalam pidatonya lewat tautan video, Putin menyebutkan Rusia tertarik mengembangkan "hubungan multi aspek" dengan Afrika, yang sedang diguncang kenaikan harga bahan bakar dan pangan akibat konflik Ukraina.

Keluarnya Rusia dari kesepakatan pangan Laut Hitam pada Juli telah menaikkan harga gandum dan sejenisnya, sehingga berdampak sangat buruk terhadap banyak negara Afrika. Rusia dan Ukraina adalah salah satu eksportir biji-bijian terbesar di dunia.

Dalam pidato daring, Putin menyatakan Rusia memiliki lebih dari 30 proyek energi di negara-negara Afrika. Dia menambahkan bahwa pasokan bahan bakar Rusia akan membantu berbagai pemerintah di Afrika dalam membendung kenaikan harga. "Dalam dua tahun terakhir, ekspor minyak mentah, produk minyak bumi, dan gas alam cair Rusia ke Afrika naik 2,6 kali lipat," kata dia.

Putin menambahkan bahwa transisi global menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi karbon harus dilakukan bertahap, seimbang, dan disesuaikan dengan cermat, mengingat proyeksi bakal terus naiknya jumlah penduduk dunia dan permintaan energi. Rusia ingin mengubah kelompok BRICS yang saat ini terdiri atas Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, menjadi blok yang lebih berpengaruh dan mampu menantang dominasi Barat dalam perekonomian global.

Pada pertemuan puncak tiga hari di Johannesburg pekan ini, para pemimpin BRICS sepakat mengundang enam negara lagi -Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab– untuk bergabung dalam blok itu. Dalam sambutannya Kamis, Putin mengkritik negara-negara Barat bekas kolonial dan dukungan mereka terhadap apa yang disebutnya "neoliberalisme", yang menurut dia adalah ancaman terhadap nilai-nilai tradisional negara-negara berkembang dan munculnya dunia multi-kutub di mana tak ada negara atau blok yang dominan.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Para pemimpin negara-negara BRICS mengatakan pada Kamis bahwa mereka menghargai usulan mediasi untuk mengakhiri konflik di Ukraina secara damai melalui dialog dan diplomasi. “Kami mengingat kembali posisi nasional kami mengenai konflik di dan sekitar Ukraina sebagaimana yang sudah disampaikan dalam forum yang tepat, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB,” kata para pemimpin blok itu dalam Deklarasi Johannesburg II pada akhir pertemuan tiga hari KTT ke-15 BRICS. Mereka juga memuji upaya Misi Perdamaian Para Pemimpin Afrika yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Ukraina dan Rusia untuk melakukan mediasi.

Blok ekonomi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui cara-cara damai dan diplomatis sesuai dengan hukum internasional. Mereka juga menyampaikan kecaman keras terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Blok tersebut juga berjanji akan memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk gerakan teroris lintas batas, jaringan pendanaan terorisme, dan tempat persembunyian mereka.

“Kami menegaskan kembali bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau suku," demikian bunyi deklarasi itu. Sebelumnya, BRICS mengumumkan perluasan bloknya dengan mengundang enam negara, yakni Argentina, Mesir, Iran, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota baru.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan para pemimpin blok tersebut telah menugaskan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota BRICS untuk mempertimbangkan isu penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran, dan laporannya akan diberikan pada pertemuan puncak berikutnya.

Lebih dari 20 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan blok negara-negara berkembang itu. “Kami menghargai minat negara-negara lain dalam membangun kemitraan dengan BRICS,” kata Ramaphosa. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan negaranya selalu mendukung penuh ekspansi BRICS. Dia menambahkan bahwa anggota baru akan memperkuat blok tersebut. Ia mengatakan perluasan BRICS merupakan pesan kepada seluruh institusi global untuk beradaptasi dengan zaman global.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Asosiasi perikanan nasional di Jepang bersikukuh menolak pembuangan air radioaktif, yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, ke laut di tengah kekhawatiran dalam dan luar negeri mengenai dampak lingkungan. Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan dalam pernyataan bersama dengan asosiasi lokal di Prefektur Miyagi mengatakan bahwa pelepasan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran para nelayan.

“Penolakan kami terhadap pembuangan limbah tidak berubah sedikit pun,” katanya. “Meskipun keputusan pemerintah diambil dari sudut pandang nasional dan menanggung pertanggungjawaban sepenuhnya, para nelayan di seluruh negeri yang menyaksikan momen ini menjadi lebih khawatir,” kata pernyataan tersebut.

Asosiasi tersebut mengatakan bahwa mereka hanya ingin mempertahankan bisnis perikanannya dengan aman, dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kerusakan reputasi. “Kami ingin pemerintah memenuhi janji perdana menteri dan mendukung para nelayan,” tambah mereka.

Menanggapi kekhawatiran komunitas nelayan, Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida telah membentuk dua dana terpisah senilai 30 miliar yen (Rp3,14 triliun) dan 50 miliar yen (Rp5,24 triliun) untuk merespons rumor-rumor yang membahayakan serta mendukung nelayan lokal dalam mempertahankan bisnis mereka. PLTN Fukushima mengalami kerusakan berat akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011. Sekitar 18.000 orang tewas dalam bencana tersebut.

Sumber: Kyodo-OANA

VOInews.id- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung perbaikan menuju pola pengajaran pendidikan Pancasila yang lebih baik sebagai upaya untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan yang berkelanjutan bagi generasi penerus.

"Semua upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap anak bangsa harus menjadi perhatian semua pihak demi mewujudkan generasi penerus yang berkarakter kuat dengan nasionalisme yang tinggi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Lestari mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah meluncurkan buku teks utama pendidikan Pancasila yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, imbuh Lestari, berharap buku tersebut menjadi pegangan atau referensi dalam program pembelajaran di sekolah maupun di madrasah. "Kembali dihidupkannya Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila itu berdasarkan evaluasi terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selama ini," kata Lestari.

antara