VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama dengan Kementerian BUMN dan Pertamina berkolaborasi melanjutkan Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan, yang saat ini telah hadir bagi nelayan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah sebagai salah satu dari 7 SPBU Nelayan (SPBUN) Program Solusi Nelayan di tahun 2023. "Program bersama ini adalah bentuk sinergi Pertamina sebagai BUMN bersama KemenkopUKM dalam memenuhi bahan bakar bagi nelayan.

Kehadiran SPBUN yang bekerjasama dengan koperasi nelayan ini akan mempermudah nelayan mengakses BBM, termasuk BBM bersubsidi,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Solusi Nelayan menjadi salah satu cara jitu penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran.

Tercatat, melalui program ini telah disalurkan lebih dari 113 ribu liter BBM untuk kebutuhan melaut dan mencari ikan. Bahkan, Solusi Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program Solusi Nelayan sudah tercatat dalam sistem Subsidi Tepat sehingga penyaluran BBM bersubsidi pun lebih transparan.

“Selain komitmen menyalurkan BBM bagi nelayan, Pertamina Patra Niaga juga harus tetap memastikan BBM ini disalurkan secara tepat, siapa saja kelompok nelayan yang membeli semua tercatat di Program Subsidi Tepat. Jadi ada manfaat bersama, dengan Solusi Nelayan, nelayan dapat mengakses BBM jauh lebih mudah dan di satu sisi Pertamina Patra Niaga juga terbantu menyalurkan BBM tepat kepada nelayan yang membutuhkan,” jelas Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, dalam kesempatan peresmian Program Solusi Nelayan di Kabupaten Pekalongan turut menjelaskan bagaimana vitalnya SPBUN yang bekerjasama dengan koperasi nelayan dalam penyediaan BBM. Menurutnya, program Solusi Nelayan, dapat memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk membeli BBM dengan harga normal, bukan harga eceran dan dapat meningkatkan kesejahteraan karena akan memotong sedikitnya 30 persen biaya produksi.

"Penyaluran BBM oleh koperasi akan lebih akurat dengan pendataan dan digitalisasi. Program Solusi Nelayan juga dimaksudkan untuk membangun ekosistem usaha nelayan menjadi lebih unggul dengan kemudahan akses BBM, akses pembiayaan, akses pasar dan pendidikan serta pelatihan," kata Menteri Teten. Lebih lanjut, kata Teten, Program Solusi Nelayan bukanlah hibah, tetapi satu skema B2B (Business to Business) untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan, tidak lagi perorangan tetapi berkelompok. Untuk saat ini, 5 percontohan (piloting) telah beroperasi,

yakni: Aceh dengan pembiayaan mandiri koperasi, Sumatera Utara dengan pembiayaan mandiri koperasi, Indramayu dengan pembiayaan mandiri koperasi, NTB koperasi menggunakan skema pembiayaan LPDB dan Pekalongan tempat peluncuran program ini, koperasi menggunakan skema pembiayaan BSI. Khusus SPBUN Pekalongan ini, setidaknya akan menjangkau 143 anggota nelayan yang tergabung, dan potensi 250 nelayan lainnya yang akan menjadi anggota koperasi. “Hari ini kita mulai perkuat peran koperasi agar penyaluran BBM lebih akurat.

Koperasi hanya akan menyalurkannya kepada para anggota dan tidak untuk dijual bebas guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan BBM para nelayan. Dari sisi kelembagaan, koperasi memiliki sistem untuk menjamin pelayanan kepada anggota transparan dan akuntabel. Selain itu, keuntungan koperasi juga akan kembali kepada anggota melalui SHU,” ujar MenKopUKM. Seorang nelayan di Pekalongan, Karso mengatakan SPBUN ini memudahkan nelayan-nelayan untuk bekerja. "Ini sangat membantu kami nelayan, cari minyak jadi lebih mudah karena SPBUN ini gampang diakses nelayan,” katanya.

Antara

VOInews.id- Jepang pada Selasa mengancam akan membawa China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mengupayakan pencabutan larangan Beijing terhadap semua impor makanan laut setelah pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang akan mengambil "tindakan yang diperlukan (terhadap larangan produk akuatik China) berdasarkan berbagai cara termasuk kerangka WTO".

Mengajukan pengaduan ke WTO menjadi salah satu pilihan jika protes ke China melalui jalur diplomatik tidak efektif, kata Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi secara terpisah. Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86, dengan banyak penelepon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima.

Pemerintah prefektur Fukushima dan fasilitas umum di prefektur tersebut telah menerima sekitar 3.000 panggilan telepon, seperti dilaporkan Kyoto News dengan mengutip gubernur prefektur. Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power telah menerima sekitar 6.000 panggilan telepon hingga saat ini, menurut media lokal, dan pemerintah mengatakan pihaknya sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut.

Semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk memblokir nomor asing, kata juru bicara NTT Communications, unit Telegraf dan Telepon Nippon. NTT dan perusahaan telepon lainnya, termasuk KDDI dan SoftBank Corp, sedang mendiskusikan langkah-langkah yang diambil menyusul permintaan pemerintah. NTT East, yang melayani bagian timur negara itu termasuk Fukushima, mengatakan pihaknya telah mendirikan pusat layanan pelanggan pada Selasa khusus untuk panggilan pelecehan dari luar negeri, sebagai tanggapan atas permohonan pemerintah.

"Sangat disesalkan dan memprihatinkan mengenai banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan besar datang dari China," kata Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers. Dia mengatakan bahwa menurut masyarakat Fukushima, beberapa panggilan bahkan sampai ke rumah sakit.

"Kehidupan manusia dipertaruhkan sekarang. Tolong segera hentikan panggilan telepon tersebut," kata Nishimura. Mendag mengatakan pemerintah sedang mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di China dan akan bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut. Jepang juga mewawancarai agen perjalanan lokal untuk mengumpulkan informasi tentang status perjalanan ke Jepang dari China setelah media melaporkan bahwa beberapa tur ke Jepang telah dibatalkan.

"Beberapa agen perjalanan menjawab bahwa mereka telah menerima permintaan pembatalan, sementara yang lain mengatakan mereka telah menerima pertanyaan tentang keamanan makanan dan minuman, dan kemungkinan untuk menunda atau membatalkan tur," kata Menteri Pertanahan Jepang Tetsuo Saito kepada wartawan. Langkah ini dilakukan setelah China awal bulan ini mencabut pembatasan era pandemi untuk tur kelompok ke Jepang dan pasar utama lainnya.

Sumber: Reuters

VOInews.id.Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa kunci bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas atau memperbesar skala usaha, salah satunya dengan penguatan literasi digital.

Dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, Ida mengatakan bahwa sektor UMKM di dalam negeri memiliki kontribusi luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, mencapai Rp8.573 triliun sumbangan sektor itu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021.

"Penggunaan teknologi seperti handphone, kebanyakan masih dipergunakan untuk media sosial, sedikit sekali angkanya yang dipergunakan untuk pengembangan UMKM," kata Ida. Ida menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) jumlah UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

Menurutnya, kontribusi UMKM di Indonesia mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi. Namun, masih ada catatan untuk menumbuhkan UMKM dengan baik. "Kita masih memiliki beberapa catatan yang masih harus terus kita upayakan agar mereka tumbuh dengan baik," tuturnya.

Antara

VOInews.id- Pemerintah Inggris (UK) mengumumkan penundaan untuk kali kelima dalam pemberlakuan pemeriksaan pasca-Brexit terhadap makanan, tumbuhan, dan produk hewani dari Uni Eropa (UE). Kantor Kabinet menerbitkan Model Operasi Target Perbatasan.

menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan, yang bertujuan untuk “melindungi Inggris dengan lebih baik dari ancaman biosekuriti dan menciptakan sistem perbatasan kelas dunia.” Menurut kantor tersebut, sertifikasi kesehatan untuk impor produk hewani, tumbuhan, produk nabati berisiko menengah, dan pangan (dan pakan) berisiko tinggi yang berasal dari non-hewani dari Uni Eropa kini akan dimulai pada 31 Januari 2024. Ini berarti pengenalannya telah tertunda tiga bulan lagi dari akhir Oktober, seperti yang direncanakan sebelumnya. Sementara itu, pemeriksaan identitas dan fisik berbasis risiko dan dokumenter pada produk-produk yang disebutkan di atas akan diperkenalkan pada April 2024.

Deklarasi keselamatan dan keamanan untuk impor Uni Eropa akan diterapkan pada Oktober 2024. Jadwal yang direvisi ini bertujuan untuk “memberi para pemangku kepentingan waktu tambahan guna mempersiapkan pemeriksaan baru,” kata Kantor Kabinet.

“Model Operasi Target Perbatasan kami akan memastikan perdagangan yang lebih efisien bagi dunia usaha, melindungi terhadap ancaman biosekuriti dan lebih lanjut menindak impor ilegal seperti senjata api dan obat-obatan,” kata Lucy Neville-Rolfe, Menteri Negara di Kantor Kabinet. Kantor tersebut memperkirakan dampak pengendalian perbatasan terhadap inflasi pangan tidak terlalu besar, diperkirakan kurang dari 0,2 persen dalam tiga tahun.

Antara