VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Kepala Grup Pengembangan UMKM & Keuangan Inklusif Bank Indonesia Elsya MS Chani mengungkapkan, pihaknya melakukan pengembangan UMKM melalui sinergi dengan kementerian/lembaga, industri, pemerintah daerah hingga kantor perwakilan BI di daerah.

“BI melakukan pengembangan UMKM dengan bersinergi k/l, industri, pemda, kantor perwakilan di seluruh Indonesia, berbagai kebijakan dilakukan BI untuk menguatkan UMKM dari sisi permintaan (demand) UMKM yang produktif dan dapat berusaha secara digital, hingga go ekspor,” ujar Elsya dalam webinar Literasi Keuangan Ibu Berbagi Bijak di Jakarta, Kamis. Dirinya juga menyebutkan BI melakukan pembinaan untuk penguatan kapasitas UMKM dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan melalui tiga strategi, di antaranya peningkatan akses dan inklusi keuangan.

Kemudian pemberdayaan keuangan dan ketiga harmonisasi kebijakan untuk memperluas proyek. Bank Indonesia, lanjut dia, sejak 2021 telah mengembangkan kelompok berbasis subsisten kelompok dengan target masyarakat berpenghasilan rendah dalam proyek percontohan (piloting) melalui delapan kantor perwakilan BI dan sebanyak 70 persen di dalamnya merupakan perempuan.

Lebih lanjut, di dalam kelompok tersebut pihaknya memberikan literasi keuangan atau edukasi mengelola keuangan, penguatan kapasitas usaha, hingga penguatan lembaga sehingga mendorong kelompok untuk berusaha secara efektif dan sehingga mampu berhubungan secara bisnis dengan unit usaha lain yang lebih besar.

Sementara untuk mendukung UMKM dapat ekspor, pihaknya juga memberikan strategi kepada UMKM untuk menyesuaikan produk sesuai dengan negara tujuan ekspor sehingga sesuai dengan selera negara tujuan. Strategi yang dilakukan yakni penguatan kapasitas untuk mendapatkan berbagai sertifikasi untuk produk yang dikirim ke negara lain yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Dukungan juga diberikan dalam bentuk modul mengenal pasar ekspor termasuk regulasi dan etika perdagangan nasional sehingga UMKM lebih mengenal tujuan pasar.

antara

VOInews.id- Para perwira militer Gabon menyatakan telah merebut kekuasaan di negara itu tak lama setelah badan pemilu negara di Afrika Tengah itu mengumumkan Presiden Ali Bongo terpilih kembali sebagai presiden Gabon.

Para perwira militer Gabon mendadak muncul di layar televisi nasional untuk menyatakan telah mengambil alih kekuasaan, hanya satu jam setelah komisi pemilihan umum negara ini menyatakan Bongo memenangkan pilpres guna menjadi presiden untuk masa jabatan ketiganya.

Kubu oposisi mengecam pemilu 26 Agustus itu sebagai pemilu yang curang, namun tim kampanye Bongo membantah tuduhan itu. Namun, ketiadaan pengamat internasional, penghentian sementara siaran televisi asing, dan keputusan pihak berwenang dalam memutus layanan internet serta memberlakukan jam malam secara nasional, memunculkan kekhawatiran mengenai transparansi.

Dengan dalih pemilu yang tidak kredibel, para perwira militer Gabon itu mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan hasil pemilu, menutup perbatasan Gabon sampai pemberitahuan lebih lanjut, dan membubarkan lembaga-lembaga negara.

Mereka mengaku mewakili seluruh angkatan bersenjata Gabon dan menyebut diri mereka Komite Transisi dan Pemulihan Lembaga. Dalam pidato berikutnya yang disiarkan televisi, para perwira militer itu menyatakan telah menjadikan Bongo sebagai tahanan rumah dan menangkap putranya, Noureddin Bongo Valentin, dan lainnya karena korupsi dan pengkhianatan.

Antara

VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian PUPR saat ini mencari skema pembiayaan perumahan yang tepat bagi generasi millenial. "Kami sedang mencari rumusan atau skema pembiayaan perumahan yang tepat bagi generasi millenial," ujar Basuki dalam Malam Puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (31/8). Basuki mengatakan bahwa saat ini ternyata ada sebagian generasi millenial ingin memiliki hunian pertama.

"Kalau tidak ada skema khusus maka generasi millenial mengalami kesulitan untuk memiliki rumah layak huni," katanya. Basuki berharap cicilan pembelian rumah bagi millenial berada di kisaran di bawah Rp3 juta, selain itu juga bunga cicilannya juga diharapkan dapat ditekan di bawah 8 persen.

"Sekarang apakah bunga cicilannya bisa disubsidi oleh pemerintah ? Hal ini tentunya sedang dibicarakan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan," ujarnya. Kementerian PUPR bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan selalu melaksanakan kegiatan Peringatan Hapernas setiap Bulan Agustus.

Basuki Hadimuljono menyatakan, dalam memperingati Hari Perumahan Nasional tentu tidak terlepas dari sejarah perumahan di Indonesia. Hapernas berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dibuka oleh Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta pada tanggal 25 Agustus 1950.

Bung Hatta menyampaikan salah satu kutipan penting yang perlu diingat bersama antara lain cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan. Adanya semangat Bapak Muhammad Hatta ini kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Hari Perumahan Nasional pada tahun 2008. Deklarasi ini merupakan bentuk dari semangat dan inspirasi dari semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebih bekerja keras dalam membangun bangsa.

Antara

VOinews.id- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pos Indonesia (Persero) Tonggo Marbun mengatakan bahwa Pos Indonesia dipercaya dalam memimpin serta mengonsolidasikan sektor BUMN logistik untuk membangun ekosistem logistik nasional.

"Saat ini tidak ada BUMN yang secara khusus BUMN logistik dan mungkin perbaikan yang dilakukan oleh Pos, pemegang saham percaya dan mempercayakan Pos untuk me-lead (memimpin) ini," kata Tonggo dalam ajang GRC Award di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Tonggo menerangkan Pos Indonesia memiliki target untuk berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik pada ekosistem logistik nasional dari 23 persen dari PDB menjadi 15 persen dari PDB. "Konteksnya dalam ekosistem logistik nasional kita biaya logistik sangat tinggi, 23 persen dari PDB, kami di-challenge (ditantang) untuk ikut serta membantu menurunkannya 8 persen menjadi 15 persen," ucap Tonggo.

Selain itu, Pos Indonesia juga diminta untuk mengonsolidasikan menjadi satu kesatuan para BUMN maupun perusahaan-perusahaan anak BUMN yang memiliki layanan di bidang logistik. "Kami diminta untuk mengagregasi resource ini menjadi satu dalam satu platform dan Pos Indonesia ditunjuk untuk me-lead (memimpin) ini," ujar Tonggo.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Tonggo mengatakan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan rancangan bisnis 5 tahun ke depan dengan menerapkan skema bisnis logistik 3PL (logistik pihak ketiga) dan 4PL (logistik pihak keempat). "Kami siap untuk menjawab tantangan dari pemegang saham untuk menjadi BUMN logistik, dan nanti kami mulai dengan skemanya 4PL.

Jadi, logistik itu sudah berubah sedemikian rupa saat ini sudah menjadi 3PL, 4PL, bahkan 6PL, dan kami mengarah ke 3PL dan 4PL," katanya. Tonggo mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan skema bisnis dengan mengutamakan sektor BUMN logistik karena sektor tersebut memiliki potensi pasar yang besar dalam ekosistem logistik nasional. "Mungkin kami akan menyasar logistik BUMN dahulu karena memang potensi pasar ada di situ," ujar Tonggo.

antara