Akbar
January
VOInews.idPT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyebutkan selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kelistrikan di seluruh wilayah setempat didukung delapan subsistem dengan total pasokan sebesar 633 megawatt (MW). General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Budiono dalam siaran pers, di Jayapura, Senin, mengatakan dengan sistem tersebut memiliki beban puncak sebesar 452 MW. "Dengan dukungan delapan subsistem tersebut dapat dikatakan sistem kelistrikan sangat aman, karena cadangan daya yang tersisa masih sekitar 181 MW,” katanya. Menurut Budiono, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan kelistrikan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
"Seperti di Kabupaten Bovendigoel, Papua Selatan di mana ada srikandi PLN Unit Layanan Pelanggan yang bertugas menjaga keandalan kelistrikan pada salah satu gereja di malam pergantian tahun Minggu (31/12)," katanya lagi. Dia menjelaskan karena PLN menghadirkan penerangan listrik hingga ke pelosok negeri, menjadi kewajiban yang tidak mudah di tengah berbagai tantangan lingkungan, apalagi bagi seorang perempuan.
"Untuk itu pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selalu siaga dan responsif dalam menjaga suplai listrik aman saat momen natal dan tahun baru ini," katanya pula. Srikandi Team Leader Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PLN ULP Tanah Merah Sinarti mengatakan pada penjagaan di rumah ibadah dilakukan secara berlapis agar prosesi ibadah berjalan dengan nyaman dan khidmat. "Proses pengecekan infrastruktur kelistrikan kami lakukan pada empat gereja utama di Boven Digoel yang mana telah dilakukan sejak masa siaga hingga hari-h sebelum ibadah dilaksanakan sehingga pengamanan berlapis," katanya pula. Menurut Sinarti, fokus PLN sebagian besar memang di rumah ibadah karena pemerintah juga mengimbau untuk tidak mengadakan aktivitas perayaan di ruang publik.
Antara
December
VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya proses pemilu yang berfokus pada isu-isu kunci dan perilaku demokratis. Hal itu disampaikan Wapres pada acara Satu Meja The Forum Kompas TV bertajuk “Publik Harus Awasi Pemilu”, yang ditayangkan Rabu (27/12) malam, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis. “Saya kira yang penting itu memang tidak ada perilaku-perilaku yang kurang demokratis, baik dari penyelenggara pemilu, dari aparat, termasuk dari peserta pemilu itu sendiri, jangan ada juga perilaku yang tidak sehat. Kalau semua berjalan baik, saya kira diharapkan hasilnya juga baik,” kata Wapres. Wapres juga menggarisbawahi perlunya penguatan isu-isu krusial yang menjadi tantangan bangsa Indonesia sebagai tema kampanye.
Termasuk dalam penyelenggaraan debat calon presiden dan wakil presiden, menurutnya, perlu adanya tanya jawab terfokus, seperti terkait masalah HAM, demokrasi, pendidikan, dan kemiskinan. “Sebenarnya seperti itu yang diharapkan, ada pertanyaan kemudian dijawab, tetapi per isu saja. Misalnya isu HAM diperdebatkan berapa lama kemudian istirahat, isu demokrasi, pendidikan, kemiskinan. Saya kira begitu,” saran Wapres. Mengenai debat Pilpres 2024 yang sudah berlangsung dua kali, Wapres menuturkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dengan debat saat dirinya menjadi cawapres pada pilpres sebelumnya. Hanya saja, ia mencermati ada masukan dari para pengamat agar ada peningkatan kualitas pada debat-debat mendatang.
“Dari banyak pengamat itu memang ada yang mengkritisi. Misalnya panelis tidak bisa memperdalam pertanyaan, dan sebagainya. Saya kira banyak pandangan yang ingin lebih baik lagi (ke depan),” ujarnya. Lebih jauh, pada kesempatan itu Wapres juga mencermati adanya gejala kampanye tidak sehat yang ditunjukkan dengan adanya aduan-aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, demi menjaga pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ia meminta Bawaslu untuk memproses setiap aduan yang masuk. “Kalau protes-protes kan ada. Coba protes-protes itu didalami oleh Bawaslu. Jadi semua yang muncul didalami, betul apa tidak.
Kalau betul ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Kan pemilu jurdil, luber, itu kan perintah konstitusi, jadinya harus dilaksanakan dengan baik,” terangnya. Wapres menegaskan bahwa peran Bawaslu sangat penting, yakni selain untuk menghindari adanya protes-protes setelah pemilu, juga menjaga agar hasil pemilu sah. Oleh sebab itu, Bawaslu diimbau untuk tidak melakukan pembiaran terhadap setiap aduan yang masuk.
“Jangan ada pembiaran-pembiaran itu. Harus ditindaklanjuti. Hasilnya seperti apa harus diumumkan kepada publik. Ini yang ke depan masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya. Selanjutnya, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, Wapres berpesan agar terus bersikap adil kepada seluruh kontestan, sebagai upaya menghindari munculnya protes-protes yang dapat berujung konflik di kemudian hari. “Penyelenggara pemilu harus betul-betul adil kepada semua. Jangan sampai ada yang terkesan ada yang dibedakan, sehingga muncul protes-protes,” tegasnya.
Antara
December
VOInews.id- Palestina pada Selasa waktu setempat mendesak PBB untuk secara resmi mengumumkan bencana kelaparan di Jalur Gaza yang masih menghadapi gempuran Israel sejak 7 Oktober. "Laporan internasional menunjukkan meluasnya kelaparan di kalangan keluarga Palestina yang melewati hari-harinya tanpa makanan," demikian menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina. "Lebih dari satu juta orang di Gaza kelaparan," lanjufnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengatakan empat dari lima orang yang paling kelaparan di seluruh dunia berada di Gaza. “Sekitar 1,9 juta pengungsi berlindung di pusat penampungan dan mengalami kelaparan parah. Sebanyak 50.000 ibu hamil juga berada di fasilitas tersebut tanpa air, obat-obatan atau layanan kesehatan,” kata kementerian.
Antara
December
VOInews.id- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa menyerukan “tekad yang luar biasa” untuk mengatasi penurunan angka kelahiran di negaranya. “Waktu mulai menipis. Saya berharap setiap lembaga pemerintah menangani masalah angka kelahiran yang rendah dengan tekad yang luar biasa,” kata Yoon kepada anggota kabinet, seperti dikutip oleh kantor berita Yonhap. Dia mendesak para pejabat untuk mengatasi masalah penurunan angka kelahiran dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dia juga meminta solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, karena Korsel memiliki angka kelahiran terendah di dunia.
Angka kelahiran yang terus turun telah menimbulkan keprihatinan bagi para pengambil kebijakan karena tingkat kesuburan di Korsel telah mencapai level terendah, yakni 0,7, pada kuartal ketiga tahun ini. Angka itu jauh di bawah batas tingkat kesuburan 2,1, yang diperlukan untuk menjaga populasi tetap stabil pada angka 51 juta jiwa, Yonhap melaporkan. Yoon menyebut persaingan ketat di bidang-bidang tertentu seperti pendidikan sebagai salah satu penyebab menurunnya angka kelahiran itu. Dia mengatakan bahwa rendahnya angka kelahiran mengharuskan negara menangani masalah itu secara lebih serius dan mencari solusi yang berbeda dari sebelumnya.
Korsel telah menggelontorkan 200 miliar dolar AS (sekira Rp3,09 kuadriliun) dalam 16 tahun terakhir untuk mengatasi krisis populasi, tetapi ironisnya, jumlah kelahiran baru justru terus menurun. Dalam laporannya baru-baru ini, Forum Ekonomi Dunia memperingatkan jika tren kelahiran rendah ini terus berlanjut, populasi Korse diperkirakan akan menyusut separuhnya pada akhir abad ini. Tingkat kelahiran Korsel terus merosot dengan hanya 249.000 bayi yang lahir pada 2022. Angka itu merupakan rekor terendah dalam tiga tahun berturut-turut, yang memicu penurunan populasi sebesar 4,4 persen dari rekor terendah sebelumnya pada 2021, menurut Statistik Korea. Data tahun lalu menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di negara itu melahirkan anak pertama pada usia 33 tahun, anak kedua pada usia 34,2 tahun dan anak ketiga pada usia 35,6 tahun.
Sumber: Anadolu