Akbar

Akbar

08
January

 

VOInews.id- Sebanyak 95 warga negara Indonesia (WNI) kehilangan tempat tinggal akibat gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang Prefektur Ishikawa pada Senin (1/1). Merujuk pada data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo yang diterima di Tokyo, Minggu, WNI terdampak berjumlah 183 orang di sembilan titik lokasi di Prefektur Ishikawa. WNI yang telah kembali ke kediaman masing-masing tercatat 170 orang, sementara yang masih di lokasi penampungan berjumlah 13 orang di dua lokasi.

 

Dari hasil penelusuran Tim KBRI Tokyo dengan dibantu simpul masyarakat, WNI yang kehilangan tempat tinggal sebanyak 95 orang, yaitu 38 orang di Ogi, 25 orang di Suzu, 27 orang di Saikai, dan Wajima lima orang. Terkait hal itu, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan pihaknya menyalurkan bantuan logistik kepada para WNI terdampak berupa air mineral, makanan siap saji, tisu dan kebutuhan pokok lainnya. Dia menambahkan pihaknya juga terus mendata WNI terdampak gempa untuk dapat diketahui keberadaan dan kondisi hunian mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga Sabtu (6/1), gempa tersebut telah menelan 110 korban jiwa, 414 cedera dan 211 orang masih dinyatakan hilang. KBRI Tokyo mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat korban jiwa WNI.

 

Antara

04
January

 

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan enam jembatan yang menggantikan jembatan callendar hamilton (CH) di lintas utara Jawa. Menurut Presiden, ketika menyampaikan sambutan peresmian di Jembatan Pemali, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu, jembatan-jembatan baru perlu dibangun karena jembatan sebelumnya telah melebihi usia layanannya. “Setelah kemarin di lintas selatan kita resmikan tiga jembatan sebagai pengganti tiga jembatan callendar hamilton, pada sore hari ini juga di lintas utara kita resmikan enam jembatan sebagai pengganti jembatan callendar hamilton yang sudah lebih dari 40 tahun usia layanannya,” ujar dia seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI. Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa penggantian tersebut juga dikarenakan jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. Selain itu, beban yang melintasi jembatan-jembatan tersebut juga makin bertambah sehingga diperlukan penggantinya.

 

“Perlu pengganti yang baru sehingga bebannya menjadi lebih baik dan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik itu bisa berjalan dengan cepat di atasnya,” tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyebut biaya yang digunakan dalam pembangunan keenam jembatan tersebut yakni senilai Rp292 miliar dan total investasi Rp705 miliar. Enam jembatan yang diresmikan oleh Presiden pada kesempatan tersebut adalah Jembatan Pemali Brebes B dan Jembatan Pedes B yang masing-masing berada di Kabupaten Brebes, Jembatan Kalibanger A di Kota Semarang, Jembatan Wonokerto IIA di Kabupaten Demak, Jembatan Juana IA di Kabupaten Pati, dan Jembatan Pang I di Kabupaten Rembang. Turut mendampingi Presiden selama kunjungan kerjanya di Brebes antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanyo, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj. Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar.

 

Antara

04
January

 

VOInews.id- PT PLN (Persero) menyatakan komitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi melalui pembangunan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik. "Kami terus mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik. Hari ini, di Kementerian BUMN mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, maka dari itu kami berkolaborasi menyediakan infrastrukturnya," ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. PLN membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di halaman Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut dilakukan guna mendukung penuh langkah Kementerian BUMN untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II.

 

a menjelaskan, layanan SPKLU di halaman Gedung Kementerian BUMN tersebut bertipe fast charging. Sedangkan, untuk pengisian daya di tempat tinggal pejabat Kementerian BUMN bertipe home charging. Hingga Desember 2023, telah lebih dari 900 SPKLU yang beroperasi di 411 lokasi di seluruh Indonesia. Dari total tersebut sebanyak 624 SPKLU yang dikelola oleh PLN. Rinciannya, di Banten 26 SPKLU, Jakarta 113 SPKLU, Jawa Barat 150 SPKLU, Jateng dan DIY 50 SPKLU, Jawa Timur 62 SPKLU, Bali 63 SPKLU, Sumatera 62 SPKLU, Kalimantan 37 SPKLU, Sulawesi 27 SPKLU, Nusa Tenggara 25 SPKLU, Maluku lima SPKLU, dan Papua dua SPKLU. Untuk mengakselerasi pertumbuhan SPKLU, PLN juga membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha, perbankan, mall-mall, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi, dan lain-lain.

 

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 

"Ini bagian kami punya komitmen untuk masa depan Indonesia, kami coba terus berpartisipasi dengan penggunaan electric vehicle (EV)," ucap Erick dalam peresmian penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Kementerian BUMN yang dilaksanakan di Gedung Kementerian BUMN. ​​​​Ia menilai dengan beralih ke kendaraan listrik, Kementerian BUMN berkontribusi pada tiga tujuan, yaitu berkontribusi menjaga kualitas udara lebih bersih, mendukung program presiden untuk melakukan hilirisasi industri hijau, dan mendorong efisiensi energi. "Penggunaan kendaraan listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Hemat BBM 60 persen," kata Erick.

 

 

Antara

04
January

 

VOInews.id- Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu menyesalkan serangan Israel yang menewaskan sedikitnya lima warga sipil, termasuk bayi berusia lima hari, di sebuah rumah sakit yang dikelola Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) di Gaza. "Saya menyesalkan serangan hari ini terhadap rumah sakit Al-Amal yang dikelola oleh PRCS di kota Gaza selatan, Khan Younis," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus di X. Serangan itu, ujarnya, menyebabkan kerusakan parah pada pusat pelatihan PRCS yang terletak di dalam kompleks rumah sakit. Dia menambahkan bahwa rekan-rekannya sedang melakukan misi ke fasilitas tersebut, tempat mereka "menyaksikan kerusakan parah dan pengungsian warga sipil.

 

" Serangan Israel di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober telah menewaskan lebih dari 22 ribu orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tersebut, bersamaan dengan serangan darat, telah menghancurkan daerah kantong yang terkepung itu. Sedikitnya setengah dari 2,2 juta penduduk Gaza mengungsi dan mengalami kelangkaan makanan, air, dan obat-obatan. Sementara itu, jumlah resmi korban jiwa akibat serangan Hamas terhadap Israel tercatat sebanyak 1.200 orang.

 

Tedros mengatakan 14 ribu orang berlindung di rumah sakit tersebut dan banyak di antara mereka sudah pergi. Orang-orang yang masih berada di sana sangat khawatir akan keselamatan mereka, dan berencana untuk meninggalkan tempat mereka berlindung itu untuk menyelamatkan diri. "Rumah sakit, ambulans, pekerja kesehatan, dan orang-orang membutuhkan perawatan harus dilindungi, setiap saat, berdasarkan hukum humaniter internasional. Pengeboman hari ini sungguh tidak masuk akal," kata kepala WHO itu. "Sistem kesehatan Gaza sudah terpuruk, sementara pekerja kesehatan dan bantuan terus menerus terlambat dalam upaya mereka menyelamatkan nyawa akibat permusuhan," kata dia lebih lanjut. Dia mengatakan dirinya bergabung dengan masyarakat internasional dalam menyerukan pemberlakuan gencatan senjata dengan segera.

 

"Termasuk segera memastikan percepatan dan tanpa hambatan terhadap aliran suplai makanan, obat-obatan, air dan barang penting lainnya kepada jutaan warga sipil yang terpaksa hidup dalam kelaparan, meluasnya penyakit, dan kurangnya kebersihan dan sanitasi," katanya, menambahkan. "Kondisi ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata," kata dia lebih lanjut. Tedros menekankan bahwa hanya sejumlah kecil pasokan yang dapat diterima, dan hanya sebagian kecil warga Gaza yang membutuhkan evakuasi medis yang dapat dievakuasi. "Tidak dapat diterima, bencana kemanusiaan mengerikan telah terjadi selama tiga bulan terakhir.

 

Tentunya, pergerakan WHO, khususnya di Gaza utara dan yang semakin meningkat di selatan, sangat terhambat oleh kekerasan yang sedang berlangsung di Gaza," katanya. "Operasi kami semakin terhambat ketika mitra lokal kami yang penting, seperti Bulan Sabit Merah, juga terkena dampak yang tidak perlu dari serangan tersebut," kata dia lebih lanjut. "Jika kondisi untuk memungkinkan gencatan senjata belum terpenuhi saat ini, saya tidak tahu apa lagi yang diperlukan," kara Tedros. "WHO menegaskan kembali bahwa (petugas) kesehatan tidak boleh menjadi target selama konflik, dan semua upaya harus dilakukan untuk melindungi fasilitas kesehatan, petugas kesehatan dan pasien," ujarnya.

 

Sumber: Anadolu