Akbar
January
VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bantuan pangan yang berasal dari cadangan beras pemerintah diusahakan akan dilanjutkan hingga Juni 2024, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 memungkinkan. "Nanti bapak ibu ini akan mendapatkan bantuan ini dari Januari, Februari, Maret. Nanti kita usahakan perpanjang lagi April, Mei, Juni, kalau APBN memungkinkan," kata Jokowi saat berdialog dengan masyarakat yang hadir di Gudang Bulog Kota Serang, Banten, Senin. Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung kembali kemampuan fiskal untuk memastikan bantuan tersebut dapat dilanjutkan. Dirinya pun menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya strategis agar program pro-rakyat yang digalakkan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.
"Kita akan berusaha agar nanti bisa dilanjutkan April, Mei, Juni," katanya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan program pemerintah dengan daya jangkau manfaat yang sangat luas di masyarakat, sehingga program ini menjadi sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya saat ini stok Bulog mencukupi untuk melaksanakan program bantuan pangan selama beberapa bulan kedepan.
"Saat ini stok Bulog mencukupi untuk penyaluran bantuan pangan yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 22 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sampai dengan bulan Juni. Kalau kita asumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program bantuan pangan ini," katanya. Ia juga menyampaikan, kegiatan ini menghadirkan tidak kurang dari 1.000 KPM yang berasal dari desa-desa di Kelurahan Drangong, Kelurahan Taman Baru dan Kelurahan Umbul Tengah. Dalam kegiatan ini, Presiden melakukan pengecekan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilanjutkan dengan penyaluran beras bantuan pangan kepada sejumlah KPM di kota Serang, bantuan yang diterima yakni 10 kilogram beras beserta sembako. Turut mendampingi dalam kegiatan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, PJ. Gubernur Banten Al Muktabar dan PJ. Walikota Serang Yedi Rahmat.
Antara
January
VOInews.id- Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Ahzar Simanjuntak memastikan anggaran pertahanan selama dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak sampai Rp700 triliun. Oleh karena itu, dia menyesalkan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut anggaran pertahanan mencapai Rp700 triliun, karena informasi tersebut menyesatkan. "Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2023 adalah Rp131 triliun, dan Rp30 triliun untuk alutsista. Jadi, kebohongan publik menyebut Rp700 triliun," kata Dahnil saat dihubungi di Jakarta.
Jubir Menhan itu pun menilai narasi menyesatkan yang disampaikan salah satu capres saat debat ketiga Pilpres 2024 tidak etis, karena niatan-nya diyakini sebatas ingin menjatuhkan lawan politik. Kementerian Pertahanan mendapat pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp134,32 triliun, yang merupakan hasil penambahan Rp2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Dari jumlah itu, besaran uang yang dialokasikan terkait alutsista sekitar Rp30 triliun.
Antara
January
VOinews.id- Pemerintah Israel dan para pemukim ilegalnya telah melancarkan sekitar 12.000 serangan sepanjang 2023, kata pejabat Palestina pada Senin. "Pemerintah pendudukan dan pemukim-pemukimnya melancarkan 12.161 serangan, termasuk 5.308 serangan setelah 7 Oktober,” kata ketua Komisi Perlawanan Kolonisasi Moayad Shaaban kepada awak media di Ramallah. Pemukim Israel telah melakukan 2.410 serangan, tandas Shaaban. Menurut Shaaban, 22 warga Palestina tewas akibat ditembak pemukim Yahudi, termasuk 10 orang setelah 7 Oktober.
Shaaban mengungkapkan 25 komunitas Bedouin mengungsi di Tepi Barat dan gurun Yerusalem Timur sepanjang tahun ini yang 22 komunitas di antaranya mengungsi setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober. Komunitas Bedouin meliputi 266 keluarga yang secara keseluruhan berjumlah 1.517 orang. Selama setahun terakhir, sebanyak 21.731 pohon termasuk 18.964 pohon zaitun juga ditebang, kata Shaaban. Dia memaparkan selama periode itu pemerintah Israel menyita lahan seluas lebih dari 50 km per segi lahan karena alasan cadangan alam, perintah perampasan dan penyitaan.
Antara
January
VOinews.id- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, Holding BUMN Pangan, menyatakan dana penjaminan sebesar Rp28,7 triliun akan dialokasikan untuk 12 komoditas cadangan pangan pemerintah (CPP). "Anggaran digunakan untuk program cadangan pangan pemerintah, yang dapat plafon anggaran berdua, untuk Bulog dan ID Food," ujar Direktur Utama ID Food, Frans Marganda Tambunan saat berbincang di Jakarta, Senin. Frans mengatakan ID Food mendapat tugas untuk pembiayaan sembilan komoditas yang terdiri dari minyak goreng, ayam, telur, ikan, bawang merah, bawang putih, daging ruminansia, cabai dan gula pasir. Sementara Bulog, menaungi beras, kedelai dan jagung. Lebih lanjut, Frans menyampaikan penyerapan terbesar kemungkinan akan terdapat pada komoditas daging ayam dan telur. Sebab ID Food masih melanjutkan program yang dilaksanakan sejak tahun lalu untuk mengatasi stunting di tujuh provinsi.
"Kemudian, yang kemungkinan penyerapannya juga besar ada di minyak goreng, daging sapi dan gula," katanya. Diketahui, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyiapkan dana penjaminan senilai Rp28,7 triliun yang akan diberikan kepada Bulog dan ID Food untuk salah satunya menyerap produksi beras dari panen raya 2024. Arief menuturkan dana penjaminan untuk memastikan offtaker yang menjadi kendala oleh petani dan peternak. Sehingga, ia meminta para petani dan peternak untuk berfokus pada produksi saja dan BUMN di bidang pangan akan siap menyerap hasil produksi dengan harga yang bagus. NFA bersama Perum Bulog, lanjutnya terus bersiap menyambut panen raya di 2024. Penyerapan produksi dalam negeri guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), ditegaskannya, menjadi prioritas demi ketahanan pangan nasional.
Antara