Akbar
September
VOInews,id- Iran pada Rabu menghentikan sementara penerbangan ke negara tetangga Azerbaijan dan Armenia, menurut laporan media setempat. Berdasarkan keputusan Otoritas Penerbangan Sipil (CAA) Iran maka penerbangan ditangguhkan "untuk waktu singkat", kata kepala CAA Mohammad Mohammadi Bakhsh kepada Kantor Berita Buruh Iran (ILNA). Penerbangan akan dilanjutkan jika situasinya kembali normal, katanya. Pada Selasa usai provokasi pasukan Armenia di Karabakh, Azerbaijan mengatakan pihaknya telah meluncurkan aksi "kontraterorisme" di wilayah tersebut untuk mempertahankan kesepakatan damai trilateral 2020 dengan Rusia dan Armenia.
Pada Kamis diumumkan gencatan senjata, namun setelah Iran mengatakan telah menangguhkan penerbangan. Hubungan antara Azerbaijan dan Armenia memanas sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, wilayah yang diakui dunia sebagai bagian dari Azerbaijan beserta tujuh wilayah yang berdekatan lainnya. Pada musim gugur 2020 Azerbaijan membebaskan sejumlah kota, desa dan permukiman dari pendudukan Armenia dalam 44 hari bentrokan.
Perang berakhir pada November berkat gencatan senjata yang ditengahi Rusia. Akan tetapi, ketegangan antar kedua negara masih berlanjut meski sedang berlangsung pembicaraan yang bertujuan untuk kesepakatan damai.
Sumber: Anadolu
September
VOinews.id- Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September. "Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.
Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perpu Pilkada 2024. "Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD," kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.
Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.
Antara
September
VOInews.id- Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman mendukung reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang sesuai dengan kondisi dan tantangan global saat ini. Saat menyampaikan pidatonya dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (19/9), Scholz mengatakan bahwa komposisi Dewan Keamanan saat ini adalah contoh paling jelas bahwa organisasi tersebut tidak mewakili realitas dunia yang multipolar. Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara.
Lima negara di antaranya merupakan anggota tetap, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, China, dan Rusia. Para anggota tetap ini memiliki wewenang lebih besar, yakni hak veto yang memungkinkan mereka mencegah atau membatalkan adopsi resolusi Dewan Keamanan. Dengan kata lain, jika ada satu saja anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menolak maka keputusan tidak bisa dibuat. Sementara 10 negara lainnya adalah anggota bergilir atau tidak tetap.
Anggota tidak tetap memiliki periode keanggotaan dua tahun. “Tentunya Afrika pantas mendapatkan keterwakilan yang lebih besar, demikian juga dengan Asia dan Amerika Latin,” ujar Scholz dalam transkrip resmi yang dirilis PBB melalui situs webnya.
Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan wacana yang sudah bergulir cukup lama. Salah satu negara yang kerap menyerukan reformasi itu adalah Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Juli lalu mengatakan bahwa DK PBB harus direformasi sesuai dengan realitas yang ada. Menurut dia, dominasi negara-negara Barat pada badan tersebut harus diseimbangkan. Lavrov menyatakan bahwa Moskow akan berupaya untuk memperluas keanggotaan DK PBB guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pembukaan Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (19/9), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan kebutuhan untuk mereformasi DK PBB yang mencerminkan realitas dunia saat ini.
“Reformasi adalah pertanyaan soal kekuasaan. Saya tahu, ada banyak kepentingan dan agenda yang saling bersaing. Namun, alternatifnya adalah reformasi bukan status quo. Alternatif di luar reformasi adalah fragmentasi yang kian jauh. Reformasi atau perpecahan,” katanya. Dia menambahkan mereformasi Dewan Keamanan juga berarti mendesain ulang arsitektur keuangan internasional yang universal dan berfungsi sebagai jaring pengaman global bagi negara-negara berkembang yang sedang dalam kesulitan.
Antara
September
VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan perbaikan dan pelebaran pada jalur alternatif Puncak, Jawa Barat. "Jika ingin meningkatkan potensi wisata di kawasan di Kecamatan Sukamakmur selain sebagai jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor, maka jalannya juga harus lebih baik, untuk itu harus dilebarkan dengan standar sekitar 5,5 hingga 6 meter," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Adapun perbaikan jalan daerah yang dimaksud yaitu ruas Sukamakmur-Sukawangi dan ruas Mengker Gunung Batu yang menjadi jalur alternatif wisatawan menuju Puncak Bogor.
Basuki memastikan bahwa penanganan jalan-jalan daerah yang rusak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah telah dimulai secara serentak di seluruh Nusantara dimulai sejak akhir Juli 2023. "Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia sepanjang 2.800 km jalan raya dan 2.300 meter jembatan. Di Jawa Barat ada 15 ruas jalan yang dibangun, di antaranya ada di Kabupaten Bogor.
Semua ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023 termasuk ruas jalan ini,” katanya. Kegiatan preservasi jalan Sukamakmur - Sukawangi dilaksanakan sejak 30 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp38,96 miliar. Konstruksinya dilaksanakan PT Hutama Prima dengan panjang penanganan 6,64 Km. Sedangkan untuk ruas Mengker Gunung Batu pekerjaannya dilaksanakan oleh PT Bengkel Konstruksi Mandiri dengan nilai kontrak Rp14,94 miliar sejak 30 Agustus 2023 dengan pekerjaan berupa rekonstruksi jalan sepanjang 2,93 km. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, dengan adanya proyek pembangunan jalan di Kecamatan Sukamakmur ini diharapkan menjadikan Sukamakmur benar-benar menjadi makmur. Pembangunan jalan ini sudah direncanakan sampai tahun 2024 sampai Kecamatan Citeureup.
“Artinya masyarakat yang menuju Puncak bisa menggunakan jalan ini, yang tembus ke Cipanas sebagai jalan alternatif. Ini mengurangi beban volume kendaraan di kawasan Puncak, sehingga perjalanan ke destinasi wisata lebih lancar. Terobosan Menteri PUPR melalui inpres ini betul-betul sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat, dan kami terus mengawal pembangunannya,” kata Mulyadi.
Antara