Akbar
September
VOinews.id- Armenia meminta penempatan segera misi PBB untuk memantau HAM dan keamanan di Nagorno-Karabakh seiring bakal datangnya bantuan di daerah yang memberontak dan sedang berada dalam kondisi gencatan senjata yang rapuh itu. Azerbaijan pada Rabu menyatakan gencatan senjata setelah memaksa separatis Armenia untuk menerima pengembalian penuh Karabakh, daerah kantong etnis Armenia, ke kontrol Azerbaijan.
Orang Armenia di daerah itu mengaku khawatir akan terjadi persekusi jika tetap tinggal. Karabakh, yang dikenal secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, memiliki pemerintahan yang memisahkan diri sejak perang di awal 1990-an seiring pembubaran Uni Soviet. Azerbaijan telah berjanji untuk melindungi hak-hak Armenia, tetapi orang Armenia bebas jika memilih untuk pergi. "Komunitas internasional harus melakukan segala upaya untuk segera menurunkan misi gabungan antarbadan PBB ke Nagorno-Karabakh dengan tujuan memantau dan mengkaji HAM, kemanusiaan dan situasi keamanan di lokasi," kata Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan dalam pidato di PBB, menurut naskah pidatonya.
Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov, yang juga berpidato di PBB, mengatakan negaranya akan melanjutkan upaya menuju "berlanjutnya pembangunan perdamaian pascakonflik, reintegrasi dan kehidupan bersama yang damai". Armenia yang didukung oleh Rusia, kalah perang pada 2020 dari Azerbaijan yang didukung oleh Turki atas perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Baca juga: Azerbaijan kirimkan bahan bakar untuk warga Armenia di Karabakh Setelah kekalahan itu, Armenia telah menyiapkan tempat untuk menampung puluhan ribu orang Armenia yang berasal dari wilayah itu, termasuk membangun hotel sekitar perbatasan, meski Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengatakan ia tidak ingin warga meninggalkan tempat tinggal mereka kecuali benar-benar terpaksa.
Anggota-anggota Dewan Keamanan PBB telah menyerukan perdamaian di daerah itu, dengan sejumlah sekutu Barat bagi Armenia mengutuk operasi militer Azeri. Dengan ribuan orang Armenia di Karabakh dalam kondisi tanpa makanan, konvoi bantuan Komite Internasional Palang Merah bergerak menuju Karabakh pada Sabtu, membawa bantuan pertama sejak serangan Baku. Rusia mengatakan telah mengirim lebih dari 50 ton makanan dan bantuan lain ke Karabakh.
Dengan lebih dari 2.000 pasukan penjaga perdamaian di daerah itu, Rusia mengatakan bahwa dalam syarat gencatan senjata, sebanyak enam kendaraan lapis baja, lebih dari 800 senjata api, senjata anti-tank dan sistem pertahanan antirudal, begitu juga dengan 22.000 peluru amunisi telah diserahkan pada Sabtu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang telah menggelar pembicaraan darurat dengan Armenia dan Azerbaijan, mengatakan di media sosial bahwa "AS akan melanjutkan dukungan yang teguh terhadap Armenia dan kedaulatan serta integritas wilayahnya".
Antara
September
VOInews.id- Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengakui bahwa harus ada perbaikan regulasi untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk-produk impor. Pasalnya, menurut Teten, dari hasil tinjauannya di Kabupaten Bandung, Minggu, dirinya mendapatkan informasi dari para pelaku usaha bahwa regulasi yang ada kini, masih belum bisa membendung serbuan barang impor hingga memukul telak industri dalam negeri baik tingkat pengecer sampai produsen, termasuk pada sektor tekstil.
Teten menjelaskan para pelaku usaha, menilai Safeguard (tindak pengamanan) kurang efektif katanya, di mana Safeguard untuk pakaian Rp25 ribu untuk satu potong, tapi dijual secara online bisa di bawah Rp25 ribu. "Itu artinya regulasinya tidak jalan, nah kita tidak tahu apakah ini ada indikasi masuknya tidak resmi atau tidak dilaporkan ini soal kepabeanan. Tadi mereka menyampaikan bahwa masuk barang ke Indonesia itu terlalu mudah dan murah.
Itu yang tadi minta ke pemerintah supaya regulasi dibenahi," ucapnya. Karena itu, kata Teten, berbagai masukan yang disampaikan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), mengingat kewenangan tersebut ada di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.
Termasuk, lanjut dia, soal usulan penetapan harga pokok khusus, seperti China yang menetapkan bahwa barang masuk dari luar negeri tidak boleh lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP) demi melindungi industri dalam negeri. Pasalnya efek membanjirnya barang impor yang juga menerapkan predatory pricing atau jual rugi melalui daring atau online, mengakibatkan berbagai pusat penjualan besar seperti ITC Kebon Kalapa, Pasar Andir, hingga Pasar Tanah Abang sepi, bahkan produsen sendiri tidak bisa bersaing dalam platform daring.
"Jadi betul juga apa yang disampaikan para pelaku usaha di sini, bahwa kita tuh barang dari luar masih terlalu mudah dan murah masuknya, sehingga memukul produksi dalam negeri. Makannya saya akan coba sampaikan ini," ucapnya. Mudah masuknya barang-barang impor itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemi Kartiwa dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global hingga barang-barang dari produsen besar dunia seperti China tidak terserap ke berbagai negara seperti Amerika, akhirnya mereka mencari pasar baru yang memiliki pembatasan perdagangan (trade barrier) yang lemah.
"Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market, karena memang Indonesia kan populasinya nomor empat di dunia, dan GDP kita masih cukup terkontrol dan inflasi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara lain, makanya kita ini dibidik oleh mereka menjadi pangsa pasarnya," ucap dia.
Karenanya, kata Jemi, dalam diskusi para pelaku usaha konveksi dan tekstil di Kabupaten Bandung bersama MenkopUKM Teten Masduki, ada usulan untuk pakaian jadi dari yang sekarang pembatasannya mungkin di "post border", diusulkan menjadi "border".
"Atau yang spesifik, istilahnya regulasi itu bisa menahan derasnya masuk produk-produk impor tersebut. Kalau kita tidak pintar melakukan trade barrier, maka kita ini akan rontok ekosistemnya, hilirnya rontok maka terimbas juga ke hulunya," ucap dia menambahkan.
Antara
September
VOInews.id- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan pada Rabu (20/9) bahwa kerajaannya sedang bergerak menuju kesepakatan untuk memulihkan hubungan dengan Israel. "Semakin hari, semakin dekat," katanya saat diwawancarai televisi Fox News.
Mohanmed bin Salman menepis sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa proses pembentukan hubungan kedua pihak mengalami kebuntuan karena kalangan oposisi Israel menolak melakukan kesepakatan dengan Palestina. Ia mengatakan bahwa perundingan sedang berjalan dengan baik. "Kami berharap ini akan memudahkan kehidupan rakyat Palestina, dan menjadikan Israel sebagai salah satu pemain di Timur Tengah," kata dia.
Antara
September
VOinews.id- Chief of Community & Parnership Du Anyam dan Krealogi Hanna Keraf mengatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini membutuhkan kehadiran agregator agar produk mereka bisa menembus hingga pasar global.
“Ketika jumlahnya menjadi banyak, ongkos kirim jadi lebih murah karena produk yang dikirimkan juga banyak,” kata Hanna di Jakarta, Kamis. Dia menyampaikan bahwa UMKM membutuhkan agregator untuk meraih peluang pasar global dengan lebih efektif karena bergantung pada platform digital atau agregator. Menurut Hanna, UMKM dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada untuk mencapai pelanggan di seluruh dunia, mengurangi beban logistik, dan meningkatkan eksposur produk mereka.
Hanna mengatakan, dengan cara tersebut UMKM dapat mengatasi beberapa hambatan masuk ke pasar global, seperti distribusi, pemasaran, dan kehadiran secara daring sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efisien dalam skala global yang lebih luas. “Di Indonesia sendiri ada 95 sampai 96 persen dari struktur UMKM itu ada di level ultra mikro dan mikro. Mereka ini individu individu terpisah, jadi peran agregator menjadi penting untuk mengkonsolidasi produk produk yang sejenis,” katanya.
Antara