Akbar
September
VOinews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai bahwa Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi properti terbaik di dunia. “Indonesia telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sekitar 273 juta jiwa, dan bonus demografi yang akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan, permintaan properti di Indonesia khususnya untuk smart and green city, akan semakin meningkat pula,” kata Menko Airlangga dalam acara The International Real Estate Federation (FIABCI) Trade Mission 2023 melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Menko Airlangga menjelaskan, melalui tema Green Cities for Greener Future, industri properti Indonesia juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan.
Konsep tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan. Ia memberikan contoh penerapan konsep tersebut terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan visi kota hijau. Agar mampu mencapai efisiensi dan konservasi energi, dilakukan penggabungan desain bangunan ramah lingkungan (green building) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin distrik.
“Dukungan Pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Struktur Bangunan Gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia termasuk di sektor properti. Hal itu karena sektor properti mempunyai peran penting yang memberikan efek ganda atau multiplier effect signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan. Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan bahwa kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43 persen untuk sektor konstruksi dan 2,40 persen untuk sektor perumahan atau real estate.
Meskipun sektor perumahan atau real estate pada kuartal II-2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30 persen secara tahunan (yoy), namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen yoy. Dari sisi permintaan, Indeks Permintaan Properti Komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87 persen yoy dan Indeks Permintaan Properti Komersial kategori penjualan meningkat 0,36 persen yoy pada kuartal II-2023.
Menko Airlangga menilai peningkatan indeks permintaan itu dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan. “Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value 100 persen dan Financing to Value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” pungkasnya.
Antara
September
VOInews.id- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pembangunan ekosistem energi baru terbarukan (EBT), untuk memerangi krisis iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. "Meningkatnya emisi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keseimbangan Bumi. Salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun ekosistem energi baru terbarukan yang berkelanjutan," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Hal itu disampaikan Puan, usai menghadiri puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2023, di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kegiatan itu merupakan ajang untuk mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan pemerintah, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. "Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan drastis dalam penggunaan energi terbarukan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan," jelasnya.
Dia mencontohkan, dalam memajukan ekosistem EBT untuk memerangi krisis iklim, DPR juga sudah berperan serta dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat. Panel surya pada PLTS itu terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepatnya di taman energi DPR yang berada di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura. PLTS di Taman Energi DPR saat ini digunakan untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR. Puan mengatakan, penggunaan panel surya di kompleks parlemen menjadi komitmen DPR dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.
"Energi terbarukan tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih berkelanjutan, karena sumber dayanya dapat diperbaharui tanpa batas, berbeda dengan bahan bakar fosil yang semakin terbatas," katanya menegaskan.
Festival LIKE 2023 juga merupakan rangkaian kegiatan persiapan Indonesia dalam rangka COP-28 UNFCC yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada November mendatang. COP-28 sebutan lain dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023 atau Konferensi Para Pihak UNFCCC (United Nations Framework on Climate Change Conference). UNFCC adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.
ANtara
September
VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengecek satu per satu perusahaan tambang yang tidak memperbaiki lahan bekas kegiatan tambangnya. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE), di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin. “Saya ingatkan kalo di sini ada perusahaan tambang yang hadir, setelah menambang harus diperbaiki lahan itu.
Setuju? Jangan langsung ditinggal, dibiarkan, akan saya cek satu per satu,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Senin. Presiden Jokowi mengatakan saat ini sudah ada peraturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bahwa setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian.
“Harus punya nursery center sehingga setiap habis nambang langsung ditanam, langsung ditanam, langsung ditanam, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan semakin parah. Wajib karena sudah ada peraturan menterinya, baru saja keluar,” tegas Presiden Jokowi.
Dia menyampaikan dunia sekarang ini sedang bertransisi menuju kepada ekonomi hijau. Semua negara mengarahkan fokusnya pada ekonomi hijau karena semua negara takut terhadap perubahan iklim yang ada. “Sekali lagi transisi menuju ekonomi hijau.
Semua negara sekarang ini daur ulang sampah dikerjakan, produksi produk-produk industri hijau dikerjakan, kendaraan listrik dimulai, semua dibangun,” ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan banyak negara yang sudah menggunakan bio diesel dan bio etanol.
Indonesia, kata dia, juga sudah memulai industri baterai untuk kendaraan listrik. “Kita juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangun industri baterai kendaraan listrik. Karena kita punya bahan bakunya di sini. Nikel kita punya, kobalt kita punya, mangan kita punya,” ucap Presiden Jokowi.
Meski demikian dia mengingatkan agar perusahaan tambang, termasuk perusahaan tambang bahan baku baterai listrik, untuk mengikuti kewajiban memperbaiki lahan bekas tambang sesuai dengan Peraturan Menteri LHK.
Antara
September
VOInews.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan enam teknologi guna optimalisasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT) dalam transformasi digital perikanan tangkap untuk mengatasi kendala komunikasi maritim di Indonesia.
“Ada enam teknologi yang disiapkan yaitu satelit komunikasi, satelit Nano, drone udara, drone laut, sensor, dan radar untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan pelaporan online tangkapan ikan,” kata Plt Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP Aulia Riza Farhan saat Bincang Bahari di Jakarta, Senin. Aulia menambahkan saat ini masih belum ada teknologi komunikasi maritim yang bisa mengirimkan data atau komunikasi langsung secara sewaktu.
“Satelit komunikasi sangat kami butuhkan untuk mendapatkan informasi yang sedang di bangun KKP,” ujarnya. Dia menuturkan pelayanan digital tersebut merupakan desain utama dari program KKP dalam transformasi dari integrasi data menuju kolaborasi network untuk keterpaduan layanan digital nasional.
“Pada 2024 mendatang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) bisa diterapkan melalui aplikasi e-PIT untuk membantu memantau aktivitas nelayan dan kapal di laut,” tutur Aulia. Selain itu, dia menjelaskan pelaku usaha perikanan di Indonesia itu sudah sampai selatan Maldives dan sebelah baratnya sampai ke Perth.
“Luas wilayah Indonesia dari perairan sampai laut lepas jadi cakupannya seluruh laut komunikasi maritim ini sangat penting untuk keselamatan kapal perikanan Indonesia,” katanya. Aulia mengungkapkan kebutuhan komunikasi maritim di Indonesia sangat diperlukan untuk membuat Ocean Big Data yang menjadi fokus utama KKP agar eksploitasi di laut Indonesia teratur.
“Sejalan arahan Pak Menteri bahwa ekologi itu sebagai ‘panglima’ sehingga ekologi itu berada di depan baru di eksploitasi sehingga benar-benar optimal dan dapat dimanfaatkan untuk negara,” ungkap Aulia. Asisten Khusus Menteri KP Bidang Tugas Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto pada kesempatan yang sama mengatakan aplikasi e-PIT merupakan teknologi yang diinisiasi KKP untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan PNBP pascaproduksi dan kebijakan PIT bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. “Aplikasi itu terintegrasi dengan layanan lain, seperti perizinan usaha, izin pelayaran serta regulasi lainnya terkait aktivitas kelautan dan perikanan,” kata Doni.
Antara
Antara