VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis mengumumkan dana darurat sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp153 miliar) untuk Libya, di mana ribuan orang tewas akibat bencana banjir. "Saya segera mengucurkan 10 juta dolar AS (sekitar Rp153 miliar) dari dana darurat PBB, CERF, dan pengajuan bantuan tambahan sedang diupayakan," kata Martin Griffiths lewat pernyataan yang menggambarkan skala bencana tersebut "membuat syok dan memilukan."

"Memberikan pasokan penyelamat nyawa bagi masyarakat, mencegah krisis kesehatan sekunder serta mengembalikan keadaan normal segera harus menyingkirkan kekhawatiran lainnya pada masa sulit yang hadapi Libya ini," kata Griffiths.

Dia menghargai negara tetangga Libya dan negara lainnya yang telah mengambil tindakan dan menerjunkan tim SAR, dokter dan memberikan pasokan. Sedikitnya 6.000 orang tewas dan ribuan lainnya masih hilang akibat banjir akhir pekan di Libya timur, menurut pejabat. Hujan lebat melanda sejumlah wilayah, terutama di Kota Derna, Benghazi, Al-Bayda, Al-Marj dan Soussa.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Semua orang berkepentingan untuk dapat berkompromi secara global, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (13/9). Guterrres melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang diadakan menjelang pekan pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-78. Dimulai pada 18 September, para pemimpin dan delegasi dunia akan berkumpul di markas besar PBB di New York untuk mengikuti serangkaian pertemuan dan acara tingkat tinggi.

"Imbauan saya kepada para pemimpin dunia akan sangat jelas," ungkap Guterres. "Ini bukan waktunya untuk mengambil sikap (posturing) atau menentukan posisi (positioning). Ini bukan saatnya untuk bersikap tidak peduli atau ragu-ragu. Ini waktunya untuk bersatu demi solusi nyata dan praktis.

Ini saatnya untuk berkompromi demi hari esok yang lebih baik." "Politik adalah kompromi. Diplomasi adalah kompromi. Kepemimpinan yang efektif adalah kompromi," imbuhnya. Pekan pertemuan tingkat tinggi merupakan satu-satunya momen dalam setiap tahun bagi para pemimpin dari seluruh penjuru dunia untuk tidak hanya menilai keadaan dunia, tetapi juga bertindak demi kebaikan bersama, ujar Guterres, seraya menekankan bahwa "aksi adalah hal yang dibutuhkan dunia saat ini." Para pemimpin dunia berkumpul di saat umat manusia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari darurat iklim yang kian memburuk hingga konflik yang terus meningkat, krisis biaya hidup global, melebarnya kesenjangan, serta gangguan teknologi yang dramatis, tutur Guterres.

"Orang-orang mengandalkan pemimpin mereka untuk mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Namun, dalam menghadapi semua ini maupun masalah lainnya, perpecahan geopolitik makin merusak kapasitas kita untuk merespons," sebutnya. Sebuah dunia yang multipolar sedang mengemuka. Meski dapat menjadi faktor penyeimbang, multipolaritas juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan, fragmentasi, dan hal-hal yang lebih buruk lagi, ujar Guterres.

"Namun, di saat tantangan kita makin terhubung dibandingkan sebelumnya, tidak ada pemenang dalam permainan menang kalah (zero-sum game)," ucapnya. Sekjen PBB tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun ada perpecahan, kepentingan yang berbeda, visi yang berbeda, dan budaya yang berbeda, dunia perlu berkompromi.

"Jika kita menginginkan masa depan yang damai dan sejahtera berdasarkan kesetaraan dan solidaritas, para pemimpin memiliki tanggung jawab khusus untuk mencapai kompromi dalam merancang masa depan bersama demi kebaikan kita bersama," kata Guterres. "Pekan depan di sini, di New York, adalah tempat untuk memulainya."

Antara

VOinews.id- Menteri BUMN Erick Thohir menjamin naik kereta cepat Jakarta Bandung tetap aman dan nyaman, bahkan saat kereta melaju pada kecepatan tertinggi 351 kilometer (km) per jam. "Menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Bapak Presiden Jokowi beserta rombongan. Walaupun kecepatan kereta mencapai 351 km/jam, di dalam rasanya tetap nyaman dan aman," kata Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan uji coba KCJB di Stasiun Halim Jakarta, Rabu. Kenyamanan yang dimaksud Erick adalah antara lain perjalanan menggunakan KCJB begitu cepat dan tidak ada getaran dengan kecepatan maksimal operasional tersebut.

Selain itu, kenyamanan dalam kereta cepat juga membuat penumpang bebas kemacetan, seperti yang dialami pengendara mobil. "Berangkat pagi, eh sampai Bandung masih pagi. Anti-macet dan slap-slip. Siapa mau naik juga?" ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun mencatat secara khusus kecepatan KCJB tersebut.

Presiden mengaku sudah empat kali meninjau proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB). Namun, ini adalah kali pertama Presiden menjajal kereta cepat. "Namun ini baru pertama kali kita coba kecepatan 350 km per jam, tidak terasa sama sekali. Ya inilah peradaban. Inilah kecepatan," kata Presiden di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Rabu. Atas pencapaian tersebut, Presiden mengharapkan masyarakat pengguna mobil pribadi agar segera beralih ke kereta cepat untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, dan sebaliknya. Presiden juga mengajak pengguna mobil untuk beralih ke moda transportasi umum lainnya yang sudah disediakan pemerintah selain kereta cepat, yaitu kereta layang ringan (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga Trans Jakarta.

Masyarakat pun dapat mulai menjajal kereta cepat pada Oktober mendatang. Tujuan utama dari perpindahan pengguna mobil ke alat transportasi massal itu, menurut Presiden, adalah agar dapat menekan tingkat kemacetan di jalan. Pada saat yang sama, tingkat polusi juga dapat ditekan. Presiden Joko Widodo melakukan uji KCJB dengan titik awal perjalanan dari Stasiun Halim, Jakarta yang berakhir di Stasiun Padalarang, Jawa Barat. Hanya butuh waktu 28 menit untuk tiba di stasiun Padalarang.

Pada uji coba kali ini turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Antara

VOInews.id- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi industri yang turut membangun smelter yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) karena akan dapat mendukung industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). “Oleh karenanya, pemerintah terus mendukung upaya pertumbuhan industri dalam negeri khususnya industri hilirisasi sumber daya alam mineral dan pengembangan EV di tanah air,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Menperin mengatakan peningkatan nilai tambah nikel sebagai salah satu komoditas mineral dapat mencapai 19 kali apabila diolah menjadi bahan baku baterai.

Namun demikian, hingga tahun 2020, sebagian besar pengolahan bijih nikel di Indonesia berada pada jalur untuk memproduksi NPI dan FeNi, bukan pada jalur untuk produksi baterai. “Dengan target kuantitatif pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk roda empat dan lebih sebesar 400 ribu unit pada tahun 2025, dan satu juta unit pada tahun 2035, proyeksi kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai khususnya jenis baterai NMC 811 akan terus meningkat,” papar Menperin.

Menperin pun memberikan apresiasi kepada seluruh investor dan jajaran Direksi PT Anugrah Neo Energy Materials dan PT Gotion Indonesia Materials atas komitmennya dalam membangun industri smelter nikel di Indonesia.

“Langkah ini turut menyukseskan program hilirisasi serta menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045,” kata Menperin. Proyek Baterai HPAL antara PT Anugrah Neo Energy Materials (ANEM) berstatus 100 persen PMDN dan dengan mitra strategis PT Gotion Indonesia Materials (GIM) yang berstatus PMA. Proyek tersebut akan berlokasi di Neo Energy Buleleng Industrial Park (NEBIP), Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kerja sama ini nantinya akan menjadi operasi yang terintegrasi secara vertical, yang menggabungkan sumber daya tambang dengan Fasilitas HPAL, untuk memproses Bijih Ni menjadi MHP dan Ni/Co Sulfat, yang merupakan bahan prekursor katoda untuk produksi baterai EV.

Keberadaan proyek baterai HPAL tersebut diharapkan menambah kapasitas MHP nasional sebanyak 120.000 MT per tahun. Sebagai aspek utama dalam produksi EV, jalur panjang produksi baterai EV dari bijih limonite tersebut memerlukan dukungan terintegrasi dari berbagai sektor industri terkait.

Antara