VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia, salah satunya dengan mempromosikan produk halal Tanah Air di pameran Malaysia International Hahal Showcase (Mihas) yang berlangsung pada 12-15 September di Kuala Lumpur, Malaysia. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan, keikutsertaan Indonesia di Mihas 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya untuk produk halal Indonesia. "Partisipasi kali ini juga menjadi upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024," ujar Didi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pada pembukaan Paviliun Indonesia, terjadi penandatanganan kesepakatan dagang antara CV Cariza Khansa Pratama dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dr Aisha Solution SDN BHD dari Kedah, Malaysia. Kesepakatan dagang tersebut bernilai 100 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,5 miliar. Paviliun Indonesia sendiri menampilkan 52 peserta dari sektor usaha makanan dan minuman, modest fesyen, rempah, serta herba.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan, partisipasi Indonesia merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia agar semakin bersaing di pasar internasional. Selain itu, produk halal juga menjadi prioritas ekspor karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karakteristik ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi Indonesia sebagai produsen produk halal di tingkat global.

"Tujuan diplomasi kita adalah membawa UMKM, khususnya yang bergerak di bidang produk halal, untuk go global. Di sisi lain, secara global, tren konsumsi produk halal semakin meningkat karena faktor higiene dan kesehatan. Faktor ini menjadi nilai tambah bagi produk halal sehingga diminati pasar global," kata Hermono.

Berdasarkan riset Global Islamic Economy Indicator 2022 oleh Dinar Standard, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-4 ekonomi syariah terbesar setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab. Dilihat berdasarkan kategorinya, Indonesia menempati urutan ke-2 untuk makanan halal, peringkat ke-3 untuk fesyen muslim, dan peringkat ke-6 untuk keuangan syariah.

Antara

VOInews.id- Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Maringka mengatakan sudah saatnya melakukan keberpihakan terhadap sektor pertanian karena sektor tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. "Urusan pertanian adalah mengisi perut 287 juta jiwa manusia-manusia Indonesia dan itu semua bergantung atas keberhasilan dari sektor pertanian," katanya di Manado.

Dengan adanya ancaman dampak dari El Nino seperti ini, kata dia, perlu melakukan berbagai hal. Memang di Sulawesi Utara tidak menjadi prioritas karena alam yang bersahabat. Namun di provinsi-provinsi lain mengalami hambatan dalam mengembangkan pertanian. Karena itu, kata Irjen, saat ini menjadi momentum yang tepat, sektor pertanian Sulawesi Utara memberikan kontribusi terbesar bagi masyarakat Indonesia. Karena apa yang dihasilkan oleh sektor pertanian ini bisa memberikan dukungan bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan hajat hidup orang banyak.

Karena itu, ia memberikan apresiasi bagi legislatif yang ikut mendukung keberhasilan penandatanganan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. "Ini adalah wujud nyata bagaimana kepala daerah memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian, dan itu yang harus diupayakan," ujarnya.

Irjen mengharapkan, Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menjadi gaung semua kabupaten kota lainnya juga melakukan hal yang sama. "Ini adalah bentuk keberpihakan kita terhadap sektor pertanian," katanya.

Antara

VOInews.id- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Kediaman Pribadi Wapres, Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara (Penata), Serang, Banten, Minggu. Dalam pertemuan tersebut Wapres dan Dubes Arab membahas tentang rencana kerja sama pengembangan sektor pendidikan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara (STIF Syentra), menjadi Universitas An-Nawawi Al-Bantani. "Kami mengambil nama Syekh Nawawi (untuk lembaga pendidikan) karena beliau lahir di sini (Tanara),” kata Wapres kepada Dubes Arab, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta.

Wapres menjelaskan bahwa Syekh Nawawi melanjutkan pendidikan, dan mengajar di Makkah. Syakh Nawawi wafat di Makkah dan dikebumikan di Pemakaman Al-Ma’la, Makkah. Wapres menambahkan, Syekh Nawawi juga mengarang berbagai judul kitab, tidak hanya di Arab Saudi tetapi juga di Indonesia, yang berjumlah sekitar 100 kitab dengan menggunakan Bahasa Arab, seperti Fiqih, Aqidah, Tafsir, serta juga melahirkan tokoh-tokoh Muslim pendiri organisasi Islam di Indonesia.

“Banyak murid-muridnya antara lain Pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asyari, Pendiri Muhammadiyyah Syekh Ahmad Dahlan, Pendiri Tarbiyah Islamiyah Syekh Usman Ar-Rusli, dan masih banyak lagi,” jelas Wapres. Dari sejarah tersebut, Wapres menekankan bahwa ada kedekatan tersendiri antara Tanara, tempat dilahirkannya Syekh Nawawi dengan Arab Saudi. Sebagai upaya mengembangkan ilmu-ilmu yang diwariskan Syekh Nawawi kepada umat Islam di Indonesia, Wapres mengungkapkan, maka dibangunlah Penata, dari jenjang Ibtidaiyyah, Tsanawiyyah, dan Aliyah. Selain itu juga dibangun STIF Syentra, agar nanti terlahir ahli fiqih-ahli fiqih Indonesia seperti Syekh Nawawi.

Dia menjelaskan, guna menghadapi tantangan global, dimana cendekiawan Muslim dituntut tidak hanya mampu mengusai ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum lainnya, maka STIF Syentra berekspansi menjadi universitas yang nantinya memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Syariah, Fakultas Pertanian, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. “Nantinya akan kami kembangkan menjadi Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani.

Lokasinya dekat sekali dari sini,” ungkap Wapres. Rencana kerja sama pengembangan pendidikan ini, telah dibahas sebelumnya ketika Dubes Faisal menemui Wapres di Kediaman Resmi Wapres, di Jakarta, Senin (28/8). Adapun dalam pertemuan di Tanara itu, Dubes Faisal mengungkapkan keinginannya kepada Wapres untuk mengunjungi dan menjalin kerjasama dengan Penata. “Dan Saya telah berjanji di hadapan Yang Mulia Wakil Presiden untuk mengunjungi lokasi (Penata) ini, dan hari ini saya mengunjungi janji saya,” ujar Dubes Faisal.

Ia menekankan bahwa apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Arab Saudi. “Dan semua yang tadi disampaikan dan diharapkan akan benar-benar mendapat perhatian,” ucap Dubes. Usai pertemuan, Wapres dan Dubes Arab melakukan peninjauan ke area yang akan dibangun Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani, yang lokasinya berada sekitar 800 meter dari Penata. Luas area universitas disiapkan sekitar 10 ha, dengan lahan yang akan dibangun sekitar 6 ha.

Dalam peninjauan tersebut, Dubes Arab menunjukkan apresiasi tertinggi kepada Wapres. Ia pun mengundang Wapres untuk datang ke Arab Saudi dan tinggal di kediamannya. “Insya Allah Yang Mulia Wakil Presiden akan menjadi tamu kami di rumah kami, di kebun kurma kami. Kita tidak akan mengizinkan nanti ketika Yang Mulia Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Kota Suci Madinah, saya tidak akan mengizinkan kecuali (tinggal) di tempat saya. Tidak boleh di hotel, tidak boleh di mana-mana,” ujar Dubes.

“Dan Ini benar, ini janji saya, hati kami dan rumah kami terbuka untuk Yang Mulia Bapak Wakil Presiden,” ujarnya. Hadir mendampingi Wapres dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Robikin Emhas dan Masduki Baidlowi.

Antara

VOInews.id- Ketua delegasi Myanmar untuk PBB menyerukan tekanan lebih besar guna menghentikan "kekejaman militer" yang dilakukan junta militer di tanah airnya, sebagai tanggapan atas kecaman ASEAN terhadap junta setelah pertemuan puncaknya pada awal bulan ini.

"Sejujurnya, ini masih belum memenuhi harapan kami," kata Dubes Kyaw Moe Tun dalam wawancara baru-baru ini dengan Kyodo News, merujuk pada pernyataan terbaru mengenai Myanmar oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut. Kyaw Moe Tun ditunjuk sebagai Dubes Myanmar untuk badan dunia tersebut di New York sekitar tiga bulan sebelum militer mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara tersebut pada 1 Februari 2021. Kyaw Moe Tun tetap menjabat meski ada upaya junta untuk memecatnya.

Naypyitaw memberitahu PBB tentang rencana untuk menggantikan dirinya setelah kudeta. Namun, selama dua tahun terakhir, Majelis Umum PBB mengizinkan Kyaw Moe Tun untuk terus menghadiri pertemuan atas nama negaranya sambil menunda keputusan apakah akan mengakreditasi perwakilan junta Myanmar. Kyaw Moe Tun mengaku mewakili negara Asia Tenggara tersebut dalam konsultasi terus-menerus dengan kepemimpinan sipil bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional. “Kami berpikir bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat mengambil tindakan yang kuat dan bersatu melawan militer… tetapi hal itu belum terjadi,” katanya dengan merujuk situasi kemanusiaan di negaranya.

Pernyataan blok beranggotakan 10 negara tersebut menegaskan “kurangnya kemajuan substansial” dalam penerapan rencana perdamaian konsensus lima poin yang disepakati antara pemerintah pimpinan militer Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya pada tahun 2021, dan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Pada KTT tersebut, negara-negara anggota sepakat bahwa ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang akan bekerja sama untuk menangani junta Myanmar.

Kyaw Moe Tun memuji langkah tersebut karena memberikan “kesinambungan” dalam mengatasi masalah Myanmar. Utusan Myanmar untuk PBB tersebut, yang mengkritik tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan junta terhadap rakyat Myanmar, telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini. Ia dimasukkan oleh Henrik Urdal, kepala Institut Penelitian Perdamaian yang berbasis di Norwegia, ke dalam daftar tidak resmi lima kandidat teratas untuk penghargaan tersebut.

“Kami ingin komunitas internasional membantu kami dengan cara yang konkret dan efektif. Pastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Pastikan mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan," kata Kyaw Moe Tun. Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada bulan Desember 2022 yang meminta pembebasan “semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang” dan menyerukan diakhirinya “segala bentuk kekerasan” di Myanmar.

Kyaw Moe Tun telah meminta Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi atas penjualan senjata dan bahan bakar jet kepada junta, memblokir sumber pendanaan dan menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memberikan keadilan bagi korban tewas di tangan militer Myanmar.

“Kami, komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan, tidak bisa menghentikan kekejaman militer, tidak bisa menghentikan (mereka) melakukan pembantaian terhadap rakyat,” ujarnya. Kyaw Moe Tun belum berbicara dalam sesi debat umum tahunan yang melibatkan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB. Ketika ditanya apakah ia bermaksud menyampaikan pidato pada sidang mendatang yang dijadwalkan akhir bulan ini, ia mengatakan belum mengambil keputusan.

Ketika perhatian beralih ke krisis lain, termasuk perang di Ukraina, Kyaw Moe Tun mendesak dunia untuk tidak melupakan rakyat Myanmar, dengan mengatakan “intensitas penderitaan” di negaranya sama parahnya dengan di Ukraina.

Antara