VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa sekaligus Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan ada potensi kenaikan produksi beras nasional sebanyak 0,9 juta hingga 1,5 juta ton pada 2024. "Ada potensi kenaikan produksi beras tahun 2024 antara 0,9-1,5 juta ton," kata Andreas dalam diskusi Outlook Ekonomi Sektor-sektor Strategis 2024 di Jakarta.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan impor beras pada 2024 sebesar tiga juta ton. Sementara, menurut Andreas, ada potensi kenaikan produksi beras pada tahun yang sama. Produksi padi 2024 diperkirakan naik 3-5 persen. Jika terjadi stok beras yang besar, ia mengkhawatirkan harga beras akan anjlok sehingga merugikan produsen atau petani. "Kalau stok besar pasti akan menjatuhkan harga yang lebih besar daripada kenaikan stok tersebut. Yang paling dirugikan adalah sedulur tani," ujarnya.

Sementara pada 2023, Pemerintah Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,3 juta ton. Impor beras dilakukan dengan asumsi bahwa produksi nasional akan turun tajam karena fenomena El Nino. Namun, lanjut Andreas, produksi beras pada 2023 hanya turun 0,65 juta ton. Dengan demikian, ada kelebihan stok sebesar 2,65 juta ton beras. Oleh karena itu, ia mengatakan keputusan impor beras perlu ditinjau agar tidak merugikan petani. Terkait situasi pangan 2024, ia memperkirakan ada tren penurunan harga sejumlah bahan pangan karena adanya kenaikan produksi pangan. Menurut dia, yang akan mempengaruhi dunia.

Antara

VOInews.id- Selandia Baru pada Selasa mengumumkan akan mengerahkan tim bidang pertahanan beranggotakan enam orang ke wilayah Timur Tengah untuk menegakkan keamanan maritim di Laut Merah. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dan Menteri Pertahanan Judih Colling serta Perdana Menteri Christopher Luxon dalam pernyataan bersama mengatakan, pasukan tersebut tidak akan memasuki daerah Yaman.

"Serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial dan angkatan laut adalah ilegal, tidak dapat diterima dan sangat mengganggu stabilitas," ujar Luxon. Dia menambahkan bahwa tim pertahanan "akan bergabung pada posisi pertahanan bersama kapal-kapal di Timur Tengah, sesuai dengan hukum internasional, dari markas operasional di wilayah tersebut dan di tempat lain.” Pengerahan tersebut dimandatkan bakal berakhir paling lambat pada 31 Juli 2024. Ketegangan meningkat di Laut Merah di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial diduga memiliki keterlibatan dengan Israel.

Antara

VOInews.id- Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir nantinya. “Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Retno, yang berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang krisis Israel-Palestina yang dipantau secara daring Kamis pagi, kemudian mempertanyakan sikap Dewan Keamanan PBB dalam merespons pernyataan Netanyahu tersebut. “Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujar dia.

Guna mengantisipasi ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, serta memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan memungkinkan berlanjutnya proses solusi dua negara. “Pada saat yang sama, sangat penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan banyak jiwa di Gaza,” tutur dia. Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB. “Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar dia.

Ia pun mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah. “Israel harus bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tutur Retno, menegaskan. Dalam pertemuan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat itu, Menlu Retno juga mengungkapkan rencana Indonesia untuk menyampaikan pernyataan lisan (oral statement) di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberi masukan pandangan hukum kepada ICJ.

Partisipasi Indonesia itu sesuai dengan permintaan Majelis Umum PBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di Palestina. “Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan Pernyataan Lisan untuk Pendapat Penasihat ICJ yang dibawa ke pengadilan atas mandat Majelis Umum.Indonesia akan melakukan segala cara untuk mendukung Palestina,” tutur Retno.

Antara

VOInews.id- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin mengumumkan bahwa ia akan mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, yang memungkinkan warga Ukraina untuk memiliki kewarganegaraan ganda. “Hari ini saya akan menyerahkan kepada Verkhovna Rada sebuah rancangan undang-undang penting yang akan memungkinkan penerapan amandemen legislatif yang komprehensif dan pengenalan kewarganegaraan ganda,” kata Zelenskyy dalam pidatonya melalui video saat Hari Persatuan Ukraina yang diperingati setiap 22 Januari. Jika RUU itu disahkan, Zelenskyy mengatakan undang-undang tersebut akan mengizinkan semua warga etnis Ukraina dan keturunan mereka yang tinggal di luar negeri untuk mendapatkan kewarganegaraan Ukraina, kecuali mereka yang sudah memiliki kewarganegaraan Rusia.

Dia menambahkan para relawan asing yang berjuang bersama militer Ukraina melawan pasukan Rusia dalam perang yang sedang berlangsung juga akan bisa mendapatkan kewarganegaraan Ukraina berdasarkan RUU yang diusulkan itu. “Bagi semua orang yang bisa merasakan bahwa 'berada di Ukraina' berarti 'berada di rumah sendiri.' Bukan sebagai turis, tetapi sebagai warga negara. Warga negara Ukraina yang hebat, bersatu, dan satu,” tambahnya.

“Hari ini kita harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk memperkuat persatuan Ukraina dan rakyat kita, tetapi juga bertindak demi kesatuan hak dan kebebasan, kebenaran tentang Ukraina, kebenaran tentang kita, dan kebenaran tentang sejarah kita,” ucapnya. “Ini adalah pemulihan kebenaran tentang sejarah masa lalu demi masa depan Ukraina,” katanya menambahkan.

Sumber: Anadolu