VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan Deputi Sekjen ASEAN Ekkaphab Phanthavong bersama sejumlah pejabat lain dari ASEAN serta para perwakilan negara-negara anggota ASEAN menjajal menumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Senin (25/9). Hal itu dilakukan atas undangan Duta Besar China untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Hou Yanqi dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN Derry Aman. Kao Kim Hourn dan para penumpang menyatakan puas dan merasa nyaman selama menjajal kereta cepat. Dia terkesan dengan kecepatan laju kereta cepat.

Dia juga menyatakan kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra betul-betul menghadirkan manfaat nyata untuk negara-negara ASEAN. ASEAN berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan China sehingga membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut. Perjalanan pulang-pergi antara Stasiun Halim dan Stasiun Tegalluar itu juga diikuti para wakil dari negara-negara mitra ASEAN. Selama perjalanan tersebut, staf dari PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjelaskan hal-hal terkait pembangunan dan pengoperasian KCJB.

Antara

VOInews.id- PT PLN (Persero) menandatangani dokumen kemitraan pembiayaan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI guna mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan ketiga institusi tersebut di sela acara 2023 AIIB Annual Meeting di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (26/9/2023) untuk bekerja sama membahas rencana mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan peralihan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan.

"Dukungan pembiayaan tentu sangat penting untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kemitraan ini tentu dapat mewujudkan komitmen PLN dalam upaya meningkatkan porsi energi terbarukan ke bauran energi di Indonesia," kata Darmawan lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/9/2023) malam. Ia mengatakan selama 3,5 tahun terakhir ini, PLN telah bertransformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT).

Hal tersebut dimulai dengan perusahaan merancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) lebih hijau dan membatalkan rencana 13,3 gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Selain itu, komitmen penuh PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan perencanaan RUPTL kelistrikan nasional dengan penambahan 51,6 persen pembangkit dari EBT. PLN juga terus berinovasi dalam mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air sampai dengan 75 persen atau sebesar 60 GW di 2040 dari total kapasitas kelistrikan keseluruhan.

"Upaya ini sejalan dengan target net zero emission di 2060. PLN sekarang tidak hanya berfokus menyediakan energi listrik tetapi juga fokus pada lingkungan," ujar Darmawan. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan pertemuan tahunan AIIB itu menjelaskan dalam merencanakan pembangunan yang menyeluruh memerlukan pasokan energi. Dalam menjawab kebutuhan atas energi bersih diperlukan dukungan dan kerja sama dalam menyediakan pendanaan yang tepat.

"Hal ini merupakan kondisi yang diperlukan bagi partisipasi sektor swasta dalam pendanaan agenda iklim. Ini adalah langkah yang kami nantikan untuk dibagikan kepada anda dan juga kepada AIIB untuk menemukan solusinya. Sebagai lembaga keuangan yang dioperasikan dengan lebih bersih, ramah lingkungan, dan ramping," ucap Sri dalam sambutannya. Sedangkan, Presiden AIIB Jin Liqun menuturkan kemitraan tersebut untuk memfasilitasi transisi Indonesia demi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim.

Ia mengharapkan melalui kemitraan itu dapat mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam memimpin transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan di kawasan. "Ini adalah dekade yang penting untuk aksi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan para pemain energi utama di Indonesia, AIIB berencana untuk membuka dan memobilisasi modal tambahan untuk meningkatkan akses energi ramah lingkungan ke negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini," katanya.

Ia juga mengungkapkan AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi menuju energi dengan rendah karbon. Pembiayaan itu dinilai akan melengkapi upaya nasional dan multilateral yang sudah ada seperti kemitraan dengan just energy transition partnership (JETP) sekaligus mendorong pendekatan transisi energi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya usai penandatangan kemitraan, AIIB, PLN dan SMI akan menjajaki peluang untuk persiapan proyek, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis di bidang transisi energi.

"Dengan saling memanfaatkan keahlian teknis dan sumber daya keuangan, ketiga lembaga tersebut berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," kata Jin Liqun.

Antara

VOinews.id- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 2 juta ton sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan secara nasional hingga akhir 2023. "Cadangan beras kita cukup sampai akhir tahun dengan total persediaan sekitar 2 juta ton," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin. Jerry mengatakan, ia bersama jajaran Kementerian Perdagangan memeriksa langsung kondisi persediaan dan harga beras di beberapa titik pasar.

Menurut dia, harga beras saat ini mengalami fluktuasi di beberapa wilayah. Harga beras di wilayah tertentu mengalami kenaikan menjadi Rp13.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp11.000 per kg. Namun, di wilayah lain terdapat pula penurunan harga menjadi Rp12.000 dari Rp13.000 per kg. Jerry berharap, dengan cadangan beras pemerintah yang cukup saat ini serta pasokan yang aman dan lancar bisa menjamin kondusivitas harga di masyarakat.

Menurut dia, Kementerian Perdagangan terus memantau persediaan dan harga pangan di pasaran untuk mendapatkan data terbaru yang menjadi acuan dalam menentukan langkah penanganan. "Pak Mendag, saya, jajaran kita bagi tugas setiap hari, kita harus mengecek dan realtime datanya tidak hanya di lapangan tetapi juga masuk ke kantor kami," katanya.

Kemendag terus berkoordinasi dengan seluruh lapisan pemerintah daerah, Satgas Pangan, kepolisian, hingga Bapanas dan Bulog untuk memastikan kondisi persediaan dan harga pangan tetap aman di tingkat masyarakat. Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, Jerry mengatakan Kementerian Perdagangan masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memperbaiki aturan terkait HET. "Nanti kita lihat lagi, diskusi lagi karena ini kan tidak hanya soal Kemendag tetapi Bapanas, Kementan, Kemenko Perekonomian, dan lainnya," katanya.

Antara

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan praktik pembahasan mengenai peraturan presiden mengenai hak penerbit atau "publisher rights" rumit karena adanya perbedaan keinginan antarpihak.Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa pembahasan mengenai "publisher rights" hampir selesai."Untuk 'publisher rights' kita memang sudah lama membahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan. Dulu saya menyampaikan ngapain, sebulan selesai kita kerjain, tapi memang dalam praktiknya sangat rumit sekali.

Yang ini enggak mau, yang ini mau, ini enggak mau lama-lama enggak rampung," kata Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta, Senin.Presiden menjelaskan bahwa titik temu antarpemangku kepentingan sudah mulai terlihat dan menguat sehingga dapat segera diterbitkan.Kepala Negara juga mengakui bahwa aturan mengenai hak penerbit menjadi hal yang paling dipertimbangkan oleh awak media."Sekarang prosesnya sudah hampir selesai.

Belum selesai, hampir selesai, mudah-mudahan tinggal sedikit ini tidak terjadi tarik-menarik lagi," kata Presiden.Diketahui, pemerintah tengah menyusun rancangan Perpres mengenai Hak Penerbit. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan secara umum Perpres Hak Penerbit mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers.Selanjutnya, platform digital bisa melakukan semacam penyaringan mana konten yang bersifat berita dan mana yang bukan.

Adapun konten yang bersifat berita tersebut kemudian dikomersialisasi.Namun, salah satu platform digital, Google menyampaikan keberatan terkait rancangan Perpres tersebut. Google khawatir bahwa regulasi ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik.Google menyatakan bahwa apabila peraturan tersebut disahkan dalam bentuk yang sekarang, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk Google di Indonesia.

Antara