VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Duta besar Prancis untuk Niger akan tetap berada di negara Afrika barat itu meskipun ada tekanan dari pemimpin kudeta baru-baru ini untuk pergi, kata Presiden Emmanuel Macron dalam pidatonya di hadapan para diplomat pada Senin. Macron juga menegaskan kembali dukungan Prancis kepada presiden terguling Niger Mohamed Bazoum, yang keputusannya untuk tidak mengundurkan diri dianggap berani oleh Macron.

"Saya pikir kebijakan kami sudah benar. Hal ini didasarkan pada keberanian Presiden Bazoum, dan pada komitmen duta besar kami di lapangan yang tetap bertahan meskipun ada banyak tekanan, terlepas dari semua deklarasi yang dibuat oleh pihak berwenang yang tidak sah," kata Macron. Sebelumnya pada Jumat, junta Niger yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 26 Juli, mengatakan pihaknya telah memerintahkan dubes Prancis Sylvain Itte untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.

Macron juga menolak seruan dari beberapa pihak di Amerika Serikat dan Eropa agar negara-negara Barat menyerah terhadap Bazoum.

"Kami tidak mengakui mereka yang melakukan kudeta, kami mendukung presiden yang belum mengundurkan diri, dan selain itu kami akan tetap terlibat," kata Macron. Blok utama Afrika Barat, ECOWAS, telah berusaha bernegosiasi dengan para pemimpin kudeta di Niger. ECOWAS juga menyatakan siap mengerahkan pasukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional jika upaya diplomatik gagal.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan kesenjangan dalam mendapatkan akses informasi dan edukasi yang diterima oleh perempuan menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya stunting pada anak.

"Permasalahan stunting berkaitan erat dengan isu gender serta isu-isu perempuan dan anak lainnya, terutama dalam keluarga," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Senin. Menurut dia, persoalan yang dihadapi perempuan seperti akses terhadap informasi maupun layanan yang ada, keberadaan ruang untuk berpartisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, persiapan perkawinan, kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak menjadi isu krusial yang harus benar-benar diperhatikan dalam meminimalkan terjadinya stunting pada anak di kemudian hari.

Untuk memastikan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kemitraan dan kerja sama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak.

"Agar sama-sama bergerak tidak hanya dalam hal mengatasi stunting, namun permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak," katanya.

Menteri PPPA mengatakan Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting yang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul. Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia, dan ke-2 di Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30 persen atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting.

Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada anak adalah sebesar 21,6 persen, dimana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menegaskan bahwa angka stunting di masing-masing negara harus kurang dari 20 persen. Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Bintang Puspayoga pun mendorong kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk pemenuhan hak anak atas kesehatan. Gemarikan merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting yang masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia yang terus berupaya mengembangkan pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul.

antara

VOinews.id- Presiden Joko Widodo meresmikan operasionalisasi Lintas Raya Terpadu (LRT) atau Kereta Api Ringan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) di Stasiun Cawang, Jakarta, Senin. Dalam sambutannya saat peresmian, Presiden menyampaikan harapan agar keberadaan LRT dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Kita berharap masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan bisa kita hindari dan polusi bisa kita kurangi," harap Presiden. Presiden Widodo mengatakan Jakarta selalu masuk dalam 10 kota termacet di dunia. Menurut laporan yang diterimanya, setiap hari 996.000 kendaraan masuk ke Jakarta sehingga menyebabkan kemacetan dan polusi.

"Oleh sebab itu kenapa dibangun MRT, LRT, Transjakarta, BRT, dan kereta bandara agar masyarakat, kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal," ujarnya. Presiden mengatakan memang tidak mudah beralih ke transportasi massal.

Sebagai contoh kereta MRT yang setiap hari tampak penuh, namun sejatinya masih belum terisi seluruhnya. "Sebagai contoh MRT meskipun setiap hari saya lihat penuh tapi kapasitas yang kita ingin setiap hari 180.000 penumpang, hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas belum penuh terisi," ujarnya. Presiden menyampaikan LRT Jabodebek memiliki lintasan sepanjang 41,2 km yang pembangunannya menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi," kata Presiden. Peresmian ditandai dengan tap kartu elektronik dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo.

Antara

VOinews.id- Jepang pada Sabtu mengatakan tidak ditemukan kandungan tritium pada sampel ikan yang diambil di perairan dekat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima, di mana air radioaktif yang telah diolah dibuang ke laut awal minggu ini. Pembuangan air dimulai pada Kamis meski nelayan setempat dan beberapa negara tetangga mengkhawatirkan dampaknya terhadap lingkungan, sementara badan pengawas nuklir PBB mengatakan prosedur pembuangan tersebut sesuai standar keselamatan global.

Sampel ikan yang diperiksa adalah kerapu dan ikan pipih, yang diambil pada Jumat dalam perairan berjarak 5 km dari saluran pembuangan Fukushima Daiichi, menurut Badan Perikanan Jepang di situs webnya.

Air buangan tersebut telah dipakai untuk mendinginkan bahan bakar nuklir yang meleleh di pembangkit itu, tetapi telah menjalani proses untuk menghilangkan sebagian besar radionuklida, kecuali tritium. Sisa tritium kemudian diencerkan menjadi 1/40 dari konsentrasi yang diizinkan menurut standar keamanan Jepang sebelum dibuang ke Samudera Pasifik melalui terowongan bawah laut yang berjarak 1 km dari pembangkit di tepi pantai itu, yang hancur oleh gempa dan tsunami hebat pada Maret 2011.

Badan itu berencana untuk mengambil sampel ikan setiap hari untuk melakukan analisis dan menyediakan pembaruan tentang hasilnya selama satu bulan. Kementerian Lingkungan Jepang juga mengambil sampel air laut dalam radius sekitar 50 km dari pembangkit dan mengumumkan hasilnya secepat mungkin, kemungkinan pada Minggu.

Sumber: Kyodo