VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat pagi, setelah lawatan kerja selama lima hari ke Benua Afrika. Presiden Jokowi disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI A. Daniel Chardin, dan Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol.

Agung Setya Imam, berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden. Selama di Afrika, Presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Republik Afrika Selatan di mana Kepala Negara menyampaikan pidatonya mengenai pentingnya konsistensi menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam forum yang dihadiri empat dari lima pemimpin negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) itu, Presiden juga menekankan mengenai tatanan ekonomi dunia saat ini yang tidak adil dan hal itu tidak boleh dibiarkan.

Selain itu, selama kunjungan ke Afrika, Presiden juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara yakni Republik Kenya, Republik Persatuan Tanzania, dan Republik Mozambik. Sebelumnya, Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis (24/8), pukul 14.35 waktu setempat (WS) atau pukul 19.35 WIB.

Di Sumatra Utara, Presiden akan mengunjungi Kota Binjai untuk menyapa sekaligus memberikan bantuan kepada para pedagang. Setelahnya, Kepala Negara diagendakan meresmikan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) dan Jembatan Aek Tano Ponggol. Turut mendampingi Presiden pada penerbangan dari Afrika yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

antara

antara

Voinews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pembicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) di Johannesburg, Afrika Selatan(Afsel). “Bapak Presiden akan menjadi pembicara dalam KTT BRICS. Bapak Presiden berbicara sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis.

Aliansi BRICS saat ini mencakup seperempat perekonomian global dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 persen populasi dunia. Dalam KTT yang berlangsung sejak 22 Agustus 2023 hingga 24 Agustus 2023 itu, sejumlah kepala negara turut hadir, di antaranya, Presiden China Xi Jinping, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan tuan rumah Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin diwakili Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Menurut keterangan KBRI Pretoria, selain menghadiri KTT BRCIS, Presiden Jokowi juga direncanakan menghadiri pertemuan bilateral dengan Republik Demokratik Kongo dan Afrika Selatan. Presiden Jokowi tiba di Johannesburg, Rabu (23/8), dan disambut oleh sejumlah pejabat teras di Afrika Selatan dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Afrika Selatan, merangkap Botswana, Eswatini, dan Lesotho, Saud Purwanto Krisnawan. Kunjungan tersebut merupakan perdana bagi Presiden RI ke Afsel.

Jokowi tiba di Afsel dengan sambutan meriah yang diberikan oleh sekitar 80 WNI yang datang dari berbagai kota di Afrika Selatan seperti Pretoria, Johannesburg, Cape Town, bahkan dari negara tetangga, Eswatini. Kumandang lagu “Indonesia Pusaka" karya Ismail Marzuki oleh kelompok WNI mengiringi Presiden RI dan rombongan memasuki pelataran Pallazo Hotel Johannesburg. Euforia WNI terlihat sangat tinggi terutama pada saat Kepala Negara melangkah mendekati kelompok WNI seraya menyalami dan menyapa serta meladeni permintaan WNI untuk ber-swafoto bersama.

antara

VOinews.id- Beberapa pemimpin negara Pasifik mengecam keputusan Jepang untuk memulai proses pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Samudra Pasifik.

Menurut sejumlah laporan media, Menteri Luar Negeri Vanuatu Matai Seremaiah mengatakan keputusan Jepang membutuhkan tindakan tegas, seraya mendesak para pelaku pencemaran untuk "secara serius mempertimbangkan opsi lain."

Para pemimpin dari Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, dan partai berkuasa di Kaledonia Baru, yang merupakan anggota organisasi internasional Melanesian Spearhead Group (MSG), bertemu di Port Vila, ibu kota Vanuatu, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin MSG ke-22. Seremaiah mengatakan mereka mendorong dilakukannya penyampaian deklarasi bagi seluruh kelompok MSG guna mencegah Jepang membuang apa pun ke Samudra Pasifik sampai mereka benar-benar yakin bahwa tidak ada bahaya yang mengintai.

Diguncang gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami pada Maret 2011, PLTN Fukushima Daiichi mengalami kerusakan inti dan menghasilkan sejumlah besar air yang tercemar zat radioaktif dari upaya pendinginan bahan bakar nuklir.

anrara

VOInews.id- Pengamat dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Cenderawasih, Marinus Mesak Yaung, menilai aksi walk out delegasi Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 2023 merupakan bentuk protes dalam isu Papua karena sudah menyangkut kedaulatan nasional. "Keputusan walk out delegasi Indonesia itu menunjukkan posisi tegas kebijakan luar negeri Indonesia soal isu kedaulatan," kata Marinus dalam rilis pers di Jakarta.

Dia juga aksi itu juga sebagai tekanan diplomatik terhadap forum KTT MSG dan Vanuatu sebagai tuan rumah, bahwa Indonesia adalah aktor aktor besar di kawasan Indo-Pasifik. "Indonesia bukan negara kecil. Forum MSG jangan dikte Indonesia soal kebijakan atas Papua," tegas Marinus.

Marinus mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP agar sadar diri dan memiliki kalkulasi politik yang baik serta tidak menyamakan status politik Papua dengan Timor Timur (kini Timor Leste). "27 tahun Timor Timur dengan Indonesia di mata hukum internasional, Timor Timur tetap wilayah tak bertuan.

Bukan milik Indonesia," kata Marinus. Marinus menduga Vanuatu dan MSG berusaha mengulang cerita Timor Timur yang menggelar referendum penentuan nasib sendiri pada 1999 atas desakan Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional, di Papua. "Terlalu naif dan keliru.

Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus. Marinus menyebut upaya Vanuatu dan forum KTT MSG dalam mempertanyakan status politik Papua sebagai serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

antara