VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengecualikan Otoritas Palestina dari pemerintahan Jalur Gaza periode pasca perang, kata sejumlah laporan media Israel pada Selasa. Menurut stasiun televisi publik Israel, KAN, Netanyahu baru-baru ini berkata kepada AS bahwa "tidak akan ada otoritas Palestina di Gaza setelah perang."

Netanyahu mengesampingkan aturan apa pun yang dibuat Hamas yang memerintah Gaza sejak 2007. Saat itu, Tepi Barat Palestina berada di bawah kontrol Otoritas Palestina. KAN mengungkapkan Netanyahu menyatakan pada pertemuan tertutup Partai Likud bahwa dia menentang pemerintahan Otoritas Palestina di Jalur Gaza setelah perang, dan sudah memberitahu Washington. "Tidak akan ada otoritas Palestina sama sekali di Gaza," kata Netanyahu.

AS dan Otoritas Palestina belum mengomentari pernyataan Netanyahu itu. Pernyataan Netanyahu itu bertentangan dengan sikap AS yang beberapa kali menekankan harus ada otoritas atau pemerintahan Palestina di Gaza setelah perang berakhir. Otoritas Palestina juga mengatakan siap kembali ke Gaza berdasarkan rencana politik komprehensif yang mencakup persatuan antara Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Israel melanjutkan serangan militer ke Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama sepekan dengan Hamas. Paling sedikit 15.899 warga Palestina tewas dan lebih dari 42 ribu terluka dalam serangan tanpa henti Israel di kantong Palestina itu sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas batas Hamas. Korban tewas Israel akibat serangan Hamas mencapai 1.200 orang.

Antara

VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sampai dengan tahun 2023, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 99 Proyek Strategis Nasional (PSN)."Dari 170 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2023 telah dapat diselesaikan 99 PSN," ujar Basuki, di Jakarta, Selasa. Adapun proyek-proyek PSN yang telah diselesaikan, seperti 42 proyek bendungan dan 2.143 km tambahan jalan tol.

"Sebanyak 40 PSN lainnya diselesaikan pada tahun 2024 dan sisanya setelah tahun 2024," kata Basuki. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, Kementerian PUPR mengemban amanah untuk melaksanakan pembangunan PSN yang tersebar di seluruh Indonesia. PSN dirancang dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menciptakan dampak positif beruntun (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kementerian PUPR terus mempercepat penyelesaian proyek-proyek berkategori PSN agar dapat rampung pada tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian PUPR atas pembangunan berbagai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Jokowi selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dalam rangka mendesain pertumbuhan ekonomi di Indonesia Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 51 pada saat ini.

Antara

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong bauran pembiayaan hijau untuk membangun proyek-proyek yang berorientasi ramah lingkungan. Contoh pembiayaan yang dimaksud seperti sukuk hujau, dan obligasi SDG. “Pemerintah juga mendorong instrumen alternatif seperti blended finance untuk memperkuat skema pembiayaan dari lembaga donor internasional seperti kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB), kemudian ada beberapa mekanisme transisi energi,” kata Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara Indonesia SDGs Award (ISDA) 2023 di Jakarta.

Airlangga menjelaskan, saat ini pihaknya tetap mendorong implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama terkait komitmen peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Di sektor listrik, EBT per semester I 2023 sudah mencapai 15 persen. Pemerintah juga terus membangun PLT EBT seperti PLTS Terapung, PLTS atap, dan co-firing biomassa PLTU eksisting di mana saat ini pemanfaatan biomassa sudah mencapai 306 ribu ton. Menko Airlangga yakin implementasi PLT EBT tersebut akan mempercepat pencapaian target bauran EBT di 2025 dan membantu pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Selain itu di sektor nonlistrik, pengembangan biofuel di Indonesia akan terus dikembangkan, baik dari biodiesel (bioetanol, HVO dan bioavtur), minyak kelapa sawit (CPO) maupun non-CPO, serta perusahaan industri skala besar dan masyarakat. Ia memberikan contoh, program wajib B35 di Indonesia telah memberikan manfaat seperti pengurangan 34,9 juta ton CO2 dan menyerap 1,6 juta orang pekerja di pertanian, dan 12 ribu orang pekerja di luar pertanian. Kebijakan berkelanjutan lain diantaranya yakni melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan pengembangan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ramah lingkungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan bahwa dunia usaha turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan program-program pemerintah, antara lain dalam mendukung pencapaian target Pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Perencanaan dan penyaluran TJSL juga dapat memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, program TJSL dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah berharap berbagai stakeholders untuk ikut berinovasi mendukung kebijakan hilirisasi serta transisi ekonomi hijau,” kata Airlangga.

Antara