VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (VOI News):  Angkatan Militer Sudan dan kelompok Paramiliter Rapid Support Forces  (RSF) harus segera menghentikan pertempuran bersenjata. Hal itu  disampaikan Syakuri, dari Majelis Ukhuwah Pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) kepada Mediadalam jumpa Pers pada Rabu (3/5) di Kediaman Duta Besar Sudan untuk Indonesia Jakarta.Syakuri menjelaskan perang di Sudan telah menewaskan dan melukai banyak korban, baik itu dari kalangan sipil, militer, maupun utusan PBB.

 "Kami menyerukan agar pihak-pihak yang saling bertikai untuk menahan diri dan secepatnya menghentikan perang saudara yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari kedua pihak,” kata Syakuri.

Syakuri juga menyatakan sampai dengan 2 Mei 2023, jumlah warga sipil yang tewas akibat konflik bersenjata di Sudan telah mencapai 528 orang. Sementara itu, 4.500 lebih korban mengalami luka-luka.Angka tersebut menurutnya  belum termasuk kalangan militer dan utusan PBB serta 14.000 warga yang terpaksa harus mengungsi.

Selain itu, Syakuri mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam meredakan konflik. Termasuk umat Islam yang ada di seluruh belahan dunia untuk turut mengambil peran aktif agar perang di Sudan dapat segera berakhir.

“Kami menyerukan pemerintah Indonesia untuk mendamaikan pihak - pihak yang berkonflik di sudan sebagai bentuk  pelaksanaan amanat konstitusi negara untuk  turut serta nebjaga ketertiban dunia,”Jelas Syakuri.

Majelis Ukhuwah Pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) juga menyerukan agar Muslimin menjadi penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik dengan semangat persaudaraan.

Syakuri berharap konflik di Sudan ini cepat berakhir dan mahasiswa Indonesia yang sudah kembali ke tanah air dapat kembali melanjutkan studinya.

Jakarta (VOI News):  Perang antara pasukan militer Sudan dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) ini merupakan pergolakan  kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan demokratis yang sedang berkuasa di Sudan. Hal tersebut mengakibatkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempuh pendidikan atau bekerja di Sudan terpaksa dievakuasi.

Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali dalam Jumpa Pers di kediamannya Jakarta, Rabu, (3/5) terkait perkembangan terkini situasi politik dan keamanan negaranya menjelaskan konflik itu merupakan upaya kudeta terhadap pemerintah Sudan.

Yassir juga mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengna pemerintah Indonesia terkait dengan kondisi dan konflik Sudan. Bahkan pihaknya ingin mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

Dubes Yassir juga mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan khususnya para mahasiswa  telah dievakuasi.Pemerintah Sudan berharap mereka dapat kembali ke negeranya untuk meneruskan studinya.

“Untuk orang Indonesia, saya  kebanyakan dari mereka sudah kembali dengan selamat. Kepada mahasiswa Indonesia Insya Allah jika semuanya sudah selesai, mereka akan dapat kembali ke Sudan untuk melanjutkan studi mereka. Sudan memiliki jumlah besar mahasiswa Indonesia yang masih belajar,” Yassir Mohamed Ali.

Disamping itu, Dubes Yassir menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta bantuan kemanusiaan  dan forum internasional terkait situasi di Sudan, mengingat banyak rumah sakit yang hancur di Khartoum. Bahkan pihaknya juga ingin  bertemu Menteri Kesehatan RI.  

“ Kami berharap dapat segera bertemu dengan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi) dan berusaha mencari dukungan dari saudara- saudara kami, kata Dubes Yassir.

VOI News, Jakarta:  Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar  Kazakhstan untuk Indonesia, Kazbek Bokebayev usai Konferensi Pers kepada Media di Kedutaan Besar Kazakhstan Jakarta, Jumat (17/3) mengatakan setelah parlemen baru Kazakhstan terbentuk, kerja sama dengan parlemen Indonesia akan  menjadi lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi bagi kedua parlemen.

“Kita pasti sudah tahu bahwa ada yang namanya persahabatan yang dibangun baik di DPR RI maupun di Parlemen Kazakhstan. Persahabatan ini terus  diperbarui dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, tahun ini atau tahun depan kita akan lihat  adanya sidang pertama di Lembaga Parlemen dimana anggota parlemen Kazakhstan dan  Indonesia akan berkumpul dan bertukar pikiran, berbicara tentang cara mengembangkan kerja sama antar parlemen kedua negara. Hal itu karena  pembangunan parlemen dengan cakupan dimensi juga penting adanya dan  tentunya untuk kerjasama antara Kazakhstan dan Indonesia demi  kepentingan kedua negara,” kata Kazbek Bokebayev.

Bokebayev juga menjelaskan proses  Pemilihan Parlemen dan maslikhat (Badan Administratif Lokal)  yang baik dan akan berlangsung pada 19 Maret 2023 ini tentunya akan menghasilkan kualitas legislatif yang baik pula. Sehingga menurut Bokebayev, pihaknya siap untuk meningkatkan kerjasama dengan negara manapun.

“Kami akan mengubah praktik terbaik dalam proses legislatif. Bagaimana menumbuhkan ide-ide baru, sehingga proses ini sangat berkontribusi terhadap kualitas proses legislatif  di parlemen  Kazakhstan atau negara lain. Jadi kami terbuka untuk mengembangkan kerjasama parlemen dengan Indonesia,” Tegas Bokebayev.

Lebih lanjut, Bokebayev  berharap bahwa pada musim semi nanti  persahabatan parlemen Kazakstan dan Indonesia segera tumbuh dan terjalin kuat.  Pihak Kazakstan  akan mengusulkan  untuk melakukan komunikasi dengan rekan parlemen Indonesia.

VOI News, Jakarta:  Kazakhstan akan menyelenggarakan Pemilihan Parlemen dan maslikhat (Badan Administratif Lokal) pada  19 Maret 2023. Pemilihan tersebut dapat dianggap salah satu yang paling konsekuensial bagi masa depan politik demokratis di Kazakhstan.Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar  Kazakhstan untuk Indonesia, Kazbek Bokebayev usai Konferensi Pers kepada Media di Kedutaan Kazakhstan Jakarta, Jumat (17/3) mengharapkan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan sesuai harapan yang dapat membawa kebaikan bagi masyarakat Kazakhstan.

“Terus terang kami mengharapkan dalam  pemilihan parlemen  tidak mengalami masalah dan hambatan.  Insya Allah semuanya akan berjalan lancar dengan cara yang baik. kami melakukan segala upaya untuk memberikan keamanan atau acara, semua petugas polisi dan semua  kekuatan akan terlibat untuk menjaga ketertiban Pemilu. Jadi kami berharap  semoga tidak ada hal lain yang akan terjadi,” kata Kazbek Bokebayev.

Sebelumnya,dalam Press Release yang diterima RRI VOI (16/3) dari Kedutaan Kazakhstan di Jakarta, Presiden Kazakhstan Tokayev dalam pernyataannya mengatakan  "Penyelenggaraan pemilihan awal Mazhilis dan maslikhats ditentukan oleh logika reformasi konstitusi, yang didukung oleh warga pada referendum nasional. Menurut hasilnya, negara kita beralih ke aturan pembentukan cabang kekuasaan yang representatif yang baru, lebih adil, dan lebih kompetitif.”

Selama 30 tahun terakhir orang-orang Kazakhstan telah menciptakan masyarakat yang stabil, makmur, dan inklusif. Menjalankan hak demokrasinya melalui pemungutan suara nasional tentunya akan membantu memperkuat apa yang telah dicapai.Pemilu akan membawa negara menuju kemajuan demi kesejahteraan masyarakat.

“Pemilu tidak akan mengubah negara kita dalam semalam, tetapi akan semakin berkontribusi pada terciptanya Kazakhstan yang Adil-masyarakat yang makmur, dan sistem politik yang lebih dinamis, dinamis, dan kompetitif,”Jelas Presiden Tokayev.

Selain itu, Presiden Tokayev juga mengungkapkan Kazakhstan  akan menjadi mitra kerja sama yang lebih kuat dan lebih berkomitmen bagi masyarakat internasional, termasuk bagi Indonesia. Setelah para anggota Parlemen baru terpilih, Kazakhstan akan terus mengembangkan hubungan erat dengan Indonesia.