VOInews, Jakarta: Tahun 2023 menandai 70 tahun sejak angkatan pertama penerima beasiswa Colombo Plan Indonesia tiba di Australia. Program beasiswa Australia merupakan program terlama di Indonesia.
“Saat ini Australia memiliki lebih dari 200.000 termasuk kalian alumni dari Indonesia, termasuk para pemimpin senior di sektor pemerintahan dan juga bisnis. Alumni kami berasal dari berbagai dari latar belakang. Mereka adalah orang-orang luar biasa dan sangat berbakat dengan berbagai keahlian,” ujar Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny William PSM, dalam acara peluncuran “Kampanye 70 Tahun Beasiswa Australia di Indonesia“ di Jakarta, Jumat (3/3).
Penny juga menyampaikan alumni sangat penting untuk mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia dan juga membangun bisnis, keamanan dan kemakmuran bagi kedua negara.
“Alumni juga berperan penting sebagai jembatan antara kedua negara membantu masyarakat Indonesia memahami Australia dan sebaliknya,” jelas Penny.
Untuk merayakan tahun bersejarah ini, Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Australia di Indonesia akan mengadakan kampanye selama setahun untuk merayakan pencapaian para alumni dan mempromosikan program Alumni Global Australia kepada generasi sarjana yang baru di seluruh Indonesia. (AF/ RRIVOI)
VOI News : Pemilihan Umum yang akan berlangsung di Indonesia pada 2024 harus berjalan demokratis.Dengan berbagai tantangan yang ada, Indonesia harus mampu menjalankan proses demokrasi yang terjadwal. Demikian dikatakan Ketua Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Julian Aldrin Pasha dalam acara “Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2024 : Wacana dan Praksis“ di The Habibie Center Jakarta Kamis (2/2).
“Sebetulnya ancaman kita ketika melihat kembali reformasi,tujuan kita sebetulnya untuk how to democrate (menjadi lebih demokratis). Apa yang menjadi semboyan kami disini bagaimana agar ini terus berjalan, the democracy must go on harus terus berjalan,” jelas Julian.
Julian Aldrin Pasha juga menjelaskan Indonesia menghadapi tantangan yang belum terpikirkan sebelumnya.Tantangan tersebut lahir dari sebuah pesta demokrasi yang sudah ditetapkan waktunya melalui proses pemilu.
“Tapi masalahnya kita menghadapi tantangan yang tidak pernah kita pikirkan terhadap demokrasi. Bahwa yang menjadi ancaman terbesar sekarang bukan datang dari mereka yang berbaju hijau,bukan dari militer. Tapi dari mereka yang justru terpilih produk satu election terjadwal yang betul - betul resmi legitimate melalui proses pemilu. Tapi kemudian mereka yang disebut dipilih oleh rakyat tadi kemudian sepakat didalamnya untuk membuat suatu perubahan demi perubahan yang dilakukan secara perlahan sedikit demi sedikit dan to the end of the day menjadi suatu yang disebut Autoritari,” kata Julian.
Julian mengharapan agar bangsa Indonesia semua mengawal untuk kepentingan bersama di Pemilu 2024. Menurutnya yang terpilih nanti diharapkan menjadi pemimpin terbaik yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik yang dihasilkan dari satu pemilu elektoral di 2024. (AF)
Jakarta (voinews.id) : Sistem demokrasi Indonesia diharapkan terus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat untuk menuju kemajuan. Bahkan memberikan dampak positif bagi peradaban bangsa yang moderen. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Habibie Center Mohammad Hasan Anshori dalam acara “Demokrasi Menuju Pemilu 2024 : Wacana dan Praksis“ di The Habibie Center, Jakarta, Kamis (2/2).
“Tetapi dalam visi Habibie Center bahwa demokrasi itu tidak hanya dilihat sebagai political machinery, tetapi menjadi way of living. Demokrasi bukan hanya menjadi alat mencapai dan mendapatkan kekuasaan, tetapi dia harus menjadi cara membangun dan menjadi untuk membangun bangsa, untuk membangun bangsa Indonesia ini yang moderen,” kata Anshori.
Menurutnya, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia, The Habibie Center juga melakukan kajian melalui Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
“Di Habibie Center kita menjalin dan menerapkan demokrasi dengan berbagai macam aspek, kita punya Institut untuk Demokrasi dan Human Right. Jadi kita menghubungkan demokrasi dan HAM. Kita juga punya Institut for Economics and Ecology, kita melihat demokrasi lewat ekonomi dan ekologi,” kata Hasan Anshori.
Selain itu, Hasan Anshori juga mengatakan bahwa faktanya demokrasi tidak selalu bersangkut paut dengan kesejahteraan manusia. Betapapun demokrasi sintesis mutakhir terkini dari peradaban manusia, tetapi demokrasi bukan sintesis akhir. Oleh karena itu menurut Anshori, demokrasi tidak boleh berhenti karena demokrasi bukan hanya menjadi state of mind, tetapi juga state of action. (AF)