VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada parlemen ASEAN, dalam pertemuan pemimpin negara ASEAN dengan Majelis Antar Parlemen ASEAN, Rabu (10/5) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, parlemen ASEAN selalu memberikan dukungan kepada para pemimpin negara ASEAN sehingga kebijakan di masa darurat pandemi dapat dilakukan dengan cepat dan ASEAN mampu melewati masa kritis.

“Kita harus memastikan ASEAN mampu lebih tanggap dan resilien menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil dan demokratis,” katanya.

Dalam pertemuan yang menjadi rangkaian KTT ASEAN ke-42 itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya peran parlemen di ASEAN untuk mendukung penyusunan agenda ASEAN 2045.

“Kolaborasi Pemerintah dan Parlemen harus diperkuat untuk menjaga dan memperkokoh stabilitas politik dan demokrasi guna menjamin ASEAN menjadi Epicentrum of Growth,” katanya.

Sementara itu dalam pertemuan ASEAN Leaders dengan perwakilan ASEAN Youth, Presiden Joko Widodo menyampaikan generasi muda ASEAN merupakan calon pemimpin masa depan yang memiliki energi positif, dan ide-ide kreatif untuk memajukan kawasan. Dirinya pun menyampaikan harapan besar agar generasi muda ASEAN dapat mengambil peran besar untuk keberlangsungan kawasan.

“Kami berharap peran besar Generasi Muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara sebagai kawasan stabil dan damai, serta menjadi Epicentrum of Growth,” katanya.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan ASEAN memiliki modal kuat untuk bisa mencapai tujuan kawasan yang stabil dan damai, yaitu dengan perekonomian yang tumbuh jauh diatas rerata dunia, kestabilan kawasan yang terjaga serta bonus demografi ASEAN.

“Generasi muda ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah terbaik, untuk memaksimalkan potensi tersebut,” tutupnya.

VOInews, Labuan Bajo: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (10/5), di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyoroti kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas antar negara yang semakin tajam dan dinamika dunia yang tidak terprediksi.

“Yang menjadi pertanyaan apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton, apakah ASEAN hanya akan diam, serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan,” katanya.

Lebih lanjut, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme ASEAN akan mampu menjawab semua tantangan yang ada asalkan negara-negara ASEAN bersatu untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth,” katanya.

Presiden Joko Widodo menjelaskan ASEAN memiliki potensi untuk mampu menjadi motor penggerak perdamaian dan pertumbuhan dunia. Menurutnya modalitas ASEAN diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang jauh diatas rata-rara dunia, bonus demografi, serta kestabilan kawasan. Presiden Joko Widodo pun mendorong ASEAN untuk terus memperkuat integritas dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi dan stabilitas keuangan.

Sementara itu Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak dalam sambutannya pada pembukaan KTT ASEAN menyampaikan komitmen Timor Leste untuk memenuhi berbagai kriteria yang dibutuhkan dalam peta jalan untuk menjadikan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN. Ia menambahkan, selama ini Timor Leste telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan memfokuskan diri pada upaya pembangunan infrastruktur utama serta menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan sesuai peta jalan yang telah disepakati.

VOInews, Labuan Bajo: Indonesia dan Vietnam menyepakati kerja sama literasi dan pemanfaatan ruang digital. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate mengatakan, kerja sama kedua negara harus memberikan manfaat untuk masyarakat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Kawasan ASEAN memiliki potensi. Pertumbuhan teknologi digital tinggi. Potensi besar dan terus tumbuh,” kata Johnny usai bertemu dengan Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023).

Pada pertemuan yang dilangsungkan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 itu, kedua pihak juga mendiskusikan pengalaman terkait pengembangan hingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama terkait penanganan hoaks, disinformasi serta kejahatan siber.

“Kedua negara juga menyepakati pentingnya pembuatan payung hukum bersama untuk pengembangan ruang digital, termasuk di ASEAN. Untuk Indonesia dan Vietnam disepakati lewat Memorandum of Understanding (MoU) sebagai kerangka awal kerja sama,” katanya.

Lebih lanjut, Johnny G. Plate mengatakan, Indonesia dan Vietnam juga menggarisbawahi pentingnya penegakkan hukum di ruang digital. Menurutnya kerja sama dan kolaborasi di ASEAN diperlukan untuk mengatasi kejahatan digital. Dirinya pun menyampaikan kesiapan Indonesia dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terutama yang melalui kejahatan digital.

“Vietnam dan Indonesia sebagai dua negara dengan jumlah penduduk besar di ASEAN dan tentu mempunyai perspektif yang sama, bagaimana meningkatkan ekonomi ASEAN khususnya ruang digital dan digitalisasi, termsuk penegakkan hukumnya,” tegas Menkominfo.

Sementara itu, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung menganggap kerja sama kedua negara hal yang penting dan harus dikuatkan. 

“Kawasan ASEAN memiliki potensi pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi, kontribusi Indonesia dan Vietnam dengan jumlah penduduk yang besar tentu bisa mendorong itu lebih cepat terealisasi di kawasan,” kata Menteri Nguyen.

Ia menambahkan, pada September 2023, pihaknya merencanakan mencanangkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian bisa terealisasi untuk dijadikan landasan kerja sama.

“Langkah selanjutnya adalah kemitraan jarak jauh antara kedua negara dan dua kementerian. Jadi saya pikir kita memiliki banyak kesamaan untuk bekerja sama, apalagi ini bukan hanya untuk kepentingan kedua negara, tapi kawasan ASEAN,” tuturnya.

VOInews, Labuan Bajo: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mengatakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah merugikan semua negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh negara ASEAN telah bersepakat untuk bekerja bersama memberantas tindak pidana perdagangan orang, agar penanganan TPPO dapat dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

“Karena perdagangan orang itu kan disini ada yang mengirim, di negara tujuan ada yang menerima, semuanya sindikat. Jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga itu tidak akan efektif,” katanya saat mengunjungi media center KTT ASEAN ke-42 di Hotel Bintang Flores, Selasa (9/5).

Mahfud MD yang sebelumnya memimpin sidang ASEAN Political-Security Community ke-25, juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Bahkan, menurutnya, meskipun pemerintah Indonesia tengah mendorong upaya penyelesaian hukum dengan damai, namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

“Saya ingin katakan melalui forum ini, terhadap mereka yang sudah ditangkap supaya aparat penegak hukum di Indonesia ini tegas dan memberi hukuman yang setimpal. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh ada restorative justice atau penyelesaian damai di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, seluruh negara-negara ASEAN telah memberikan komitmen yang sama tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga nantinya, setelah disepakati di tingkat Kepala Negara, kesepakatan ini akan ditindak lanjuti di tingkat implementasi di lapangan.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, kasus tindak pidana perdagangan orang telah menjadi perhatian bersama oleh negara-negara di kawasan dengan korban berasal dari berbagai negara. Menurutnya, untuk di Indonesia saja, selama 3 tahun terakhir, telah terjadi 1.841 kasus tindak pidana perdagangan orang yang diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Jumlah ini menurutnya, telah menunjukkan tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi di kawasan ASEAN.