Pemerintah Australia telah menyerahkan 100 ventilator non-invasif ke Indonesia sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai AUD 2 juta (IDR 19,4 miliar) untuk mendukung respon dan pemulihan COVID-19 di Indonesia. Peralatan medis ini akan membantu Indonesia di garis depan dari respons COVID-19, dan merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi serta kebutuhan pemulihan di Indonesia.
Ventilator dan pasokan medis ini merupakan bagian dari paket respons COVID-19 Australia senilai AUD 21 juta (IDR 203,7 miliar) untuk Indonesia – sebagai tambahan dari pengalihan program untuk aktivitas COVID-19 senilai hampir AUD 45 juta dari program pembangunan Indonesia kami yang bernilai total AUD 298,5 juta.Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, dalam Siaran Pers yang diterima Voice of Indonesia (24/7) mengatakan bahwa Australia berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam perang melawan COVID-19. Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 atas nama Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan Pemerintah Australia dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Rilis
Presiden Joko Widodo mengajak para pedagang mikro dan kecil tetap bersyukur dalam kondisi pandemik COVID-19. Presiden Jokowi bertemu pedagang di halaman belakang istana kepresidenan Bogor, Jumat. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada 60 orang pedagang mikro dan kecil dari kota dan kabupaten Bogor senilai masing-masing Rp2,4 juta.
Presiden mengakui bahwa kondisi saat ini memang tidak mudah karena pandemi COVID-19 berimbas pada setiap pengusaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar di 215 negara.Presiden menyatakan mengetahui jika omzet pedagang turun. Presiden memberi contoh ada pedagang yang omzetnya tadinya Rp600 ribu atau Rp800 ribu tinggal Rp100 ribu, Rp200 ribu.Tapi Presiden mengatakan bahwa pada kondisi perekonomian pada Juni 2020 sudah mulai membaik. Presiden juga meminta tambahan modal kerja ini tidak untuk beli HP atau pulsa. antara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada pembangunan di Papua dimana otonomi khusus diperlukan untuk mempercepat prosesnya. Salah satu aspirasi adalah melanjutkan otonomi khusus untuk 20 tahun yang sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua, kata Tito dalam siaran pers , Jumat.Menurut Tito, kedatangannya ke Papua bersama dengan Menkopolhukam, Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI dan Kapolri yang diwakili Wakapolri adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua, di mana salah satunya yang diserap soal kelanjutan otonomi khusus di Bumi Cendrawasih.
Intinya, pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Papua, seperti yang disampaikan Menkopolhukam bahwa pemerintah telah menyiapkan skema untuk memajukan daerah tersebut.Dia menjelaskan perlunya membantu percepatan pembangunan di Papua, di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian juga untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan transPapua. antara
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah pemerintah menutupi data perkembangan kasus virus corona (Covid-19) setelah meniadakan update kasus harian secara langsung sejak Rabu (22/7). Wiku menyebut pemerintah hanya mengubah format penyampaian data. Ia menjamin perkembangan penanganan Covid-19 akan tetap dibuka ke publik secara transparan, katanya, Jumat (24/7).Tidak ada maksud untuk menutup-nutupi data. Ia tetap mendorong transparansi publik. Ia meminta masyarakat memantau apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (24/7).
Wiku mengatakan data penanganan kasus Covid-19 bisa diakses publik melalui laman www.covid19.go.id/petasebaran. Data pasien positif, sembuh, dan meninggal itu akan diperbarui setiap hari pukul 16.00 WIB. Menurut Wiku, seharusnya data tersebut bisa diperbarui terus-menerus atau realtime. Rencana itu telah ada sejak awal pandemi, tapi hingga saat ini pemerintah belum bisa merealisasikannya. Meski begitu, kata Wiku, pemerintah sedang merumuskan cara agar data bisa diakses secara realtime. Sehingga publik bisa tahu perkembangan terbaru penanganan Covid-19 di Indonesia. CNN