Mata rantai penyebaran COVID-19 harus segera diputuskan. Jika tidak, akhir dari pandemi ini di Indonesia dipastikan bakal sangat lambat. Untuk memutusnya, tes masif berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) harus segera dilakukan. Demikian dikatakan anggota Komisi IX (sembilan) Dewan Perwailan Rakyat RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers yang diterima RRI Kamis (23/4).
Kurniasih menegaskan pemerintah sudah waktunya mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif. Dengan demikian bisa segera dilakukan Tracing, Clustering dan Containing terhadap pasien dan semua kontak pasien. Saat ini, kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan tes berbasis PCR masih sangat terbatas. (antara)
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sekar Utami Setiastuti mengatakan pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal yang agresif menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan guncangan ekonomi secara global.
Sekar Utami melalui keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Kamis, mengatakan kebijakan fiskal yang agresif tersebut diperlukan terutama bagi pekerja, misalnya memberikan bantuan likuiditas atau kredit pajak kepada perusahaan yang terkena dampak. Dikatakan, wabah ini membuat orang untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, mematikan produksi, dan melumpuhkan komponen penting dari rantai pasokan. Ditambah dengan adanya friksi dalam pasar kredit dan suku bunga yang cenderung turun. (antara)
Para ahli memprediksi puncak infeksi virus corona di Rusia akan terjadi pada pertengahan Mei 2020. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berharap penurunan jumlah pasien secara bertahap. Peskov seperti dikutip dari TASS, Kamis (23/4) mengatakan, pandemi corona merupakan ancaman besar bagi semua negara.
Tidak hanya untuk Presiden Vladimir Putin dan Rusia, semua negara telah menghadapi tantangan ini dan merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Peskov, pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam kesehatan dan kehidupan orang, tetapi juga menyebabkan krisis ekonomi yang serius dan menjadi tantangan tambahan bagi suatu negara. (rri)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Iche Sayuna meminta pemerintah melibatkan asosiasi dunia usaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan serikat pekerja dalam menyalurkan bantuan bagi karyawan yang terkena dampak COVID-19.
Pelibatan asosiasi ini penting, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Iche Sayuna kepada Antara di Kupang, Kamis mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa semua program bantuan sosial benar-benar sampai kepada sasaran terutama para karyawan yang terkena dampak COVID-19. (antara)