Sumarno

Sumarno

21
January

                                                                                       

Indonesia dan Jepang merayakan Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang di Jakarta, Sabtu (20/1). Peringatan tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta beberapa menteri Kabinet Kerja. Sementara itu dari pihak Jepang, turut hadir Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii. Dalam sambutannya, Toshihiro Nikai mengapresasi hubungan kedua negara yang terjalin berkat kerjasama berbagai pihak. Terkait hubungan Indonesia-Jepang selanjutnya, Toshihiro Nikai melalui interpreter mengatakan bahwa kedua negara harus menyusun langkah agar hubungan tetap terjaga dengan baik.

"Kita harus memikirkan langkah apa yang harus kita ambil untuk supaya hubungan Jepang dengan Indonesia untuk sepuluh tahun, dua puluh tahun ke depan, atau hingga tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, hubungan kedua negara tetap sangat panas dan bersahabat. Dan untuk itu, dengan bekerja sama dengan ERIA – Economic Research Institute for ASEAN and East Asia yang tahun ini menyambut 10 tahun setelah pendiriannya dan kita, kami akan merancangkan saran untuk hal itu dan mengadakan seminar pada tahun ini.

Sebelumnya, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai menyebutkan pada tahun 2015 pihaknya telah mengundang lebih dari 1000 delegasi budaya, ekonomi, dan pariwisata Indonesia ke Jepang. Toshihiro Nikai pun berharap pertukaran generasi muda Indonesia dan Jepang bisa terus meningkat, salah satunya dengan mengundang 60 pemuda Indonesia dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan diplomatis kedua negara pada tahun ini.

21
January
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim bahwa kebijakan moratorium kapal asing telah berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di Provinsi Papua. Kini, nelayan lokal dapat lebih leluasa menangkap ikan di wilayahnya sendiri. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, baru – baru ini menjelaskan, kebijakan moratorium kapal asing merupakan satu dari sejumlah upaya KKP untuk memajukan nelayan. Upaya lain yang telah digencarkan adalah penenggelaman kapal dalam kasus illegal fishing, pelarangan bongkar muat di laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, serta transparansi dan reformasi pengelolaan masalah kelautan dan perikanan. Selain di Papua, KKP menyebutkan, dampak positif kebijakan moratorium kapal asing juga tercermin dalam peningkatan jumlah produksi di pelabuhan basis kapal lokal. Artinya, pengelolaan kekayaan sumber daya laut mulai dikembalikan kepada nelayan dalam negeri. Capaian ini terlihat dari meningkatnya produksi di 10 pelabuhan basis kapal lokal, dari 83.000 ton pada 2014 jadi 146.000 ton pada 2015 atau meningkat 76 persen. Meski kebijakan moratorium kapal asing membuat jumlah kapal yang beroperasi menurun, Nilanto menekankan produksi ikan nasional justru mengalami peningkatan. kom.
20
January

(Antara Foto)

VOI BERITA Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis akan mengunjungi Indonesia pada 22 dan 23 Januari ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Jumat (19/1) mengatakan, tujuan utama kunjungan tersebut  untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara, dan memang sudah ada kerangkanya. Seperti dikutip Antara, Arrmanatha menyebutkan beberapa isu terkait pertahanan kedua negara yang akan dibahas Menteri Pertahanan  Amerika  selama kunjungannya di Indonesia, antara lain modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kerja sama dalam memerangi terorisme.Selain itu, pemerintah Amerika  dan Indonesia juga akan membahas upaya untuk memperkuat kerja sama dalam konteks Indo-Pasifik, yakni untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.ant.

20
January

(Antara Foto)

VOI BERITA Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, Indonesia percaya diri dengan posisinya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Jumat (19/1) mengatakan, Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di Dewan Keamanan PBB dari kawasan Asia Pasifik. Indonesia harus mendapatkan dukungan 129 negara sebagai ambang batas terpilih. Seperti ditulis Antara, Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Perancis Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode dua tahun. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan berlangsung pada Juni 2018. ant.