VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan impor garam tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa total impor garam akan mencapai 3,07 juta ton pada tahun ini.

Rincian impor garam pada tahun 2021 ini terbagi menjadi 646.000 ton garam aneka pangan dan pertambangan. Lalu, 2.426.000 ton garam industri. Terakhir, 5.501 ton garam untuk farmasi dan kosmetik.

Rencana impor garam ini menuai kritik dari banyak pihak. Karena sampai saat ini, Indonesia belum juga mampu swasembada garam padahal Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia swasembada garam tahun 2015. Namun, Indonesia justru masih melakukan  impor garam, terutama untuk kebutuhan industri.

Presiden Joko Widodo berani menargetkan swasembada garam tahun 2015 karena Indonesia memiliki modal untuk mencapai swasembada garam. Indonesia   memiliki garis pantai 99.093 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (202.800 kilometer). Modal garis pantai terpanjang kedua di dunia seharusnya memberikan banyak manfaat  bagi Indonesia, termasuk potensi pasokan garam yang besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan garam dalam negeri. Namun, kenyataannya Indonesia masih melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri. 

Dalam upaya meningkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah Indonesia harus membenahi metode produksi dan lahan produksi garam. Selama ini, petani garam masih menggunakan metode konvensional dengan  teknik pengeringan dengan cahaya matahari.  Ke depan, penggunaan inovasi teknologi harus betul-betul  dilakukan. Para petani garam perlu diberikan bantuan teknologi yang memadai.

Sedangkan terkait masalah lahan produksi, pemerintah perlu gencar mencari  lahan yang cocok untuk produksi garam.  Walaupun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, lokasi atau lahan tambak garam masih terbatas.   

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk tambak garam  juga perlu dilakukan untuk  membantu peningkatan jumlah produksi garam dalam negeri, bahkan dapat melakukan ekspor garam jika kedua permasalahan ini dapat diatasi dengan baik.

Tentu saja, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam nasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan penerapan strategi yang tepat dari pemerintah Indonesia.

(Voinews.id)Impian kedamaian dan demokrasi di Myanmar masih belum terwujud. Pasca kudeta oleh junta militer 1 Februari lalu, korban jiwa di pihak masyarakat sipil terus berjatuhan. Negeri itu masih belum menemukan solusi bagi pengambilan kekuasaan yang dipaksakan pihak militer. Setelah terbakarnya sejumlah pabrik yang merupakan investasi Tiongkok, pihak militer seolah mendapat kesempatan untuk memberlakukan keadaan darurat di beberapa tempat. Enam kota sejak hari Minggu lalu telah dinyatakan dalam keadaan darurat. Kantor berita AFP memverifikasi bahwa dalam demo hari Minggu dan Senin, puluhan orang termasuk wanita telah tewas akibat tembakan militer.

Pengunjuk rasa membakar pabrik-pabrik itu karena menuduh Tiongkok mendukung militer Myanmar. Boleh jadi pembakaran dan tuduhan itu akan mengusik pemerintah di Beijing. Sebelumnya Pemerintah Tiongkok menyatakan tidak campur tangan atas krisis politik dan sosial di negara tetangganya tersebut. Tidak seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, Tiongkok menganggap yang terjadi di Myanmar adalah urusan dalam negeri semata. Padahal Dewan Keamanan PBB telah mengecam kekerasan yang dilakukan pihak militer.

Di sisi lain, kecaman dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain kepada pejabat militer Myanmar, masih   belum menggoyahkan sikap ASEAN dan negara anggotanya dalam menyikapi krisis di Myanmar. ASEAN, tetap patuh pada komitmen non interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Sikap mematuhi aturan ini sangat boleh jadi membuat pihak militer merasa nyaman. Myanmar adalah negara terakhir yang masuk menjadi anggota ASEAN lantaran perhimpunan negara negara Asia Tenggara ini menganggap Myanmar telah menjadi demokratis. 

Situasi ini diperkirakan akan membuat pihak milter masih akan terus melakukan tindakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa pendukung Aung San Su Ky. Sementara Aung San Su Ky tidak dapat bertindak karena berada dalam tahanan dan memasuki proses pengadilan ketiga atas tuduhan yang dijatuhkan. 

Negara yang telah mulai mendapatkan apresiasi berkat terwujudnya demokrasi tersebut, kini mendapat perhatian dan kecaman akibat kekerasan oleh pihak militer yang memaksakan kekuasaan. 

Bagi negara negara tetangganya apa yang terjadi di Myanmar tentu dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagaimana memelihara demokrasi tetap terus bertumbuh, seiring langkah membuat rakyat hidup dalam kedamaian.

VOI PESONA INDONESIA Pulau Air adalah stasiun kereta api tertua di Sumatera Barat. Setelah 44 tahun tak beroperasi, stasiun tersebut akan diaktifkan kembali. Rencananya stasiun tersebut digunakan untuk akses menuju sejumlah kawasan wisata. Anggaran sebesar Rp 40 miliar disiapkan untuk menghidupkan kembali Stasiun Pulau Air beserta jaringan rel baru sepanjang 2,5 km menuju Stasiun Padang. Salah satunya Pelabuhan Muaro yang menjadi pintu masuk menuju Kepulauan Mentawai. Dibukanya kembali Stasiun Pulau Air bersamaan dengan hadirnya Bandar Udara Internasional Minangkabau dengan fasilitas kereta bandara, Minangkabau Ekspress. Dikutip dari buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia, Stasiun Pulau Air adalah bagian dari jaringan kereta api pertama di Pulau Sumatra. Jaringan tersebut selesai dibangun pada tahun 1891 oleh Sumatra Staatspoorwegen, jawatan kereta api milik pemerintahan Hindia Belanda di Sumatra.

Jalur kereta api ini berawal dari Stasiun Pulau Air ke Padangpanjang yang menempuh jarak sekitar 70 kilometer. Jalur tersebut berlanjut ke Kota Bukittingi sejauh 90 kilometer. Jalur ini resmi dipakai pada 1 Oktober 1892 bersamaan dengan dioperasikannya Pelabuhan Emmahaven, yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Teluk Bayur. Adanya jaringa kereta api tersebut tak lepas dari adanya tambang batu bara di Omblin, Kota Sawahlunto pada tahun 1868 oleh geolog terkemuka Hindia Belanda, Willem Hendrik de Greve. Awalnya jalur tersebut digunakan untuk mengangkut batu bara, serta hasil perkebunan dan penunpang menuju Pelabuhan Muaro dan Emmahaven yang berada di Kota Padang.

: 
Nama Stasiun Padang adalah nama baru Stasiun Simpang Haru yang merupakan stasiun utama Minangkabau Ekspress. Upaya menghidupkan kembali jalur kereta Stasiun Pulau Air bukanlah perkara mudah. PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun mengganti seluruh besi rel dengan model baru dan membangun ulang bangunan baru serta mendirikan pagar pembatas di sepanjang jalur rel. Sementara itu bangunan stasiun lama Pulau Air tetap dipertahankan dan ditambah dengan bangunan baru yang dilengkapi sejumlah fasilitas. Di antaranya, ruang kepala stasiun, ruang khusus laktasi, musala, toilet, serta peron baru. Stasiun pun dilengkapi lapangan parkir untuk 15 kendaraan mobil dan 40 motor. Stasiun itu juga menjadi akses tercepat menuju kawasan Kota Lama dan Kampung Cina, obyek wisata heritage Kota Padang.

+

VOI KOMENTAR Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro diperpanjang untuk tujuh provinsi dengan penambahan tiga provinsi di luar Jawa dan Bali selama dua pekan kedepan. Tiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Demikian diumumkan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto saat konferensi pers daring mengenai Perpanjangan PPKM mikro di Jakarta, Senin (8/3).

Parameter perpanjangan dan perluasan PPKM mikro tiga provinsi tersebut masih sama dengan sebelumnya. Parameter tersebut adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

PPKM mikro adalah pengendalian penyebaran Covid-19 di level terkecil, yakni RT/RW atau desa dan kelurahan. Kebijakan ini semula diterapkan di tujuh provinsi di pulau Jawa dan Bali.

Menurut Airlangga Hartarto, kebijakan PPKM mikro dilanjutkan karena terbukti berhasil menekan angka kasus hingga 5,95 persen dibandingkan dua pekan sebelumnya.

Penambahan tiga provinsi di luar Jawa dan Bali untuk pemberlakuan PPKM mikro ini menambah kekhawatiran bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia ini masih berlangsung masif. Diharapkan kedepan tidak ada lagi tambahan provinsi yang memberlakukan PPKM mikro. In artinya bahwa tidak ada lagi provinsi dengan jumlah kasus positif dan kematian di atas rata-rata nasional. Bahkan diharapkan jumlah kasus positif terus turun di seluruh indonesia.

Indonesia bersyukur menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil menyediakan vaksin bagi warganya. Saat ini, masih banyak negara yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Namun, vaksin tidak serta merta melenyapkan pandemi. Protokol kesehatan tetap menjadi faktor utama keberhasilan upaya melawan Covid-19. Terkait PPKM mikro, peran aparat RT/RW, desa dan kelurahan sangat penting dalam penerapan protokol kesehatan. Perpanjangan waktu PPKM mikro hingga 22 Maret 2021 menjadi momentum untuk menguatkan posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan. Posko-posko inilah yang melakukan empat fungsi, pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19. Pengendalian secara mikro ini berpengaruh besar dalam pengendalian secara nasional. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19.