WHO menyatakan menghentikan sementara uji klinis hydroxychloroquine atau obat malaria sebagai pengobatan potensial bagi pasien virus corona. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers virtual seperti dikutip dari AFP, Selasa (26/5) mengatakan, keputusan itu diambil setelah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet menunjukkan obat itu dapat meningkatkan risiko kematian pasien Covid-19. Studi yang terbit di jurnal The Lancet ini menganalisis lebih dari 96 ribu pasien dengan Covid-19 di 671 rumah sakit di enam benua. Pasien dirawat mulai akhir Desember 2019 hingga pertengahan April 2020.
Dari sekian banyak pasien, mereka yang diterapi dengan hydroxychloroquine atau chloroquine tidak sampai 15 ribu pasien. Peneliti menemukan sekitar satu dari 11 pasien dalam kelompok yang tidak mendapatkan obat-obatan meninggal di rumah sakit. Sekitar satu dari enam pasien yang diobati dengan hydroxychloroquine atau chloroquine saja meninggal. Meski demikian, Kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, menyatakan bahwa keputusan menghentikan uji coba tersebut merupakan tindakan sementara. cnnindonesia
Pemerintah Arab Saudi memperkenalkan izin elektronik untuk berjalan kaki selama satu jam dalam periode jam malam. Seperti dilansir dari laman Saudi Gazette, Selasa (26/5), izin elektronik tersedia atas permintaan melalui aplikasi Tawakkalna. Izin dibatasi untuk zona lingkungan tertentu dan hanya untuk satu jam. Aplikasi Tawakkalna diluncurkan awal Mei sebagai bagian dari kerja sama erat antara Kementerian Kesehatan dan Otoritas Data dan Intelijensi Buatan (SDAIA) Arab Saudi yang bertujuan untuk mengelola pergerakan sistem perizinan pemerintah serta perusahaan sektor swasta selama jam malam.
Aplikasi ini terdiri dari banyak fitur yang berkontribusi untuk memfasilitasi akses orang yang berwenang untuk izin perjalanan. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Talal al-Shalhoub, mengumumkan pihak keamanan telah menerapkan jam malam selama 24 jam penuh atau seharian di semua kota dan wilayah di Kerajaan Saudi. Peraturan tersebut mulai diberlakukan 23 Mei 2020 sampai 27 Mei 2020. Republika
Warga Prancis sudah bisa berjemur di pantai La Grande Motte. Mereka berenang dan berjemur di tempat yang sudah ditandai agar pengunjung tetap menjaga jarak satu sama lain. Pada Ahad (24/5) tali-tali dan payung dipasang dengan rapi di atas pasir. Setiap pengunjung baik individu maupun berkelompok masing-masing memiliki area seluas 8 meter persegi. Warga yang ingin mengunjungi pantai wajib memesan tempat lebih dahulu. Pemesanan gratis tapi kini daftar tunggu sudah cukup panjang.
Mereka yang memesan sekarang baru mendapat tempat dua hari kemudian. Mereka yang beruntung berhasil mendapatkan tempat pada hari libur Kenaikan Isa Almasih pada 21 Mei lalu. Pantai-pantai lain di Prancis juga sudah mulai dibuka. Tapi hanya untuk olahraga individu atau jalan-jalan. Pengunjung masih tidak diizinkan berbaring atau berjemur. Le Grande Motte adalah kota pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial baru. Memperbolehkan masyarakat melakukan aktivitas lebih banyak dari sekedar jalan-jalan dan berolahraga. Republika
Polisi Hong Kong pada Minggu menembakkan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan ribuan orang, dalam demonstrasi terbesar sejak pembatasan pergerakan akibat wabah COVID-19. Para pengunjuk rasa itu menggelar aksi protes terhadap rencana Beijing untuk secara langsung memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota itu. Kerumunan tampak memadati distrik perbelanjaan yang ramai di Causeway Bay. Protes itu adalah yang pertama terjadi sejak Beijing mengusulkan undang-undang keamanan nasional pada Kamis (21/5).
Rangkaian aksi unjuk rasa telah menimbulkan tantangan baru bagi Presiden China Xi Jinping ketika pihak berwenang berupaya menjinakkan penentangan publik terhadap pengetatan kontrol Tiongkok di pusat keuangan global itu. Demonstrasi tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran atas nasib formula "satu negara, dua sistem", yang telah berlaku di Hong Kong sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan kepada pemerintahan Tiongkok pada1997. Antara