March
Masyarakat Inggris bereaksi karena pemerintah tak liburkan sekolah
Written by SugiyantoVOI NEWS Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat pada Senin terkait keputusannya untuk tidak meliburkan sekolah di tengah pandemi virus corona. Sejumlah orang tua memilih membiarkan anaknya tetap di rumah, selagi mereka mengeluhkan langkah yang diambil pemerintah Inggris sementara negara-negara lain menutup sekolah untuk mencegah penyebaran corona lebih lanjut. Hingga saat ini, Inggris mengonfirmasi sebanyak 1,372 kasus infeksi COVID-19 serta 35 kasus kematian. Jumlah itu masih sedikit dibandingkan Italia, Spanyol, dan Prancis yang telah mengeluarkan kebijakan menutup sekolah. Juru bicara perdana menteri menyebutkan, anjuran mengenai penghentian kegiatan belajar mengajar di sekolah bukan langkah yang perlu diambil pemerintah untuk saat ini. Di situs parlemen, sebuah petisi yang meminta pemerintah menutup sekolah dan perguruan tinggi telah ditandatangani lebih dari 590.000 orang. Petisi apapun dengan lebih dari 100.000 tanda tangan harus dipertimbangkan untuk diangkat dalam debat parlemen.Antara
March
VOI NEWS Kedutaan Indonesia di London mengimbau agar WNI di Inggris mematuhi segala langkah yang telah ditentukan Pemerintah Inggris dan segera melaporkan ke hotline KBRI London jika terdapat WNI yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk sementara kegiatan publik ditiadakan hingga situasi kembali normal. Penerangan Sosial Budaya-Pensosbud KBRI London, Okky Diane Palma kepada ANTARA London, Senin waktu setempat, mengatakan, ada kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh karyawan, dan dijadwalkan masuk kantor seperti biasa bergiliran untuk mengurangi interaksi langsung. Hal yang sama juga dilakukan Kedutaan Indonesia di Warsawa, Polandia, Dubes Siti Nugraha Mauludiah melakukan rapat membahas perkembangan terbaru terkait situasi darurat nasional di Polandia dengan membuat rapat di ruang terbuka dengan jarak satu meter. Sesuai imbauan pemerintah setempat, Siti Nugraha Mauludiah mengatakan, sejak Senin diberlakukan pengaturan 'bekerja dari rumah' bagi sebagian besar pejabat dan staf KBRI.Antara
March
Jepang sarankan warga tidak bepergian ke Eropa
Written by SugiyantoVOI NEWS Jepang berencana memperluas peringatan perjalanan yang dikeluarkannya ke banyak negara Eropa dan mendesak warga tidak melakukan perjalanan ke sana di tengah penyebaran wabah virus corona. Menurut laporan NHK, Senin, Jepang meningkatkan anjuran perjalanan tingkat tiga, yang sudah terlebih dahulu diberlakukan pada Italia, ke negara-negara sekitar di Eropa. Dengan tingkat anjuran tersebut, masyarakat diminta untuk tidak bepergian sama sekali. Para warga negara Jepang yang menjadi penduduk di sana diminta bersiap-siap untuk kemungkinan evakuasi. Negara-negara Eropa lainnya, termasuk Jerman, Prancis dan Norwegia, akan dikenai anjuran tingkat dua, yaitu permintaan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan jika tidak penting.Antara
March
VOI NEWS Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian.
"Perintah kawalan pergerakan ini dibuat di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Undang-Undang Polisi 1967," ujar Muhyiddin dalam pidato khusus tentang COVID-19 di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Senin malam.
Lockdown atau karantina, yang disebut dalam bahasa setempat sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, tersebut meliputi :
Pertama, larangan menyeluruh pergerakan dan kegiatan massal di seluruh negeri, termasuk aktivitas keagamaan, olah raga, sosial dan budaya.
"Untuk menegakkan larangan ini, semua rumah ibadah dan tempat perniagaan hendaklah ditutup, kecuali toko serba ada (pasaraya), toko kelontong, pasar umum, kedai dan toko serba ada yang menjual barang keperluan harian," katanya.
Khusus untuk umat Islam, ujar dia, penangguhan semua aktivitas keagamaan di masjid dan surau, termasuk shalat Jumat, ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Panitia Muzakarah Khusus yang telah bersidang pada 15 Maret 2020.
Kedua, pembatasan menyeluruh semua perjalanan warga Malaysia ke luar negeri.
"Bagi yang baru pulang dari luar negeri, mereka diminta menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina secara sukarela (atau self quarantine) selama 14 hari," katanya.
Ketiga, pembatasan masuk semua wisatawan dan warga asing.
Keempat, penutupan semua PAUD, sekolah pemerintah dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah internasional, pusat tahfiz, lembaga pendidikan tingkat rendah, menengah dan prauniversitas.
Kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi (IPT) pemerintah dan swasta serta institut latihan ketrampilan di seluruh negara bagian.
Keenam, penutupan semua lembaga pemerintah dan swasta kecuali yang terlibat dengan pelayanan penting negara, yaitu air, listrik, energi, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan bakar, pelumas, penyiaran, keuangan, perbankan, kesehatan, farmasi, PMK, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, eceran dan persediaan makanan.
"Saya sadar bahwa saudara-saudari mungkin merasakan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah ini menimbulkan kesulitan dan kesukaran untuk saudara-saudari menjalani kehidupan harian," katanya.
Namun, ujar dia, tindakan tersebut perlu dijalankan oleh pemerintah untuk membendung penularan wabah COVID-19 dan dari kemungkinan merenggut nyawa masyarakat Malaysia.
Di Malaysia, jumlah kasus virus corona meningkat tajam secara mendadak yaitu 190 kasus hingga Minggu malam (15/3), disusul dengan 125 kasus baru pada Senin (16/3). Dengan demikian, jumlah keseluruhan orang yang dijangkiti wabah COVID-19 itu adalah 553.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 orang sedang dirawat di rumah sakit sedangkan 42 orang sudah pulih. Ant