VOI KOMENTAR Hari ini, 20 Oktober 2020, tepat satu tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Opini, kritik, pujian dan tanggapan dari berbagai kalangan terhadap apa yang dicapai dalam satu tahun muncul di berbagai media. Tentunya, penilaiannya pun beragam.
Dalam pidatonya, setelah upacara pelantikan presiden periode 2019 – 2024, pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo menyampai lima prioritas pada pemerintahannya. Kelima prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia unggul, kelanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dalam omnibus law, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. Tentu saja, kelima hal ini menjadi sorotan evaluasi.
Upaya untuk mencapai target lima prioritas ini memang terus dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, walaupun dinilai banyak kalangan belum mencapai hasil yang diinginkan. Terlebih saat ini, seperti negara-negara lain di seluruh dunia, Indonesia terus berjibaku melawan dan mengantisipasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Di tengah pandemi, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan. Salah satunya yang sudah diresmikan penggunaanya adalah jalan tol Banda Aceh – Sigli di Aceh. Saat peresmian, Presiden Joko Widodo menekankan, pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Yang tak kalah penting adalah sebagai strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Prioritas lain yang sudah diwujudkan adalah penyederhanaan regulasi, dengan merevisi beberapa undang-undang ke dalam satu omnibus law, yaitu Undang-undang Cipta Kerja. Meski sejak omnibus law ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat -DPR pada 5 Oktober 2020, hal tersebut menimbulkan protes dari beberapa kalangan.
Prioritas lain yaitu penyederhanaan birokrasi pun sudah dilakukan, meski belum selesai. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga baru tercapai sekitar 70%.
Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk bangkitnya industri manufaktur di Indonesia. Di tengah beberapa wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, Purchasing Manager’s Index Indonesia pada bulan September memang turun menjadi 47,2. Tetapi angka itu masih lebih baik dibandingkan pada awal masa pandemi bulan Maret, yaitu 43,5.
Dalam situasi pandemi saat ini, mencapai hasil maksimal seperti yang ditargetkan memang menjadi sulit. Tetapi apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tentu perlu disampaikan, terutama untuk menciptakan Indonesia sehat. Apresiasi tinggi harus disampaikan kepada pemerintah Indonesia atas upaya mengadakan dan menciptakan vaksin Covid-19. Presiden dan para menterinya hingga Oktober telah berhasil mengamankan 213,1 juta vaksin Covid-19 dari para produsen vaksin dunia.
Mencapai hal yang lebih baik, tentunya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai itu, tentu harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan itu tidak bisa dengan langkah-langkah biasa, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Seperti yang seringkali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo, diperlukan langkah luar biasa untuk melangkah ke depan. Ajakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu untuk menciptakan dunia yang sehat dan dunia yang produktif harus menjadi prioritas, sekaligus jadi pengingat seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sehat dan produktif dapat tercapai jika semua bekerja sama. Tentu saja dengan komitmen dan konsisten yang kuat untuk selalu bekerjasama.
