VOI KOMENTAR Semakin banyak suara-suara dari berbagai organisasi bidang kesehatan dan pakar kesehatan yang meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam program vaksinasi Covid-19. Mereka berharap pemerintah tidak tergesa-gesa memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) misalnya, menyurati Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto agar diadakan persiapan yang baik, dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Himbauan sama dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
Himbauan-himbauan tersebut dikeluarkan seraya makin dekatnya waktu pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah berencana mulai memberikan vaksin tersebut bulan November 2020. Namun, rupanya pelaksanaan rencana tersebut harus diundur.
Terkait himbauan agar pemerintah tidak tergesa-gesa memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo menjelaskannya dalam rapat terbatas 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10). Dia mengatakan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus Covid-19, karena semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Meski begitu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin tersebut baru akan disuntikkan kepada masyarakat setelah melalui tahap uji klinis yang benar. Dengan demikian, vaksin dipastikan efektif menangkal virus Covid-19 serta aman dan tak menimbulkan efek samping.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik. Dia menugaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini. Dia meminta ada penjelasan komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada.
Pemerintah memang diharapkan lebih intensif lagi dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang pemberian vaksin Covid-19. Hal itu mengingat Indonesia sangat luas dengan lebih dari 260 juta penduduk. Selain itu, tidak semua masyarakat mempunyai akses yang mudah kepada informasi, terutama penduduk yang tinggal di pelosok-pelosok negeri. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang lebih dulu mendapatkan vaksin itu dan mengapa. Masyarakat juga perlu mengetahui tahapan-tahapan pemberian vaksin. Mereka juga perlu mengetahui siapa yang mendapatkan vaksin tersebut dengan gratis dan siapa yang harus membayar. Namun yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah bahwa vaksin tersebut tidak serta merta menghilangkan pandemi. Masyarakat harus terus diingatkan untuk tetap memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan, sampai pandemi Covid-19 ini benar-benar lenyap dari muka bumi.
