VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong kerja sama penguatan HAM di Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan resmi Kementeri Luar Negeri RI.
“Pertama, melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan,” katanya.
Menurutnya, perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu dirinya mendorong untuk mengedepankan solusi damai termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” tutur Menlu Retno.
Menlu Retno juga sampaikan hak perempuan dan anak perempuan yang juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan.
Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Retno mengatakan, Indonesia akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif.
“Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM,” katanya.
Menlu menyampaikan penguatan aspek pencegahan akan berkontribusi terhadap perlindungan yang lebih kuat untuk HAM. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban.
Dalam hal ini, menurut Retno, Dewan HAM dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas nasional dan fasilitasi peningkatan kapasitas.
Menlu juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum.
“Tahun ini Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” kata Menlu.
Menlu juga tekankan keberanian untuk mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik. Dan Indonesia memiliki keberanian tersebut.
“Ketiga, memperkuat arsitektur HAM,” sambungnya.
Retno Marsudi menjelaskan Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.
“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik,” ujar Menlu.
Menurutnya saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them.
Retno mengatakan, Indonesia terus berupaya memperkuat mekanisme HAM di kawasan. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN, serta melembagakan dialog HAM kawasan.
