VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan High-Level Meeting Right to Development, Selasa (28/2) di Jenewa, Swiss.
Dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (1/3) di Jakarta, disebutkan pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan 35 tahun Deklarasi Right to Development.
Di dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyampaikan Deklarasi telah menetapkan pembangunan sebagai hak semua orang dan hak semua negara.
“Namun di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan. Kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat,” kata Menlu.
Untuk itu, pada peringatan 35 tahun Deklarasi, Menlu Retno mengajak seluruh negara untuk melakukan rekalibrasi, memfokuskan kembali sumber daya yang dimiliki, menyegarkan kembali energi, serta menyesuaikan kembali tujuan bersama.
“Indonesia menyampaikan kolaborasi global sangatlah penting guna mewujudkan right to development dengan semangat burden sharing, bukan burden shifting,” katanya.
Di dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi juga menekankan semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif.
“Kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan. Semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya,” katanya.
Selain itu menurutnya, tatanan ekonomi global juga harus diperbarui agar kebijakan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua negara.
“Di dalam pernyataan, saya juga menyampaikan bahwa dalam konteks right for development ini Indonesia akan melanjutkan pembangunan industri hilir,” tutupnya.
