VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong penghormatan terhadap supremasi hukum dan menolak setiap hal yang berada diatas hukum. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan 2nd Summit for Democracy sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting di Seoul, Korea Selatan, Kamis (30/3).
“Lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara daring dan diterima di Jakarta, Jumat (31/3).
Retno Marsudi mengatakan, menurut Forum Ekonomi Dunia (WEF), kerugian akibat korupsi secara global mencapai USD 2,6 triliun per tahun, jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar USD 40 miliar per tahun.
“Yang diperlukan dunia adalah demokrasi yang kuat dan sehat,” katanya.
Ia pun menyoroti pentingnya pelibatan publik untuk bekerja bersama memerangi korupsi.
“Demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance,” katanya.
Hal lain yang juga diperlukan dalam upaya membangun demokrasi yang kuat dan sehat di dunia adalah pentingnya mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi. Menurut Retno, upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas-negara.
“Kerja sama internasional yang perlu dilakukan tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, melainkan harus juga melibatkan kerjasama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah asset recovery,” katanya.
Lebih lanjut, Retno Marsudi menekankan, tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Dirinya pun menegaskan, demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi.
Pertemuan 2nd Summit for Democracy sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting menyepakati Seoul Declaration on Challenges and Progress in Addressing Corruption. Deklarasi ini menegaskan komitmen pemajuan demokrasi dan pemberantasan korupsi serta pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan proses peradilan terkait korupsi.
