VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt dalam kerangka Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) ke-5 di Oslo, Norwegia. Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan 2 hari Menlu Retno ke Norwegia pada 12-13 Juni 2023.
Dalam pertemuan itu, Menurut Retno, Indonesia dan Norwegia sepakat untuk terus mengimplementasikan Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk meningkatkan kerja sama perdagangan kedua pihak.
“Beberapa hal yang saya sampaikan antara lain bahwa perdagangan dua negara mengalami peningkatan dua kali lipat tahun lalu. Kedua negara juga berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Indonesia-EFTA CEPA. Indonesia mengajak Norwegia untuk meningkatkan investasi, baik di bidang pembangunan industri hilir maupun energi hijau,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6).
Dalam kesempatan itu, kedua Menteri Luar Negeri menyambut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pengurangan emisi dari Forestry and Other Land Use (FOLU). Menurut Retno, kerja sama ini sudah mulai berjalan dan akan sangat berguna untuk mendukung upaya Indonesia menurunkan emosi dari sektor kehutanan.
“Indonesia juga menyambut baik komitmen Norwegia sebesar USD250 juta dalam rangka implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia,” kata Retno.
Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri, juga membahas mengenai dialog HAM dan sepakat untuk terus memperkuat ke depan dengan tujuan untuk saling memperkuat, bukan saling tunjuk jari. Menurut Retno, dialog tahun ini akan dilakukan di Indonesia.
“Kita juga sepakat untuk berkolaborasi untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk di Afghanistan,” tambahnya.
Norwegian dan Indonesia akan menjadi co-host Development Leaders’
Conference tahun 2023 dan 2024.Selain isu bilateral, JCBC ke-5 juga membahas isu regional dan kerja sama multilateral, termasuk antara lain isu Myanmar dan Afghanistan. Retno Marsudi juga menggunakan kesempatan itu untuk meminta dukungan Norwegia untuk pencalonan Indonesia di Dewan HAM 2024-2026 dan DK PBB 2029-2030.
