VOInews, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mendorong penerapan Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia yang Disebabkan oleh Penyalagunaan Teknologi yang telah diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN pada Mei lalu. Menurutnya, sudah saatnya negara-negara ASEAN mendorong penerapannya di badan-badan sektoral terkait.
“Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban,” katanya dalam sambutan pada Pertemuan Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN ke-27, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Mahfud MD menjelaskan, bahwa upaya ini tidak hanya berlaku bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saja tetapi juga terhadap kejahatan terorganisir lintas negara lainnya, seperti pencucian uang, obat-obatan terlarang, dan terorisme. Menurutnya upaya penanggulangan kejahatan semacam itu membutuhkan kerja sama lintas batas yang kuat.
“Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dalam meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task Force) yang telah mengalami kemajuan dalam mempersiapkan Visi ASEAN 2045. Ia pun mengajak seluruh negara ASEAN untuk memastikan Visi ASEAN 2045 dapat menjawab segala tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa mendatang.
